Opsi Palestina Hadapi Proses Normalisasi

Setelah proses normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan rezim Zionis Israel, muncul pertanyaan langkah apa yang diambil Palestina untuk melawan proses ini?

Faktanya adalah isu normalisasi hubungan bukan hal baru, tapi sejak beberapa dekade lalu telah terjalin hubungan antara Emirat, Bahrain dan negara Arab lainnya dengan Israel dan kini sekedar diumumkan secara resmi kepada publik. Palestina memiliki beberapa opsi untuk menghadapi proses ini.

Opsi pertama adalah langkah praktis oleh Otorita Ramallah Palestina. Otorita Ramallah harus menyadari realita ini bahwa kompromi dan berunding dengan Israel tidak akan membuahkan hasil dan pasti gagalnya. Oleh karena itu, Ramallah harus serius menghentikan dan mengesampingkan kompromi serta perundingan.

Bagaimana pun juga mengingat sikap yang ditunjukkan Liga Arab terkait masalah ini, dan praktisnya kepentingan Palestina diabaikan, maka Otorita Ramallah dapat mengambil keputusan untuk keluar dari organisasi mandul ini.

Opsi kedua adalah menjalin hubungan dengan bangsa Arab dan Islam ketimbang dengan pemerintah. Salah satu langkah penting yang diambil Imam Khomeini pasca kemenangan Revolusi Islam Iran adalah menjadikan bangsa Arab dan Islam sebagai audiens terkait isu Palestina. Hal ini karena Imam Khomaini sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah Arab bergerak ke arah kompromi dengan rezim Zionis Israel.

Dengan demikian Bapak pendiri Republik Islam Iran ini mulai menggulirkan prakarsa Hari Quds Sedunia. Kini pemerintah dan faksi Palestina yang telah putus asa dari pemerintah Arab dan menyaksikan dengan jelas sikap munafiknya, harus kembali menjalin hubungan dengan bangsa Arab dan Islam, bukan pemerintahannya.

Sekaitan dengan ini, Khalid Qaddumi, wakil Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) di Tehran menekankan pentingnya menjalin hubungan dengan bangsa Islam dan respon bangsa Islam terhadap normalisasi hubungan negara-negara Arab kecil dengan rezim Zionis Israel serta pelanggaran hak rakyat Palestina.

Opsi ketiga bagi Palestina adalah membesarkan dimensi, pesan dan dampak kesepakatan dengan Israel. Dari satu sisi, masalah ini harus dijelaskan bahwa negara-negara Arab menandatangani kesepakatan damai dengan Israel tanpa memperoleh konsesi. Dan di sisi lain, represi Amerika terhadap negara-negara ini dan penyerahan mereka dihadapan tekanan Washington harus disoroti dengan serius.

Faktanya adalah di kesepakatan normalisasi, kepentingan rakyat Arab tidak diadopsi, tapi sekedar kepentingan para pemimpin, emir dan ketergantungan mereka terhadap kekuatan Barat, di mana hal ini sebuah kesenjangan antara rakyat dan pemerintah Arab. Tak hanya itu, masalah ini harus terus disosialisasikan di opini publik Arab bahwa pemerintah Arab mulai memberi legalitas kepada Israel dan sebaliknya mereka malah menghapus hak legal rakyat Palestina. Pencerahan dan memuaskan opini publik akan membuka peluang ketakutan para pemimpin Arab ini dan krisis legalitas mereka akan mencuat.

Opsi keempat bagi Palestina, memanfaatkan strategi muqawama aktif. Mengesampingkan kompromi dan perundingan dapat berujung pada konsensus muqawama aktif. Melupakan dua kutub Tepi Barat-Jalur Gaza adalah masalah yang membuat Israel sangat ketakutan. Definis muqawama dalam bentuk identitas nasional Palestina serta memanfaatkan kapasitas muqawama di tingkat regiona merupakan jawaban kuat bagi kubu Arab yang berkompromi dengan rezim penjajah dan juga akan menimbulkan dampak berat bagi Israel sendiri. (MF)