Kegagalan Bin Salman Mencabut UU JASTA di AS
-
MBS (Muhamamd bin Salman) dan James Mattis, Menhan AS
Hakim Distrik Manhattan, Amerika Serikat menolak permintaan Arab Saudi untuk membatalkan gugatan para korban serangan 11 September 2001.
Muhammad bin Salman, Pangeran Mahkota Arab Saudi, pada 20 Maret 2018, memulai kunjungan dua pekannya ke Amerika Serikat. Salah satu di antara tujuan terpenting bin Salman ke AS adalah meyakinan pihak AS untuk mencabut undang-undang “The Justice Against Sponsors of Terrorism Act” (JASTA).
Mantan presiden Barack Obama memveto JASTA akan tetapi Kongres membatalkan veto Obama dan undang-undang tersebut diratifikasi pada 2016. Berdasarkan UU tersebut, Arab Saudi telah dituding membantu perencanaan serangan 11 September dan harus membayar ganti rugi miliaran dolar kepada para korban serangan tersebut.
Hakim Distrik Manhattan, George Daniels mengatakan di New York, Rabu (28/3/2018) bahwa klaim para penggugat “mengindikasikan alasan yang dapat diterima.”
Daniels telah ditugaskan untuk mengawal litigasi terhadap Riyadh oleh keluarga korban yang tewas, 25.000 korban luka dan banyak bisnis yang terkena dampak.
Namun kerajaan Arab Saudi membantah memainkan peran apa pun dalam serangan teror tersebut.
Sekitar 3.000 orang tewas dalam serangan 9/11, setelah empat pesawat penumpang yang dibajak menabrak menara kembar World Trade Center di New York, Pentagon dan lapangan olahraga Pennsylvania. Lima belas dari 19 pembajak berasal dari Arab Saudi.
Dalam beberapa kasus, ratusan kerabat korban tewas dan korban luka, bersama dengan perusahaan asuransi dan bisnis mengatakan, pemerintah Saudi membantu serangan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung al-Qaeda selama beberapa tahun.
Dengan tampilnya Presiden AS Donald Trump, Muhammad bin Salman, bahkan sebelum mewarisi tahta, telah banyak berupaya untuk mengagalkan implementasi UU JASTA. Tahun lalu, bin Salman menggunakan kontak pribadinya dengan Jared Khusner, menantu Trump, dan juga dengan menandatangani kontak ekonomi dengan Amerika Serikat senilai 400 miliar USD di mana 110 miliar USD di antaranya adalah di sektor militer, berusaha meyakinan agar AS menganulir UU tersebut. Akan tetapi tampaknya seluruh upayanya membentur jalan buntu.
Dalam kunjungan terbaruya ke Amerika Serikat, Muhammad bin Salman bahkan memanfaatkan lobi Zionis di Amerika Serikat untuk membatalkan implementasi JASTA untuk mencatat kemenangan diplomatik dalam rapor prestasinya sebelum mewarisi kekuasaan dari ayahnya. Akan tetapi, langkah persuasif bin Salman tetap tidak membuahkan hasil.
Majalah Foreign Policy sebelumnya dalam sebuah analisisi menilai pembatalan JASTA sebagai salah satu tujuan Muhammad bin Salman untuk menunjukkan bahwa dia kompeten menduduki kursi sebagai raja. Pertanyaannya, langkah apa lagi yang akan diambil bin Salman untuk merealisasikan tujuannya tersebut?(MZ)