Pars Today

Transformasi Timur Tengah selama beberapa hari terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya penentangan terhadap kesepakatan abad dan tantangan perdana menteri baru Irak.

Selain itu, AS menolak mengosongkan pangkalan Ain Al-Assad, penyataan Hizbullah bahwa AS harus diusir dari Timur Tengah, statemen asosiasi ulama Palestina yang mengharam menerima Kesepakatan Abad, Rakyat Yaman demo besar-besaran menolak Kesepakatan Abad dan kunjungan diam-diam direktur CIA ke Ramallah.

PM Baru Irak Hadapi Tantangan Besar

Presiden Irak Barham Salih menunjuk Mohammed Tawfiq Allawi sebagai perdana menteri baru pada Sabtu, 1 Februari 2020 menggantikan Adil Abdul Mahdi yang mengundurkan diri.

Pengunduran diri Adil Abdul Mahdi dipicu gelombang protes anti-pemerintah yang meletus sejak 1 Oktober 2019. Tuntutan ekonomi, sosial dan politik mengarah pada aksi protes anti-pemerintah oleh sebagian rakyat Irak yang ditunggangi intervensi asing dan antek-anteknya di dalam negeri.

Mohammed Tawfik Allawi ditunjuk oleh Presiden sebagai perdana menteri baru Irak  dari sekian nama yang muncul, termasuk deretan nama yang diusung para pemrotes.

Meskipun tidak ada suara tunggal yang terdengar dari berbagai faksi politik Irak mengenai dukungan terhadap Mohammed Tawfiq Allawi sebagai perdana menteri Irak, tapi penunjukannya oleh Barham Salih setidaknya bisa meredam gejolak politik yang terus mengguncang negara Arab ini, terutama mengisi kekosongan kekuasaan.

Tampaknya, perdana menteri baru Irak akan menghadapi tantangan besar di masa jabatannya yang bersifat sementara. Pembentukan kabinet baru adalah salah satu tantangan langsung yang dihadapinya. Meskipun Allawi telah mengumumkan bahwa ia akan membentuk kabinet baru dari faksi-faksi politik, tapi postur struktur kekuasaan Irak akan menimbulkan kesulitan besar dalam mewujudkan tujuan tersebut dan sangat sulit mengabaikan kuota politik di dalamnya.

Tantangan jangka pendek penting lainnya yang dihadapi Mohammed Tawfiq Allawi adalah berlanjutnya protes dan instabilitas di Irak. Sejumlah pengunjuk rasa di berbagai kota Irak telah menyuarakan penentangan terhadap perdana menteri baru, sebab Allawi bukan sosok perdana menteri yang mereka harapkan. Salah satu alasaanya, karena Allawi tidak berada di Irak selama beberapa waktu dan baru belakangan masuk panggung politik Irak dalam waktu yang relatif singkat.

Menyikapi ketidakpuasan dari pihak pengunjuk rasa, Mohammed Tawfiq Allawi dalam pidato sambutan pertamanya setelah diumumkan sebagai perdana menteri baru Irak menyatakan akan memenuhi tuntutan rakyat sebagai prioritas utamanya.

Allawi akan bertindak sebagai perdana menteri sementara Irak dan akan menggelar pemilu legislatif dan pembentukan kabinet baru Irak dalam waktu sekitar satu tahun. Janji ini disampaikan di tengah situasi politik dan keamanan Irak yang belum stabil. Oleh karena itu, tantangan besar yang dihadapinya adalah menyiapkan pemilu dini dengan sebaik-baiknya.

Masalah utama lain dari tantangan yang dihadapi Allawi adalah intervensi asing, terutama campur tangan pemerintah AS dalam urusan internal Irak.

Parlemen Irak: AS Tolak Kosongkan Pangkalan Ain Al Assad

Komisi Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak mengabarkan tekanan Amerika Serikat terhadap Baghdad untuk tidak mematuhi keputusan Parlemen Irak terkait penarikan mundur pasukan Amerika, dan tetap berada di pangkalan strategis Ain Al Assad.

Komisi Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak, mengabarkan tekanan keras Amerika terhadap pemerintah Irak dan petinggi keamanan negara ini untuk menggagalkan proses pengosongan pangkalan Ain Al Assad di Provinsi Al Anbar.

Salah satu anggota komisi ini, Abdel Karim Mahmoud Al Mohammedawi kepada situs Al Malooma mengatakan, Amerika menekan pemerintah Irak agar tidak menjalankan keputusan parlemen terkait penarikan pasukan asing dari negara itu.

Washington, katanya, tidak mau keluar dari pangkalan Ain Al Assad yang merupakan pangkalan strategis, dan selama ini digunakan untuk mengancam negara tetangga Irak yang menentang kebijakan Gedung Putih.

Ia menambahkan, Amerika tidak ingin kehilangan pangkalan Ain Al Assad yang dilengkapi rudal Patriot, dan digunakan untuk mengancam negara lain. Washington sudah memulai upaya luas untuk bisa tetap bertahan di Irak, dan menjaga Ain Al Assad. Akan tetapi parlemen telah mewajibkan pemerintah Baghdad untuk menjalankan keputusan mengusir pasukan asing, dan mengabaikan tekanan Amerika.

Aliansi Al Sairoon Irak, Minggu (2/2) sehari setelah terpilihnya Mohammed Tawfiq Allawi sebagai perdana menteri baru Irak era transisi, menegaskan bahwa dirinya juga berkewajiban melaksanakan keputusan parlemen terkait pengusiran pasukan asing dari Irak.

Hizbullah: AS Harus Diusir dari Timur Tengah

Wakil Sekjen Hizbullah Lebanon menganggap proyek Kesepakatan Abad berbahaya dan mengatakan, Amerika Serikat harus diusir dari kawasan Asia Barat (Timur Tengah).

Syeikh Naim Qassem menuturkan, tujuan dari proyek Kesepakatan Abad adalah mengakhiri eksistensi Palestina, dan melegitimasi keberadaan rezim Israel.

Ia menambahkan, selama Amerika belum keluar dari Asia Barat, maka kawasan ini akan selalu tidak aman dan tidak stabil.

Presiden Amerika Donald Trump hari Selasa lalu bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih meluncurkan proyek Kesepakatan Abad.

Seluruh kelompok perlawanan Palestina dan sejumlah negara Muslim sudah mengumumkan penentangannya atas kesepakatan ini.

Asosiasi Ulama Palestina: Haram Menerima Kesepakatan Abad !

Asosiasi Ulama Palestina bersama sejumlah institusi lainnya di Jalur Gaza mengumumkan, menerima proyek prakarsa Amerika Serikat, Kesepakatan Abad, hukumnya haram secara syariat agama.

Fars News (2/2/2020) melaporkan, Asosiasi Ulama Palestina, Kementerian Wakaf, Peradilan Syariah, Jihad Islam dan beberapa kelompok serta tokoh lainnya menggelar aksi protes atas Kesepakatan Abad di Masjid Al Omari, Jalur Gaza.

Sebagaimana dikutip kantor berita Maan, dalam aksi itu diumumkan bahwa proyek Presiden Amerika Donald Trump adalah kejahatan total atas bangsa Palestina, dan ibukota Al Quds, dan melawan proyek ini adalah kewajiban syariat dan nasional. Siapapun yang berpartisipasi dalam proyek ini atau membenarkannya berarti telah berkhianat kepada Allah Swt, Rasulullah, umat Islam dan Palestina.

Para peserta aksi mengatakan, normalisasi hubungan dengan rezim Zionis adalah rangkaian dari Kesepakatan Abad, dan kejahatan terhadap bangsa Palestina.

Mereka meminta ulama Islam dunia untuk berada di barisan yang sama dengan rakyat Palestina, secara syariat dan tegas memboikot proyek ini.

Rakyat Yaman Demo Besar-besaran Tolak Kesepakatan Abad

Rakyat Yaman menggelar pawai besar-besaran untuk memprotes proyek prakarsa Amerika Serikat, Kesepakatan Abad.

Stasiun televisi Al Masirah, Jumat (31/1/2020) melaporkan, pawai akbar rakyat Yaman digelar di Provinsi Saada, utara negara itu. Para peserta aksi meneriakkan "Tidak untuk Kesepakatan Abad", dan "Palestina Prioritas Utama Kami".

Rakyat Yaman juga mengumumkan berlanjutnya dukungan mereka terhadap rakyat tertindas Palestina.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Selasa (28/1) bersama Perdana Menteri rezim Zionis Israel meluncurkan proyek Kesepakatan Abad yang diklaimnya sebagai prakarsa perdamaian Timur Tengah.

Rakyat Palestina menentang keras proyek Amerika-Israel yang merugikan bahkan semakin menindas mereka itu.

Direktur CIA Kunjungi Ramallah

Direktur Dinas Intelijen Pusa AS (CIA), Gina Haspel melakukan kunjungan rahasia ke Ramallah, Palestina setelah Presiden Donald Trump mengumumkan prakarsa Kesepakatan Abad.

Media-media Israel pada hari Sabtu (1/2/2020) mengabarkan bahwa Haspel berkunjung ke kantor pemerintah Otorita Ramallah untuk mendorong pejabat Palestina melanjutkan hubungan dan kerja samanya dengan AS dan meminta jaminan dari mereka.

Di Palestina, Haspel bertemu dengan Direktur Dinas Intelijen Otorita Ramallah, Majed Faraj dan Menteri Urusan Dalam Negeri Hussein al-Sheikh. Media-media Israel mengklaim bahwa direktur CIA meminta jaminan dari para pejabat Palestina bahwa hubungan antara Washinton dan Otorita Ramallah akan tetap berlanjut dan tidak terganggu.

Haspel memberi jaminan kepada Mahmoud Abbas bahwa Washington tidak akan membiarkan Israel menganeksasi pemukiman di Tepi Barat dan Lembah Yordan sebelum berlangsungnya pemilu Knesset.

Abbas yang telah melakukan banyak kompromi dengan rezim Zionis, juga menganggap Kesepakatan Abad tidak dapat diterima dan sebuah gagasan yang akan dilempar ke tong sampah.

Dia dalam sebuah surat kepada Netanyatu, memperingatkan bahwa prakarsa tersebut merupakan penolakan Perjanjian Oslo oleh AS dan Israel. Oleh karena itu, pemerintah Palestina sekarang tidak terikat oleh perjanjian apapun dengan Israel termasuk di bidang kerja sama keamanan.(PH)