Pars Today

Sejumlah pejabat Republik Azerbaijan terutama Presiden Ilham Aliyev terus mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontradiktif terkait kesepakatan dengan Armenia, dan tuduhan tak berdasar terhadap Iran.

Presiden Republik Azerbaijan menuduh Armenia dan Iran bekerja sama menyelundupkan narkotika ke Eropa, namun pada saat yang sama menekankan implementasi kesepakatan damai negaranya dan Armenia dengan mediasi Rusia.

Tidak diragukan statemen-statemen kontradiktif semacam ini bersumber dari pernyataan keliru yang keluar dari seorang pejabat politik sebuah negara.

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dalam KTT Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, CIS mengatakan, "Azerbaijan sudah menyerahkan seluruh tawanan dan tahanan perang yang ditangkap selama Perang Nagorno-Karabkah berlangsung, kepada pemerintah Armenia, dan sebaliknya Armenia juga sudah menyerahkan semua tawanan Azerbaijan."

Sebelumnya Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa atau OSCE Minsk Group meminta Republik Azerbaijan dan Armenia menyerahkan tawanan masing-masing dalam kerangka program bernama "semua untuk semua".

Akan tetapi dalam menanggapi permintaan OSCE ini, Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengumumkan, Armenia setiap hari membahayakan keamanan warga Azerbaijan, dan menolak memberikan informasi soal peta lokasi ranjau darat yang mereka pasang sebelumnya.

Realitasnya pemerintah Azerbaijan menetapkan syarat pembebasan tawanan perang Armenia dengan akses informasi lokasi ranjau darat yang dipasang di wilayah Azerbaijan. Padahal sebenarnya tidak ada yang namanya peta lokasi pemasangan ranjau darat, maka di sini tampak pejabat Azerbaijan tersandera konspirasi asing.

Pemerintah Ilham Aliyev yang selalu mengatakan pemulangan ratusan ribu pengungsi Azerbaijan akibat perang Nagorno-Karabakh sebagai prioritas utamanya guna mengakhiri konflik, namun setahun setelah penandatanganan kesepakatan damai, mereka tidak memberikan izin kepada satu pun warga Azerbaijan untuk kembali ke rumahnya dan beraktivitas seperti sedia kala.

Jelas, keterlibatan asing dalam pengambilan keputusan penting, dan struktural di pemerintahan Republik Azerbaijan telah menciptakan banyak masalah bagi Baku, dan di masa depan masalah-masalah ini akan semakin besar, dan membuat negara ini tersudut.

Dalam hal ini pakar wilayah Kaukaus asal Armenia, Alexander Eskandarian mengatakan, "Kebijakan-kebijakan bersama Turki dan Azerbaijan dalam konflik dengan Armenia untuk merebut Nagorno-Karabakh, gagal. Selain konflik belum selesai, sampai sekarang Republik Azerbaijan tidak berhasil merebut kontrol wilayah seluas hampir 3.000 kilometer yang ditinggali keturunan Armenia di Nagorno-Karabakh."

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dua hari lalu juga mengeluarkan statemen tak berdasar dengan menuduh Armenia bekerja sama dengan Iran menyelundupkan narkotika ke Eropa.

Jelas bahwa statemen-statemen tuduhan tak berdasar yang dikeluarkan oleh Presiden Azerbaijan, dan sudah dibantah oleh Armenia dan Iran, dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada tuannya yaitu rezim Zionis Israel, dan Amerika Serikat, serta beberapa negara asing penentang kedekatan Iran-Azerbaijan.

Ilham Aliyev terus mengeluarkan pernyataan-pernyataan tak berdasar, dan bohong padahal itu merugikan kepentingan nasional Azerbaijan. Selain itu dua hari lalu, Aliyev juga meminta perluasan hubungan dengan Iran.

Dari sini kita bisa melihat bahwa strategi mengeluarkan statemen-statemen kontradiktif, dan tuduhan tak berdasar terhadap Iran, didiktekan oleh Israel kepada Presiden Republik Azerbaijan.

Secara umum pada situasi saat ini dapat dikatakan bahwa pemerintah Azerbaijan dari satu sisi terpaksa meminta pertolongan sejumlah pihak asing untuk melaksanakan kebijakannya di kawasan Kaukasus, di sisi lain berusaha mengakhiri konflik dengan Armenia.

Akhirnya hasil dari kebijakan semacam ini memaksa para pejabat Republik Azerbaijan terus memproduksi pernyataan-pernyataan kontradiktif, dan mengeluarkan pandangan-pandangan tak berdasar. (HS)