Penekanan Qatar pada Pembicaraan Tanpa Syarat dengan Empat Negara Arab

Menyambut upaya mediasi Kuwait untuk menyelesaikan ketegangan antar-Arab, perwakilan Qatar untuk PBB mengatakan penghormatan terhadap kedaulatan Qatar adalah syarat utama untuk pembicaraan dengan empat negara Arab; Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir.

Pada tanggal 5 Juni 2017, tiga anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia (PGCC); Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, bersama dengan Mesir, memutuskan hubungan dengan Qatar. Alasan yang diklaim empat negara ini untuk memutuskan hubungan dengan Qatar adalah dukungan Doha untuk terorisme, tetapi alasan sebenarnya adalah konflik kebijakan luar negeri Doha dengan kebijakan luar negeri Riyadh.

Arab Saudi dan tiga negara lainnya telah menggunakan sanksi dan kebijakan pengepungan untuk menekan Qatar. Pada hari-hari awal, ada kejutan untuk Qatar, terutama setelah rak-rak toko dikosongkan, tetapi Doha segera melewati sanksi dan pengepungan dengan dukungan dari Republik Islam Iran dan Turki

Pemerintah Qatar, setelah mengatasi masalah awal, menghadapi pendekatan Saudi.

Dengan demikian, sementara menolak 13 syarat Riyadh, Doha menyebut penghormatan atas kedaulatan Qatar dan tidak campur tangan dalam urusan internalnya sebagai prinsip dasar kebijakan luar negerinya.

Selama tiga tahun terakhir, pemerintah Qatar telah menekankan perlunya untuk menghormati prinsip kedaulatan dan tidak campur tangan dalam urusan internal negara itu, dan tetap menahan diri dari setiap negosiasi dengan Arab Saudi saat berada dalam kondisi lemah.

Pendekatan negara kecil Qatar ini menyebabkan Arab Saudi, yang mengklaim sebagai pemimpin dunia, berada di bawah tekanan dan melemah dalam ketegangan internal Dewan Kerjasama Teluk Persia. Sekarang, tiga tahun kemudian, Perwakilan Tetap Qatar untuk PBB, Alya Ahmed bin Saif Al Thani, telah menegaskan kembali kesiapannya untuk menegosiasikan diakhirinya ketegangan internal PGCC tanpa syarat dan menghormati kedaulatan Qatar serta tidak mencampuri urusan dalam negerinya.

Ketegangan internal telah membuat Dewan Kerjasama Teluk menjadi sebuah lembaga yang bobrok dan tidak efisien, karena pertemuan puncak tidak pernah dihadiri oleh keenam negara anggota dalam tiga tahun terakhir, sementara Emir Qatar lebih memilih untuk menghadiri pertemuan di negara Afrika.

Ketidakefisienan Dewan Kerjasama Teluk Persia selama tiga tahun terakhir telah diperparah oleh fakta bahwa keenam negara anggota PGCC telah menghadapi tantangan yang signifikan selama tiga tahun terakhir, termasuk penyebaran Corona, kesulitan ekonomi dan meningkatnya ancaman keamanan. Faktanya, tercabik-cabiknya Dewan Kerjasama Teluk Persia telah terbukti membuat lembaga ini paling tidak efektif dan hancur.

Alya Ahmed bin Saif Al Thani, Wakil Tetap Qatar di PBB dalam hal ini mengatakan, "Pada 23 Mei 2017, ketika kantor berita Qatar menjadi target serangan siber dan muncul ketegangan dengan empat negara lain, berarti kesatuan dan persatuan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk Persia telah hilang dan lembaga ini telah tercabik-cabik."

Penekanan Qatar pada perundingan tanpa syarat dan pentingnya Arab Saudi menghormati kedaulatan Qatar membuktikan bahwa campur tangan Riyadh dalam urusan internal negara-negara Arab lainnya telah gagal, sama seperti pertikaiannya dengan Yaman tidak menghasilkan apa-apa selain kekalahan.