Menelisik Janji Keamanan AS Bagi Ukraina
Pada hari Minggu (02/01/2022), Presiden AS Joe Biden berbicara melalui telepon dengan mitranya dari Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk membahas bagaimana Amerika Serikat dan sekutunya akan bereaksi terhadap serangan militer Rusia.
Sebuah pernyataan Gedung Putih mengatakan kedua pemimpin mendukung solusi diplomatik dan bermaksud untuk mengejar stabilitas strategis melalui dialog bilateral melalui Dewan NATO-Rusia dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa.
Menurut siaran pers ini, Biden menyinggung komitmen AS untuk mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, dan menekankan komitmen Washington dan sekutunya agar presiden Ukraina mengetahui sepenuhnya setiap negosiasi dan pembicaraan dengan Rusia.
Washington mengklaim bahwa Moskow telah mengerahkan puluhan ribu tentara melintasi perbatasan Ukraina-Rusia untuk menyerang negara itu.
Dalam sebuah pembicaraan dengan Putin pada hari Kamis (30/12/2021), Biden mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi yang luas pada Rusia jika menginvasi Ukraina.
Meskipun klaim oleh Amerika Serikat dan sekutu Eropanya tentang niat Rusia untuk menyerang Ukraina, yang telah disuarakan bahkan oleh Presiden Zelensky, tetapi para pejabat keamanan senior Ukraina memiliki pandangan yang berbeda.
"Tidak ada bukti invasi Rusia ke Ukraina," ujar Olexi Danilov, sekretaris Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Ukraina, pada hari Minggu (02/01).
- Baca juga: Biden Ancam Rusia dengan Sanksi Berat
Danilov mengatakan, "Hari ini kami tidak melihat bahaya apa pun dari apa yang terjadi di perbatasan kami. Jika yang kami maksud adalah konsentrasi besar-besaran pasukan Rusia yang ditekankan oleh media asing, saya harus mengatakan bahwa kami tidak melihat hal seperti itu sama sekali."
Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Ukraina memperkirakan bahwa sekitar 122.000 tentara Rusia berada dalam jarak 200 kilometer dari perbatasan Ukraina, dan 143.500 tentara Rusia lainnya berada dalam jarak 400 kilometer dari perbatasan Ukraina.
Menurut Danilov, jumlah ini tidak cukup untuk dugaan serangan media Barat, dan Rusia harus mengirim pasukan tiga hingga lima kali lebih banyak untuk melakukan serangan semacam itu.
Rusia telah membantah tuduhan Barat bahwa Moskow bermaksud untuk menyerang Ukraina, dan menuding Amerika Serikat dan sekutu Eropanya sengaja meningkatkan ketegangan.
Pada hari Minggu (02/01/2022), Presiden AS Joe Biden berbicara melalui telepon dengan mitranya dari Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk membahas bagaimana Amerika Serikat dan sekutunya akan bereaksi terhadap serangan militer Rusia.
Dengan menyampaikan rencana kepada NATO dan Amerika Serikat, Moskow telah menyerukan jaminan yang kredibel bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dan bahwa NATO tidak akan mengerahkan senjata ofensif di perbatasan Rusia.
Tentu saja, tuntutan ini ditentang oleh NATO, Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Moskow telah berulang kali menyatakan penentangannya terhadap ekspansi NATO ke timur dan keanggotaan negara-negara asing, terutama Ukraina, dalam organisasi militer Barat, dan para pejabat senior telah memperingatkan para pemimpin Barat dan AS tentang konsekuensinya.
Ukraina telah mencari keanggotaan di lembaga-lembaga Barat, termasuk Uni Eropa, dan NATO khususnya, setelah berkuasanya Presiden pro-Barat Viktor Yushchenko setelah Revolusi Oranye 2004.
Barat, yang selalu ingin melemahkan Rusia, mendukung permintaan ini dan membantu Ukraina untuk menyimpang dari Rusia sebanyak mungkin.
Sekalipun demikian, krisis Ukraina pada tahun 2014, dengan intervensi langsung dari Barat, menyebabkan penggulingan Presiden terpilih Ukraina Viktor Yanukovych dan akhirnya pembentukan pemerintah pro-Barat baru di negara Eropa Timur, yang mengakibatkan terlepasnya Semenanjung Krimea, terjadinya perang saudara di Ukraina timur dan situasi ekonomi yang memburuk.
"Sebenarnya, Putin menguasai Krimea merupakan pelanggaran hukum internasional, tetapi itu terjadi setelah Amerika Serikat dan sekutu utama Uni Eropa tanpa malu-malu membantu para demonstran untuk menggulingkan Viktor Yanukovych, Presiden terpilih Ukraina," kata Ted Galen Carpenter, seorang peneliti di Quincy Institute.
