Transformasi Timur Tengah, 12 Mei 2019

Transformasi Timur Tengah sepekan terakhir diwarnai oleh sejumlah isu penting di antaranya sikap bersama faksi-faksi Palestina yang bersatu menolak kesepakatan abad.

Isu lainnya mengenai jumlah korban jiwa dari pihak Palestina sebanyak 304 orang yang gugur sejak awal pawai hak kepulangan dimulai, dan pernyataan Hamas yang menegaskan perlawanan sebagai opsi terbaik melawan agresi Zionis.

Selain itu seruan Qatar kepada pemerintah Arab Saudi supaya tidak mempolitisasi ibadah haji, 20 Ribu Pengungsi Suriah Kembali dari Yordania, ulama Sunni Lebanon menyatakan Saudi menjalankan plot imperalis di Timteng.

Palestina Bersatu Tolak Kesepakatan Abad

Faksi-faksi Palestina satu suara menentang plot AS, kesepakatan abad, yang dirancang untuk kepentingan rezim Zionis tersebut.

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mengatakan bahwa Palestina memandang kesepakatan Abad yang digulirkan AS sebagai dukungan penuh Washington terhadap rezim Zionis. Ditegaskannya, "Kesepakatan abad tidak akan membuahkan hasil bagi Palestina, karena didasarkan pada semakin banyak tanah-tanah Palestina yang diduduki Israel, dan penolakan atas hak kembalinya orang-orang Palestina ke tanah air mereka".

Kesepakatan abad bukan hanya pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina, tetapi juga "perlucutan" Palestina dari seluruh kemampuan militer dan pertahanannya. Sebab Palestina diperbolehkan membuat negara, tapi tidak diizinkan memiliki persenjataan dan alutsista.

Analis hubungan internasional, Hassan Hanizadeh mengatakan, "Satu-satunya senjata yang diperbolehkan dalam rencana itu adalah senjata individu polisi dengan tujuan supaya Gaza tidak menimbulkan ancaman bahaya bagi Israel dan bisa dikendalikan oleh rezim Zionis,". Klausul ini telah diangkat dalam kesepakatan abad.

Tapi sebaliknya, Israel berhak memiliki senjata canggih, bahkan nuklir. Prakarsa ini mengemuka di saat rezim Zionis Israel harus menerima gencatan senjata dalam dua perang terakhir pada Oktober 2018 dan April 2019, ketika berhadapan dengan kekuatan rudal dan roket gerakan perlawanan Palestina.

Terbongkarnya klausul yang merugikan Palestina dalam isi kesepakatan abad ini, khususnya larangan bagi Palestina untuk memiliki senjata dan tentara telah menciptakan kekuatan persatuan antarfaksi Palestina dalam menentang kesepakatan abad. Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan mengatakan, plot presiden Amerika Serikat, yang dikenal sebagai "Kesepakatan Abad" berusaha untuk melegalkan dan memperdalam rezim apartheid di Palestina pendudukan.

Sebelumnya, Jihad Islam dan Hamas mengumumkan pembentukan front bersama Palestina untuk mengatasi kesepakatan abad.

Faksi-faksi Palestina juga mendorong negara-negara Arab dan Muslim menentang kesepakatan abad. Wakil Hamas di Tehran, Khaled Qaddoumi menyampaikan seruan kepada para pemimpin bangsa, intelektual dan ulama dunia Islam supaya meningkatkan kewaspadaan menghadapi plot AS dan Israel, serta bersama-sama menghadapi prakarsa abad yang merugikan Palestina.

Sejak Awal Pawai Hak Kepulangan, 304 Warga Palestina Gugur

Departemen Kesehatan Palestina mengumumkan, jumlah korban pawai akbar Hak Kepulangan yang dimulai sejak 30 Maret tahun lalu, hingga kini tercatat 304 warga Palestina termasuk 59 anak-anak dan 10 perempuan yang gugur ditembak militer rezim Zionis Israel.

Selian itu, selama pawai Hak Kepulangan ini sebanyak 17.301 warga mengalami luka-luka ketika tentara rezim Zionis menembaki para demonstran.

Aksi demo damai Hak Kepulangan digelar sejak 30 Maret 2018 bertepatan dengan peringatan Hari Bumi di Jalur Gaza dan sampai saat ini masih terus berlanjut.

Rezim Zionis Israel menjarah tanah warga Palestina dan membangun pemukiman Zionis di atasnya dengan tujuan mengubah demografi wilayah Palestina demi menguasai wilayah seluruh Palestina.

Hamas: Perlawanan, Opsi Terbaik Melawan Agresi Zionis !

Juru Bicara Hamas, Abdul Latif Al-Qanou menilai roket dan rudal Palestina sebagai pilihan terbaik dalam menghadapi agresi yang dilancarkan rezim Zionis, dan menghentikan kejahatannya.

"Gerakan perlawanan Hamas tidak akan pernah mengizinkan martabat bangsa Palestina diinjak-injak," ujar Al-Qanou hari Senin (6/5).

Koran Israel, Yediot Ahronoth mengutip statemen pejabat rezim Zionis melaporkan, sekitar 700 rudal dan roket ditembakkan dari jalur Gaza ke arah Palestina Pendudukan yang menimbulkan kerugian besar, serta menyebabkan empat orang tewas dan mencederai puluhan orang lainnya.

"Setelah tiga hari berperang, Tel Aviv akhirnya terpaksa harus menerima persyaratan yang disampaikan Hamas dan kelompok Palestina lainnya," tulis Yedioth Ahronoth.

Militer Israel menyatakan bahwa pesawat tempurnya telah menargetkan sekitar 180 lokasi di Gaza.

Pada Senin (6/5/2019) pagi, rezim Zionis menerima perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Mesir dan PBB. Serangan militer rezim Zionis ke Gaza ini telah merenggut nyawa sedikitnya 25 warga Palestina.

Qatar: Jangan Politisasi Ibadah Haji

Departemen Wakaf dan urusan Islam Qatar meminta Arab Saudi jangan mempolitisasi ibadah haji.

Departemen Wakaf dan urusan Islam Qatar Kamis (09/05) dalam statemennya meminta petinggi Saudi memperlakukan jamaah haji asal Qatar sama seperti warga dari negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) lainnya atau negara-negara Arab dan Islam dalam menjalankan ritual haji mereka.

Menyinggung kendala yang dihadapi warga Qatar atau warga asing yang berdomisili di negara ini dalam melaksanakan ibadah haji, Departemen Wakaf dan urusan Islam Qatar meminta petinggi Riyadh merevisi kebijakan diskriminatifnya terhadap Qatar dan warga asing yang tinggal di negara ini.

"Ketidakmampuan Arab Saudi menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji khususnya perempuan, lansia dan mereka yang sakit, merupakan kendala besar," tegas departemen wakaf dan urusan Islam Qatar.

Departemen Wakaf dan urusan Islam Qatar juga menilai propaganda sistematis anti Qatar yang dilancarkan media Saudi  sangat berbahaya.

Sebelumnya delegasi internasional pengawas Haramain (Mekah dan Madinah) dalam suratnya kepada Dewan HAM PBB mengadukan Arab Saudi karena mempolitisasi ibadah haji dan melakukan pembatasan kebebasan agama.

Arab Saudi menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap warga sejumlah negara Muslim seperti Yaman, Suriah dan Qatar yang sedang menunaikan ibadah haji demi menekan pemerintahan mereka.

20 Ribu Pengungsi Suriah Kembali dari Yordania

Bersamaan dengan kembali pulihnya stabilitas keamanan Suriah, sekitar 20 ribu pengungsi negara ini meninggalkan Yordania memasuki perbatasan Nasib-Jabir menuju tanah airnya.

Pemerintah Suriah memberikan dukungan dengan berbagai layanan, termasuk medis dan bantuan lainnya untuk memudahkan pemulangan pengungsi dari Yordania.

Pekan lalu, ratusan pengungsi di kamp Al-Rakban memasuki wilayah timur provinsi Homs, Suriah.

Para pengungsi yang berada di perbatasan Suriah dengan Yordania dan Irak selama ini seringkali dijadikan sebagai perisai manusia oleh pasukan AS dan kelompok teroris demi menekan pemerintah Damaskus.

Sejak krisis Suriah meletus tahun 2011, sekitar 12 juta orang warga Suriah mengungsi di dalam dan luar negeri untuk menyelamatkan diri dari dampak perang, tapi kini sekitar setengahnya sudah kembali setelah situasi keamanan negara ini berangsur-angsur pulih.

Ulama Sunni Lebanon: Saudi Jalankan Plot Imperalis di Timteng

Sekjen Persatuan Ulama Pejuang Lebanon, Sheikh Maher Hamoud mengatakan, rezim Al Saud mengerahkan segenap kekuatannya untuk menjalankan plot imperialis semacam Inggris dan AS di kawasan.

"Rezim Al Saud menggunakan kekuatan lunaknya yang bertumpu pada uang serta minyak, dan terkadang menggunakan  kekuatan militer sebagaimana terjadi di Yaman, maupun Suriah, demi mewujudkan kepentingan politiknya, "ujar Sheikh Hamoud hari Senin (6/5)

"Rezim Al Saud sejak berdiri menjalankan politiknya dengan koordinasi imperialis Inggris maupun AS, dan tidak menaruh perhatian sedikitpun terhadap masalah nasional dan Islam," tegasnya.

Ulama Sunni terkemuka Lebanon ini dalam statemennya juga mengecam berbagai kejahatan yang dilakukan rezim Al Saud di kawasan, dan menyayangkan sikap pasif publik internasional terutama negara-negara Barat yang selama ini mengklaim sebagai pengusung HAM.(PH)