Mengapa Hubungan Inggris dan Prancis Memanas ?

Kementerian Luar Negeri Inggris memanggil duta besar Prancis untuk memprotes penyitaan kapal nelayan Inggris di perairan Prancis.

Juru bicara pemerintah Inggris menyebut langkah Paris tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan komitmen Uni Eropa berdasarkan Perjanjian Kemitraan dan hukum internasional. Dia menuduh pihak Prancis menggunakan kekuatan dan bersikap yang memperumit situasi.

Prancis memasuki fase baru dalam konflik dengan Inggris pada hari Kamis dengan menyita kapal nelayan Inggris di perairannya.

Annick Girardin, Menteri Kelautan Prancis menulis di Twitter bahwa dua kapal Inggris telah menerima peringatan dari pejabat angkatan laut Prancis. Menurutnya, salah satu perahu mengindahkan peringatan tersebut, tetapi yang lain tidak memperhatikan dan berhenti di Teluk Seine. Kapal akan tetap ditahan sambil menunggu pembayaran denda.

Konflik antara Prancis dan Inggris, yang mencakup berbagai kasus, tampaknya memasuki babak baru dengan penyitaan kapal nelayan Inggris. Sengketa hak penangkapan ikan menjadi salah satu ketegangan pasca-Brexit paling penting antara Paris dan London, yang telah menjadi simbol konfrontasi antara London dan Paris.

Setelah mengumuman resmi Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) pada 31 Januari 2020 dan berakhirnya masa transisi satu tahun, London kini memfokuskan upayanya untuk mencegah negara-negara Eropa menggunakan sumber daya air mereka.

Selama beberapa dekade, ketika Inggris menjadi anggota Uni Eropa, para nelayan dari Uni Eropa, terutama Prancis, aktif di perairan Inggris. Namun, pemerintah Konservatif Inggris sekarang menekankan monopoli hak penangkapan ikan dan mencegah kelanjutan dari proses sebelumnya. Akibatnya, perselisihan antara London dan Paris mengenai hak penangkapan ikan semakin meningkat.

"Paris sekarang akan menggunakan 'bahasa kekerasan' untuk meningkatkan perselisihan pasca-Brexit  dengan Inggris mengenai hak penangkapan ikan," kata Clément Beaune, Menteri Urusan Eropa Prancis.

Selama beberapa bulan terakhir, pemerintah Prancis marah menyikapi masalah izin bagi kapal nelayan Prancis untuk berlayar dari pemerintah Inggis. Simbol ketegangan ini adalah perselisihan antara kedua negara atas hak penangkapan ikan di sekitar pulau Jersey.

Paris menuduh London menunda pemberian izin penangkapan ikan kepada nelayan Prancis di lepas pantai Inggris. Prancis mengatakan akan menjatuhkan sanksi terhadap perdagangan antara kedua negara jika tidak mencapai kesepakatan dengan London.

"Jika kami tidak mematuhi kesepakatan antara kedua negara, kami akan menjatuhkan sanksi, yang mungkin termasuk harga energi, akses ke pelabuhan Prancis, dan tarif," kata Gabriel Attal, Juru Bicara pemerintah Prancis.

Namun, bukti menunjukkan bahwa pemerintah London tidak berniat untuk mundur. Dengan meningkatkan kontrol atas akses ke perairannya sebagai tanda kedaulatannya, dan  memberlakukan pembatasan baru pada hak penangkapan ikan di perairan sekitarnya, Inggris secara efektif menantang negara-negara Uni Eropa dan Uni Eropa, termasuk Prancis, yang sebelumnya telah menangkap ikan secara bebas di perairan tersebut.

Javad Kachueian, analis Eropa, mengatakan bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan memiliki konsekuensi politik, ekonomi dan sosial jangka pendek, jangka menengah dan panjang bagi negara ini dan Uni Eropa.

Perselisihan antara kedua negara mengenai hak perikanan meningkat, terutama dipicu masalah perjanjian penjualan kapal selam ke Australia (AUKUS). Oleh karena itu, diperkirakan hubungan antara London dan Paris akan menghadapi ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada periode pasca-Perang Dunia II.(PH)