Amerika Tinjauan dari Dalam, 5 Maret 2022

Perkembangan di Amerika Serikat sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya Presiden AS Keluarkan Instruksi Bantuan Militer Segera ke Ukraina.

Selain itu, masih ada isu lain seperti Washington Post: AS Siap Evakuasi Zelensky dari Kiev, Trump: Putin Cerdas, Pemimpin Negara-Negara Barat Bodoh, Pompeo Sarankan Biden Akui Kemerdekaan Taiwan dari Cina, Begini Reaksi Gedung Putih Sikapi Usulan Teror Putin dari Senator AS, Impor Uranium dari Rusia Terancam, Perusahaan AS Minta Keringanan Sanksi.

Presiden AS Keluarkan Instruksi Bantuan Militer Segera ke Ukraina

Presiden Amerika Serikat telah mengeluarkan perintah bantuan militer segera ke Ukraina.

Pada hari ketiga operasi militer khusus Rusia di Ukraina, Presiden AS Joe Biden hari Sabtu (26/2/2022) mengeluarkan perintah bantuan militer segera ke Ukraina senilai 600 juta dolar.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken di akun Twitternya menyinggung urgensi menjatuhkan sanksi terhadap pejabat tinggi Rusia, dengan menegaskan, "Bersama dengan sekutu dan mitra, kami terus memberikan tanggapan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap invasi Rusia ke Ukraina dengan menjatuhkan sanksi berat kepada Vladimir Putin, menteri pertahanan dan luar negeri Rusia serta wakil menteri pertahanan negara ini,".

Para pemimpin Uni Eropa mengecam keras serangan militer Rusia ke Ukraina dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan Kamis.

Para pemimpin Uni Eropa sepakat untuk menjatuhkan sanksi berat pada sektor keuangan, energi dan transportasi Rusia atas serangannya terhadap Ukraina.

Amerika Serikat juga mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia. Dalam hal ini, Presiden AS Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai agresor dan mengatakan dia telah setuju untuk menjatuhkan sanksi keras dan paket sanksi yang merusak pada Rusia.

Washington Post: AS Siap Evakuasi Zelensky dari Kiev

Surat kabar Amerika Serikat mengabarkan bahwa Gedung Putih siap untuk mengevakuasi Presiden Ukraina dari kota Kiev.

Washington Post, Jumat (25/2/2022) menulis, pemerintah AS siap membantu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, meninggalkan Kiev untuk mencegah upaya penangkapan atau pembuhunan oleh pasukan Rusia, namun sejauh ini Zelensky menolak.

Baru-baru ini pemerintah AS mengabarkan bantuan militer senilai 600 juta dolar ke Ukraina untuk melawan Rusia, namun pada saat yang sama, Washington mengumumkan kesiapan untuk mengevakuasi Presiden Ukraina dari Kiev.

Menurut Washington Post, sampai saat ini Presiden Ukraina beberapa kali menolak tawaran untuk dievakuasi dari Kiev, dan bersikeras untuk bertahan.

"Saya tidak bermaksud meletakan senjata. Jangan percaya rumor. Kami akan melindungi tanah air kami," tegas Zelensky.

Pada hari Jumat, Presiden Ukraina mengatakan bahwa dirinya adalah target nomor satu Rusia, dan keluarganya target nomor dua.

Trump: Putin Cerdas, Pemimpin Negara-Negara Barat Bodoh

Mantan Presiden Amerika Serikat merespon perkembangan yang terjadi di Ukraina, dan menilai Presiden Rusia sebagai orang yang cerdas, sementara para pemimpin negara-negara Barat, bodoh.

Donald Trump, Sabtu (26/2/2022) mengatakan, "Sebagaimana diketahui semua orang, jika dalam pemilu tidak terjadi kecurangan, dan jika saya presiden, maka bencana mengerikan ini tidak akan pernah terjadi."

Trump kembali menekankan lemahnya kinerja pemerintahan Presiden Joe Biden dan menuturkan, "Saya adalah satu-satunya presiden di abad-21 yang  selama menjabat, Rusia tidak menyerang negara mana pun."

Mantan Presiden AS itu menyebut negaranya sebagai negara yang cerdas, tapi sekarang menjadi negara yang bodoh.  "Di pemerintahan saya, karena AS kuat, dunia menjadi tempat yang aman," ujarnya.

Di sisi lain Donald Trump menyebut Presiden Rusia, Vladimir Putin sebagai orang yang cerdas. Ia menjelaskan, "Apa yang dilakukan NATO menunjukkan kontradiksi dengan kecerdasan. Mereka mengatakan Rusia akan kita sanksi, Putin mengatakan, saya sudah 25 tahun disanksi. Masalahnya bukan Putin yang cerdas, sekali pun memang demikian, tapi para pemimpin kita yang bodoh."

Pompeo Sarankan Biden Akui Kemerdekaan Taiwan dari Cina

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengusulkan kepada pemerintah Gedung Putih untuk mengakui secara resmi kemerdekaan Taiwan dari pemerintah pusat Cina.

Mike Pompeo, Jumat (4/3/2022) seperti dikutip Reuters dalam pidatonya di Taipei, Taiwan mengatakan, "AS harus mengakui secara resmi Taiwan sebagai sebuah negara."

Ia menambahkan, "Pemerintah AS harus segera mengambil langkah yang diperlukan, dan yang sudah tertunda lama untuk melakukan pekerjaan yang benar dan jelas, yaitu memberikan pengakuan diplomatik terhadap Taiwan sebagai negara yang bebas dan berdaulat."

Pemerintah AS mengakhiri hubungan diplomatiknya dengan Taiwan pada tahun 1979 setelah mengakui secara resmi Republik Rakyat Cina.

Statemen Pompeo dinilai telah melanggar garis merah sensitif Cina yang menganggap Taiwan masih bagian dari wilayahnya, dan tidak pernah menggunakan kekerasan dalam mengendalikan Taiwan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin menanggapi pernyataan Pompeo dan mengatakan, "Pompeo adalah mantan politisi yang kredibilitasnya sudah lama bangkrut. Omong kosong dari orang semacam itu tak akan membuahkan hasil."

Begini Reaksi Gedung Putih Sikapi Usulan Teror Putin dari Senator AS

Usulan salah seorang senator partai Republik bahwa Presiden Rusia, Valdimir Putin harus diteror memicu reaksi tajam dari Gedung Putih, yang sangat menghindari konfrontasi langsung dengan Moskow.

Senator partai Republik, Lindsey Graham di akun Twitternya hari Jumat (4/3/2022) menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menyingkirkan Vladimir Putin adalah mendorong aksi teror terhadap Putin dilakukan oleh warga negara Rusia sendiri

Senator Republik melihat langkah ini sebagai pengabdian terhadap Rusia dan juga seluruh dunia.

Menanggapi usulan tersebut, Gedung Putih, yang menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia mengeluarkan statemen resmi menolaknya.

Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengklaim, "Ini bukan posisi pemerintahan Biden dan tidak ada pernyataan seperti itu yang akan keluar dari mulut anggota pemerintahan ini."

Sejauh ini, Amerika Serikat, yang memimpin NATO, telah menghindari pengiriman pasukan ke Ukraina dan  berulang kali mengatakan tidak memiliki rencana untuk menetapkan zona larangan terbang di negara itu, karena akan berperang dengan Rusia.

Presiden Demokrat Joe Biden sebelumnya berpendapat bahwa tidak ada alternatif selain sanksi ekonomi yang keras terhadap Rusia, karena setiap tanggapan militer akan mengarah pada pecahnya Perang Dunia ketiga.

Impor Uranium dari Rusia Terancam, Perusahaan AS Minta Keringanan Sanksi

Di tengah eskalasi konflik militer antara Rusia dan Ukraina yang mengarah babak baru sanksi AS terhadap Moskow, perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir AS sedang bernegosiasi dengan Gedung Putih untuk membebaskan impor uranium Rusia dari cakupan sanksi.

Berdasarkan data kantor Informasi Energi AS dan Asosiasi Nuklir Dunia, Amerika Serikat memasok setengah dari uranium yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklirnya dari sejumlah negara dunia, termasuk Rusia.

Sebanyak 22,800.000 pon uranium pada tahun 2020 berasal dari Rusia, Kazakhstan, dan Uzbekistan untuk memasok kebutuhan 20 persen listrik AS.

Reuters hari Selasa (1/3/2022) melaporkan, perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir AS menekan Gedung Putih supaya mengizinkan impor uranium dari Rusia terus berlanjut, meskipun konflik berkembang di Ukraina, karena sumber bahan bakar murah ini membuat harga listrik AS tetap rendah.

Institut Energi Nasional, kelompok bisnis perusahaan tenaga nuklir AS, termasuk Duke Energy Group dan Axelon Group, mendorong Gedung Putih untuk mempertahankan pengecualian impor uranium dari Rusia.

Lobi Institut Energi Nasional AS bertujuan untuk memastikan bahwa uranium tidak ditargetkan dalam sanksi Washington terhadap Moskow.

Australia dan Kanada juga memiliki cadangan uranium yang besar dan kapasitas produksi yang besar, tetapi Rusia adalah salah satu produsen termurah di bidang ini.

Rusia memproduksi uranium dari Rosatom, sebuah BUMN yang diresmikan langsung Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2007.