Kesepakatan Al Khalifa dan Israel, Titik Balik Kebangkitan Rakyat Bahrain

Setelah satu bulan dari kesepakatan Uni Emirat Arab (UEA) dan rezim Zionis Israel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kali ini mengumumkan kesepakatan Bahrain dengan Tel Aviv.

Trump pada 13 Agustus lalu mengkonfirmasi tercapainya kesepakatan antara UEA dan Israel untuk menormalisasi hubungan di antara mereka. Pasca kesepakatan ini, diprediksikan bahwa dalam waktu dekat juga akan diumumkan kesepakatan antara Bahrain dan Israel. Terkait kesepakatan Manama dan Tel Aviv ada sejumlah poin penting.

Pertama, kesepakatan ini diumumkan hanya dua hari setelah sidang Liga Arab. Liga Arab di pertemuan 9 September bukan saja tidak mengecam kesepakatan antara UEA dan Israel, bahkan secara tersirat mendukung kesepakatan ini. Kesepakatan Bahrain dan Israel hanya dua hari setelah sidang Liga Arab menguak kian lemahnya identitas Arab di kebijakan negara-negara Arab.

Kedua, berbeda dengan kesepaktan Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel yang diklaim Putra Mahkota Mohammad bin Zayed sebagai kesepakatan dari imbalan pembatalan aneksasi Tepi Barat, di kesepakatan Manama dengan Tel Aviv bahkan tidak ada klaim seperti ini. Hal ini juga membuktikan bahwa klaim Mohammad bin Zayed bohong dan Israel tidak memberi konsesi atas komprome dengan Emirat dan Bahrain. Sekaitan dengan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, Kami membutuhkan 26 tahun untuk menandatangani perjanjian damai dengan negara ketiga (UEA) dan kesepakatan dengan negara keempat Arab,yakni Bahiran hanya membutuhkan waktu 29 hari.

Ketiga, kesepakatan Bahrain dengan Israel sama seperti kesepakatan UEA dengan rezim penjajah Quds, diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump. Hal ini mengindikasikan bahwa negara-negara ini hanya memiliki independensi di luarnya saja, tapi secara praktis tidak memiliki independensi di pengambilan keputusan kebijakan luar negerinya. Bahrain merupakan pusat Armada Maritim kelima AS dan Washington bertanggung jawab melindungi Al Khalifa dari beragam ancaman khususnya ancaman dalam negeri.

Sekaitan dengan ini, Dawood Shahab, jubir Jihad Islam Palestina mengatakan, “Kesepakatan ini menunjukkan perwalian AS terhadap Bahrain dan raja Bahrain tunduk di bawah perintah Washington.” Kesetiaan negara-negara ini kepada Emirat sedikit banyak telah terbukti, bahkan Mohamed Aboutrika, mantan pemain timnas sepak bola Mesir saat merespon kesepakatan Bahrain dengan Israel mengatakan, normalisasi hubungan dengan Israel sebuah pengkhianatan, Palestina isu pahlawan dan pemberani, bukan masalah bawahan dan orang lemah.

Keempat, kesepakatan Bahrain dengan Israel membuktikan bahwa normalisasi hubungan negara-negara Arab kecil bagi Donald Trump sekedar kepentingan pemilu, dan sisi strategisnya masih belum terlihat.

Langkah Al Khalifa Bahrain sebuah hadiah pemilu bagi Trump. Kurang dari dua bulan dari pilpres Amerika dan pemerintah Donald Trump selama empat tahun berkuasa tidak memiliki prestasi khusus di bidang kebijakan luar negeri. Kesepakatan Israel dengan UEA dan Bahrain diumumkan dengan tujuan membuat prestasi bagi Trump di kancah kebijakan luar negeri.

Kelima, berbeda dengan UEA, Bahrain tidak memiliki ekonomi yang kuat dan menghadapi beragam kendala ekonomi. Selain itu, di Bahrain kubu anti rezim memiliki basis yang kuat dan Bahrain sejak 14 Februari 2011 hingga kini menghadapi aksi kebangkitan rakyat menentang rezim penguasa.

Pemerintah Amerika pendukung utama rezim Al Khalifa melawan kubu oposisi yang terdiri dari mayoritas rakyat Bahrain. Oleh karena itu, dari satu sisi, Al Khalifa terpaksa mengikuti resep dan instruksi Amerika termasuk normalisasi hubungan dengan Israel untuk tetap berkuasa dan dari sisi lain, kesepakatan ini merupakan titik balik di Bahrain bagi eksalasi protes menentang penguasa.

Oleh karena itu dapat dikatakan, Al Khalifa melalui kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel telah melakukan kesalahan strategis, sebuah kesalahan yang dapat membuka peluang bagi kejatuhan rezim dari kekuasaan. (MF)