Menlu Lebanon Tegaskan Partisipasi Hizbullah dalam Pemerintahan Baru

Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil mengatakan sanksi baru Amerika Serikat terhadap Hizbullah tidak akan mempengaruhi pembentukan pemerintah baru Lebanon.

Penegasan partisipasi Hizbullah dalam pemerintah baru Lebanon disampaikan Bassil dalam wawancaranya dengan surat kabar al-Akhbar pada hari Minggu (20/5/2018).

"Sanksi terbaru AS terhadap Hizbullah yang bertujuan untuk mencegahnya masuk ke pemerintahan atau untuk mempengaruhi pembentukan pemerintahan baru adalah hal yang tidak realistis, sebab, Hizbullah harus berpartisipasi dalam pemerintahan baru Lebanon," kata Bassil.

AS pada tanggal 16 Mei 2018 memberlakukan sanksi baru terhadap anggota-anggota senior Hizbullah termasuk Sayid Hassan Nasrullah dan Sheikh Naim Qassem yang menjabat masing-masing sebagai sekretaris jenderal dan wakilnya.

"Sejak tahun 2005, sejumlah negara mengejar tujuan-tujuan seperti mengubah perimbangan luar Lebanon yang mempengaruhi internal negara ini, namun mereka harus tahu bahwa tujuan-tujuan itu hanya mimpi," ujarnya.

Menlu Lebanon menegaskan, saat ini terlihat jelas kegilaan politik di pemerintahan AS, namun para pejabat Washington harus mengetahui bahwa setiap perang yang dimulai di kawasan, tidak akan terbatas dan bahkan cakupannya akan meluas.

Bassil lebih lanjut menyinggung pemilu parlemen di Lebanon. Dia mengatakan, pemerintah Beirut dan Hizbullah memiliki kesepahaman mengenai isu-isu terkait dengan kondisi di luar, namun memiliki perbedaan mengenai isu-isu dalam negeri, di mana kedua belah pihak berusaha memecahkannya dalam konteks kepentingan negara. (RA)