Ukraina dan Separatis Pro-Rusia di Ambang Perang

Situasi keamanan di Ukraina Timur semakin genting dalam beberapa hari terakhir, dan kelompok separatis dan tentara Ukraina berpotensi terlibat dalam sebuah bentrokan besar-besaran.

Para pemimpin daerah yang telah memisahkan diri di Ukraina Timur menyatakan pada hari Jumat (18/2/2022) bahwa mereka berencana untuk mengevakuasi 700.000 warga sipil ke Rusia di tengah meningkatnya ketegangan.

Pemimpin Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin dalam sebuah pernyataan mendesak warga sipil untuk meninggalkan wilayah itu sesegera mungkin setelah situasinya "memburuk."

Dia menuduh tentara Ukraina telah memobilisasi pasukan dan menyebarkan senjata mematikan di sepanjang jalur kontak. Menurutnya, pasukan Ukraina sedang bersiap untuk merebut Donbas.

Pemimpin Republik Rakyat Luhansk, Leonid Pasechnik juga meminta penduduk di wilayah itu untuk mengungsi ke Rusia demi menyelamatkan diri mereka. Ia menuduh Ukraina sedang bersiap untuk melancarkan serangan.

Aksi sabotase dilaporkan terjadi seiring dengan meningkatnya ketegangan dan serangan artileri dan mortir dari kedua belah pihak di Ukraina Timur. Dua ledakan mengguncang daerah Luhanks, yang diikuti dengan ledakan pipa transfer gas Rusia ke Eropa.

Sebuah bom mobil meledak di dekat gedung pemerintah di Donetsk pada Jumat malam. Serangan ini tampaknya menargetkan mobil kepala kepolisian Donetsk, yang selamat dalam insiden itu.

Kelompok separatis Ukraina Timur – yang menguasai Donetsk dan Luhansk sejak konflik 2014 – menuduh militer Ukraina melakukan serangan artileri dan mortir dalam dua hari terakhir. Tuduhan serupa juga dilakukan oleh pemerintah Kiev terhadap kelompok separatis.

Amerika Serikat menganggap keputusan para pemimpin Donetsk dan Luhansk untuk mengevakuasi warga sipil ke Rusia merupakan perintah dari Moskow, yang bertujuan untuk mengalihkan opini publik dari rencananya menginvasi Ukraina.

Dengan kata lain, Washington mengklaim bahwa Moskow mengambil langkah-langkah tersebut untuk menciptakan alasan yang diperlukan bagi invasi militer di Ukraina Timur, sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh Rusia.

Tentu saja, serangan artileri yang dilancarkan tentara Ukraina di daerah-daerah separatis dan perintah evakuasi warga dari Donetsk dan Luhansk merupakan indikasi dari situasi yang semakin kacau di wilayah tersebut.

Moskow sebelumnya menyatakan bahwa tentara Ukraina merencanakan serangan besar-besaran di Donbas untuk mengakhiri separatisme. Sebaliknya, pemerintah Kiev menyangkal hal ini dan menuduh Moskow sedang mencari celah untuk melakukan intervensi militer di Ukraina Timur.

Sikap saling tuding ini telah memperbesar kemungkinan konfrontasi militer antara Rusia dan Ukraina. Secara khusus, para pejabat AS dan beberapa sekutunya – tanpa memberikan bukti apa pun – mengatakan invasi Rusia akan segera terjadi di Ukraina.

Para pejabat senior Ukraina bahkan memprotes kebijakan menabuh genderang perang yang dilakukan oleh AS. Menurut mereka, tindakan itu telah menambah kekhawatiran warga dan mendorong keluarnya arus modal dan manusia dari negara itu.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pemerintah AS dan media-media Barat tentang eskalasi ketegangan di perbatasan Ukraina karena informasi yang salah.

"Pemerintah Washington harus bertanya tentang situasi di Ukraina kepada Kiev dan tidak menggunakan perantara dalam hal ini, karena pemerintah Ukraina lebih tahu akan bahaya yang ditimbulkan oleh Rusia," tegasnya. (RM)