Pakar Dewan HAM PBB: Sanksi Unilateral Harus Ditinggalkan !
Para pakar independen dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengkritik sanksi unilateral dan menilainya telah merampas hak banyak orang di seluruh dunia untuk membangun.
Para pakar independen Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam pernyataan yang disampaikan hari Rabu (11/8/2021) meminta negara-negara yang menjatuhkan sanksi sepihak kepada negara lain untuk meninggalkan kebijakan ini, atau setidaknya meminimalkan penggunaannya untuk memastikan bahwa sanksi tersebut tidak melanggar supremasi hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak atas pembangunan.
Para ahli Dewan Hak Asasi Manusia PBB menekankan bahwa Majelis Umum PBB telah mengakui hak atas pembangunan sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut yang diakui dalam Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia, Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia dan seperangkat deklarasi hak asasi manusia multilateral lainnya.
"Sanksi unilateral merusak kesehatan masyarakat dan mengganggu transportasi barang yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi," kata pernyataan yang dikeluarkan para ahli Dewan HAM PBB.
"Orang-orang di negara yang terkena sanksi seperti Iran, Venezuela, Kuba dan Suriah menghadapi berbagai masalah," tegasnya.
Sanksi unilateral dan opresif oleh Amerika Serikat dan sekutunya, yang meliputi barang-barang pokok bahkan obat-obatan dan peralatan medis, telah menciptakan banyak masalah bagi masyarakat di negara-negara yang terkena sanksi, terutama pasien Covid-19.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Mohammad Javad Zarif mengkritik kebijakan permusuhan AS di tengah penyebaran wabah virus Corona, dengan mengatakan bahwa dunia tidak bisa lagi tinggal diam menghadapi terorisme ekonomi AS yang berkaitan dengan terorisme medis.(PH)
