Ketika Pemerintah Biden Berniat untuk Meninjau Ulang Serangan 9/11
-
Peristiwa 9/11
Presiden AS Joe Biden mengumumkan pada hari Senin (09/08/2021) bahwa ia akan meninjau kasus-kasus yang terkait dengan serangan 9/11.
"Pemerintah saya berkomitmen untuk memastikan transparansi maksimum di bawah undang-undang. Saya menyambut baik tindakan Kementerian Kehakiman hari ini, yang mencakup komitmen untuk meninjau dokumen yang sebelumnya disembunyikan oleh pemerintah, dan untuk melakukannya sesegera mungkin," ungkap Biden.
Serangan 9/11 menewaskan hampir 3.000 orang. Para keluarga serangan ini dalam sebuah surat mengatakan bahwa mereka hanya akan menyetujui Biden menghadiri peringatan 20 tahun serangan dengan syarat.
Biden harus mengungkap dokumen yang menurut mereka mencatat dukungan para pemimpin Arab Saudi atas serangan tersebut. Keluarga korban dan pengacara mereka mengeluh bahwa lembaga-lembaga AS menyembunyikan dokumen yang menghubungkan Arab Saudi dengan serangan 9/11.
Pemerintahan AS sebelumnya, termasuk pemerintahan Trump dan pemerintahan Obama, selalu berusaha untuk menutup-nutupi peran rezim Saudi dan beberapa pejabat seniornya dalam serangan 9/11. Tindakan itu dilakukan dengan memperhitungkan masalah politik, ekonomi, dan geopolitik dalam hubungan dengan Arab Saudi sebagai salah satu sekutu utama Amerika Serikat di Asia Barat.
Secara khusus, kebijakan pemerintahan Trump selalu mendukung rezim Saudi dan tidak ingin mengurangi tingkat hubungannya dengan Arab Saudi atau membuat ketegangan dalam hubungan dengan Riyadh. Apalagi di era Trump, keluarga korban dijanjikan akan menindaklanjuti masalah ini, namun tidak ada tindakan.
Presiden AS Joe Biden mengumumkan pada hari Senin (09/08/2021) bahwa ia akan meninjau kasus-kasus yang terkait dengan serangan 9/11.
Sebuah laporan oleh Kongres AS tentang 9/11, yang diterbitkan pada Juli 2016, secara eksplisit menyatakan bahwa 15 dari 19 pembajak yang terlibat dalam serangan 9/11 adalah warga negara Saudi. Hal ini menyebabkan pengesahan JASTA Act di Kongres AS, yang memungkinkan keluarga dan kerabat korban 9/11 untuk menuntut pemerintah dan para pejabat Saudi karena membantu para pelaku 9/11.
Pada dasarnya, Kongres AS mengakui peran tak terbantahkan dari rezim Saudi dalam mendukung terorisme dengan mengesahkan undang-undang JASTA di akhir masa kepresidenan mantan Presiden Barack Obama. Kini diketahui bahwa Arab Saudi terlibat dalam serangan 9/11 dengan memberikan berbagai bantuan dan layanan kepada para pelaku serangan ini. Terutama dalam kasus ini, beberapa pangeran dan pejabat senior Saud terlibat.
Namun, baik pemerintahan Obama dan pemerintahan Trump telah secara efektif memblokir penerapan undang-undang tersebut, dengan alasan dampak negatifnya terhadap hubungan bilateral antara Riyadh dan Washington. Hal ini disebabkan kepentingan ekonomi dan strategis Amerika Serikat, serta peran penting rezim Saudi di kawasan Asia Barat.
- Baca juga: Peran Arab Saudi di Peristiwa 11 September
Meskipun pemerintahan Biden pada awalnya mengambil garis keras pada rezim Saudi dan berbicara tentang mendefinisikan ulang hubungan dengan Riyadh, akhirnya menjalin hubungan luas yang sama dengan Saudi. Sekali lagi alasannya karena kepentingan dan pertimbangan strategis AS untuk Arab Saudi.
Namun, tekanan dari keluarga korban 9/11 untuk mengungkap dimensi tersembunyi dari peran pejabat Saudi dalam peristiwa 9/11 telah memaksa Biden untuk memerintahkan peninjauan kembali kasus 9/11.
"Rakyat Amerika berhak mengetahui kebenaran, dan mereka perlu tahu apa dokumen tersembunyi itu," kata Senator Demokrat Richard Blumenthal.
