Manuver Nuklir Arab Saudi dan Amerika

Dewan Menteri Arab Saudi dalam sidangnya yang dihadiri oleh Raja Salman bin Abdulaziz menyetujui kebijakan umum program nuklir negara ini. Pada saat yang sama isu program nuklir Saudi mendapat reaksi luas dan beragam dari masyarakat negara itu.

Pemerintah Riyadh mengklaim, aktivitas nuklir negaranya untuk tujuan damai dan sesuai dengan aturan dan konvensi internasional. Akan tetapi, lompatan jauh rezim Al Saud yang terasa lebih bernuansa militer, dan indikasi strategi Riyadh untuk mendorong negara itu ke arah aktivitas nuklir-militer, semakin menambah kekhawatiran terkait langkah mencurigakan Saudi yang dijalankan oleh Putra Mahkota negara itu dengan lampu hijau Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Surat kabar Amerika, New York Times menulis, terlihat adanya tanda-tanda yang terus meningkat dan menunjukkan bahwa Saudi tengah mengembangkan senjata nuklir. Menurut koran Amerika itu, jika Amerika tidak mengelola dengan benar program Saudi untuk masuk ke bidang produksi listrik energi nuklir dan pembangunan reaktor-reaktor pembangkit listrik selama 25 tahun ke depan, maka Saudi akan berubah menjadi sebuah negara yang berpotensi memiliki senjata nuklir. 

Sementara itu, America Enterprise Institute menyarankan agar pemerintah Amerika di bawah Trump berhati-hati mengeluarkan izin kerja sama nuklir bagi Saudi, di saat yang sama memperingatkan kemungkinan terjadinya perseteruan dalam masalah ini.

Saudi bermaksud membangun sejumlah reaktor nuklir dalam kerangka proyek ekonomi ambisius jangka panjang yang digagas Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Saudi hingga tahun 2032. Negosiasi Saudi dengan Amerika terkait aktivitas nuklir, dapat dievaluasi kerangka kebijakan insentif Washington kepada Riyadh, yang ingin agar Al Saud mengikuti kebijakan-kebijakan Amerika dalam masalah Palestina.

Kehadiran perusahaan-perusahaan Amerika di Saudi untuk membangun reaktor nuklir dimaksudkan untuk mengeruk semakin banyak keuntungan dari Saudi. Oleh karena itu, sebuah delegasi Amerika berkunjung ke Saudi untuk melakukan negosiasi terkait masalah ini dengan pemerintah Riyadh.

Target Amerika dan Saudi adalah menciptakan atmosfir yang bisa membuka peluang ditemukannya solusi moderat di tengah syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang ekspor teknologi nuklir Amerika ke Saudi, dan desakan Saudi untuk melewati hambatan yang ditimbulkan undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, pemerintahan Donald Trump berusaha memenuhi ambisi nuklir Saudi dan menganggapnya sebagai sebuah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Namun persetujuan Trump ini bisa dianggap sebagai izin bagi Riyadh untuk bergerak dalam produksi senjata nuklir.

Karena ambisi nuklir rezim Al Saud ini, Menteri Luar Negeri Saudi, Adel Al Jubeir dengan menutup mata atas Perjanjian 123 Amerika, terang-terangan meminta pemerintah Amerika untuk mengizinkan produksi bahan bakar nuklir kepada Saudi.

Perjanjian 123 Amerika meliputi kondisi yang ditetapkan dalam undang-undang energi nuklir Amerika terkait transfer bahan baku, peralatan dan komponen nuklir untuk tujuan damai Amerika ke negara pemohon. Pada pasal 123 undang-undang energi nuklir Amerika disebutkan, segala bentuk kerja sama nuklir Amerika dengan negara lain harus bersandar pada prinsip dihindarinya perluasan senjata nuklir.

Akan tetapi Saudi menentang dimasukkannya pasal ini dalam perjanjian nuklirnya dengan Amerika. Langkah semacam ini membuktikan tujuan tersembunyi Saudi untuk menciptakan kondisi dilakukannya aktivitas nuklir-militer di masa depan dan masalah ini memicu munculnya ancaman bahaya dari sebuah rezim haus perang di kawasan, semacam Saudi ini. (HS)