Transformasi Timur Tengah, 12 Oktober 2019

Transformasi Timur Tengah sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya invasi Turki Suriah dan reaksi beragam negara-negara Arab.

Isu lainnya mengenai statemen Sekjen Hizbullah Lebanon bahw AS tidak bisa dipercaya menyikapi transformasi terbaru di Suriah, dan jejak keterlibatan AS dalam kerusuhan terbaru di Irak. Selain itu, pengakuan komandan Zionis bahwa drone dan roket Palestina sebagai ancaman berbahaya bagi Israel, dan pelanggaran koalisi Saudi terhadap gencatan senjata dengan Yaman sebanyak 30.597 kali.

Invasi Turki ke Suriah dan Perpecahan Dunia Arab

Invasi Turki ke Suriah Rabu lalu yang dilakukan dengan koordinasi AS telah menimbulkan reaksi beragam di dunia, termasuk negara-negara Arab yang tidak satu suara. Secara umum, negara-negara Arab mengambil tiga sikap berbeda dalam menyikapi invasi Turki ke Suriah.

Pertama, kubu Arab Saudi dan sekutunya, bersama dengan sebagian negara Arab lain seperti Lebanon mengutuk tindakan pemerintah Turki dan menyebutnya sebagai agresi. Sikap Riyadh dan sekutunya ini tidak bisa dipisahkan dari kepentingan Arab saudi terhadap Suriah. Riyadh menjadi pihak yang paling getol melawan pemerintah Suriah selama sembilan tahun selama terakhir, hingga sebagian besar wilayah  Suriah pernah berada dalam cengkeraman kelompok-kelompok teroris yang didukung berbagai negara termasuk Arab Saudi.

Tampaknya, dua faktor yang menjadi penyebab Arab Saudi dan sekutunya mengutuk invasi Turki ke Suriah. Pertama terkait dengan ketegangan hubungan antara Riyadh dengan Ankara mengenai kasus pembunuhan brutal jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul.

Arab Saudi berusaha keras untuk membujuk Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan supaya mengamini dikte Riyadh, tetapi upaya itu gagal sehingga Pangeran Saudi Mohammed bin Salman mendapat tekanan besar. Faktor kedua berkaitan dengan persaingan ideologis Riyadh dengan Ankara. Turki mendukung Ikhwanul Muslimin di Asia Barat, tetapi Arab Saudi menjadi penentang utamanya, bahkan menyebut Ikhwanul Muslimin Mesir sebagai organisasi teroris.

Pihak kedua, Yordania dan Irak sebagai negara-negara Arab yang tidak mengutuk invasi Turki ke Suriah, karena ingin menjaga hubungan baik dengan Turki dan Suriah. Mereka menyerukan diakhirinya serangan tersebut. Menteri Luar Negeri Yordania menanggapi insiden itu di Twitternya  dengan mendesak Turki untuk segera menghentikan serangan itu.

Pihak ketiga adalah Qatar. Sikap Qatar terhadap invasi Turki ke Suriah adalah pengecualian karena Qatar adalah satu-satunya negara Arab yang mendukung invasi tersebut. Alasan pembelaan Qatar terhadap tindakan Turki karena dukungan Ankara untuk Doha selama ketegangan intra-Arab antara Qatar dan empat negara Arab di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir.

Sekjen Hizbullah: AS Tidak Bisa Dipercaya !

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Sayid Hassan Nasrullah mengatakan, AS tidak menghormati sekutu mereka dan tidak berkomitmen dengan perjanjian yang dibuatnya sendiri.

"AS meninggalkan orang-orang Kurdi dalam sekejap mata. Inilah nasib pihak yang bergantung terhadap AS," ujar Sekjen Hizbullah Lebanon Selasa malam.

"Siapa  yang berharap dari AS, maka akan terhina, karena AS tidak bisa dipercaya," tegasnya.

Setelah percakapan telepon antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan hari Senin (7/10), Gedung Putih mengeluarkan statemen yang menyatakan bahwa pasukan AS ditarik keluar dari daerah-daerah yang dikuasainya .

Langkah AS ini sama saja dengan meninggalkan Kurdi yang selama ini menjadi sekutu Washington di Suriah.

Setelah percakapan telepon dengan Trump, Erdogan langsung mengumumkan dimulainya segera operasi militer Turki di wilayah utara Suriah dengan target menyerang Kurdi.

Di sisi lain, Pasukan Demokrat Kurdi Suriah memperingatkan akan melawan invasi militer Turki, dan menjadikannya sebagai perang besar-besaran.

Pemerintah Suriah berulang kali mengecam operasi militer Turki di wilayahnya, dan menilainya sebagai pelanggaran tehadap kedaulatan nasional.

AS Dalangi Pembunuhan dalam Kerusuhan Terbaru Irak

Sekretaris Jenderal Asai'b Ahl al-Haq Irak mengatakan sejumlah bukti menunjukkan jejak AS dalam pembunuhan demonstran dan pasukan keamanan selama kerusuhan baru-baru ini.

Sheikh Qais al-Khozali mengungkapkan bahwa pemerintah AS dan perusahaan keamanannya, Black Water berada di balik kekerasan baru-baru ini di Irak.

"Tujuan utama skenario ini bertujuan untuk menarik pasukan keamanan Irak dan  Pasukan Al Hashd Al-Sha'abi dari daerah-daerah yang telah dibebaskan dari kehadiran kelompok teroris Daesh dan menciptakan kekosongan keamanan di sana," ujar Sheikh Qais.

Beberapa provinsi Irak, termasuk Baghdad dilanda aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir untuk memprotes situasi layanan publik yang tidak memadai, kurangnya kesempatan kerja dan korupsi yang merebak.

Setidaknya 104 orang tewas dan lebih dari 6.000 lainnya terluka dalam protes baru-baru ini di Irak. Delapan dari mereka yang tewas berasal dari pasukan keamanan Irak.

Gelombang demonstrasi di Irak mereda pada hari Minggu ketika pejabat tinggi pemerintah termasuk Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi menyatakan akan memenuhi tuntutan demonstran.

Berbagai bukti menunjukkan bahwa demonstrasi di Irak tidak spontan terjadi, tapi diprovokasi dari luar.

Komandan Zionis: Drone dan Roket Palestina Ancaman Berbahaya

Seorang komandan militer rezim Zionis menyebut drone dan roket perlawanan Palestina sebagai ancaman besar dan berbahaya bagi Israel.

Eliezer Toledano, komandan militer rezim Zionis yang menangani Jalur Gaza dalam sebuah wawancara dengan koran Yadioth Ahronoth mengatakan pesawat nirawak Gaza bukan permainan, tetapi ancaman sangat serius.

"Penembakkan roket dan rudal juga menjadi ancaman besar yang terus meningkat bagi militer rezim Zionis yang harus dihadapi dengan cara apapun," ujar Toledano.

Meskipun tingkat kekuatan antara militer Zionis dan perlawanan Palestina di Gaza jauh berbeda, tapi gerakan perlawanan Palestina dengan berbagai keterbatasannya berhasil menimbulkan pukulan fatal terhadap rezim Zionis di berbagai bidang dari militer, ekonomi, sosial hingga psikologis Zionis.

Yaman: 30.597 Kali, Koalisi Saudi Langgar Gencatan Senjata !

Juru Bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Al-Saree mengatakan koalisi agresor Arab pimpinan rezim Al Saud telah melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata di al-Hudaydah sebanyak 30.597 kali.

Yahya Al-Saree mendesak para agresor mematuhi kesepakatan yang telah dicapai, dan mengatakan Yaman sejauh ini telah mematuhi perjanjian Stockholm.

Gencatan senjata yang disepakati di Stockholm, Swedia, antara delegasi dari Sana'a dan  Riyadh dimulai pada hari Selasa, 18 Desember 2018 di Al-Hudaydah, wilayah barat Yaman, tetapi koalisi Saudi melanggarnya setiap hari.

Pelabuhan Al-Hudaydah merupakan rute utama untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke Yaman.

Putaran keempat perundingan damai Yaman dimulai pada 6 Desember 2018 yang dipimpin oleh Martin Griffiths, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Yaman di Stockholm, Swedia.

Hingga kini berbagai langkah untuk mengakhiri perang Yaman telah diambil, tetapi selalu menemui jalan buntu akibat pelanggaran yang dilakukan Arab Saudi dan sekutunya.

Arab Saudi, dengan dukungan Uni Emirat Arab, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya melancarkan serangan militer terhadap Yaman pada Maret 2015 dan memblokade wilayah darat, laut, dan udara tetangganya itu.

Perang yang dipimpin Saudi di Yaman sejauh ini telah menewaskan lebih dari 16.000 orang, melukai puluhan ribu, dan menyengsarakan jutaan warga Yaman.

Agresi militer koalisi Arab yang dipimpin Al Saud juga menghancurkan infrastruktur Yaman, dan menyebabkan negara ini kekurangan makanan dan obat-obatan.(PH)