PM Irak Berjanji Melindungi Kurdi dari Segala Bentuk Potensi Serangan

Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, berjanji akan melindungi warga Kurdi Irak di hadapan segala bentuk potensi serangan.

Hal itu dikemukakan Sabtu petang (30/9/2017) oleh al-Abadi pada akun Twitternya dan menulis, pemerintah pusat akan melindungi warga Kurdi Irak seperti warga Irak lainnya dan mendukung mereka.

Sementara itu, seorang penasehat PM Irak yang berbicara secara anonim, menjawab pertanyaan wartawan AFP soal maksud dari serangan dalam pernyataan al-Abadi itu menjawab, "Yang dimaksud Haider al-Abadi adalah segala bentuk serangan dalam negeri atau asing."

Pemerintah pusat Baghdad menilai referendum tersebut ilegal dan akan mengambil langkah-langkah balasan terhadap wilayah Kurdistan, di mana larangan penerbangan internasional di wilayah tersebut merupakan salah satu di antaranya.

PM Irak dalam tweetnya juga menegaskan kontrol seluruh ekspor minyak di wilayah Kurdistan oleh pemerintah pusat dan mengatakan, "Tujuan pemerintah pusat mengontrol pendapatan minyak adalah untuk membayar gaji para pegawai Kurdistan Irak dan mencegah profit minyak jatuh ke tangan para koruptor."

Meski penentangan keras dari pemerintah pusat Baghdad, Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) tetap menggelar referendum yang tidak mengikat pada 25 September untuk pemisahan diri dari pemerintah pusat Baghdad.

Hasil resmi menunjukkan 92,73 persen pemilih mendukung pemisahan diri. Jumlah pemilih tercatat sebesar 72,61 persen.

Pihak-pihak regional dan internasional telah menyuarakan keprihatinan mereka terhadap langkah separatis tersebut, dengan menekankan bahwa hal itu akan menjadi masalah tambahan bagi Irak yang sudah disibukkan dengan operasi kontra-terorisme anti-Daesh.(MZ)