PM Italia Minta UE Lebih Mandiri secara Finansial dari Amerika Serikat
Perdana Menteri Italia meminta Uni Eropa untuk mendapatkan lebih banyak kemandirian finansial dari Washington karena penerapan undang-undang di Amerika Serikat untuk mendukung berbagai perusahaan negara ini.
Pada hari Kamis (29/12/2022), Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni meminta Uni Eropa untuk mendapatkan lebih banyak kemandirian ekonomi dari Washington karena undang-undang baru di Amerika Serikat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan negara tersebut dibandingkan perusahaan Eropa.
Meloni juga meminta Uni Eropa untuk menanggapi undang-undang yang dikenal dengan "UU Pengurangan Inflasi" (The Inflation Reduction Act) Amerika Serikat yang menciptakan rantai pasokannya sendiri.
UU Pengurangan Inflasi sebenarnya adalah program reformasi lingkungan hidup dan sosial dengan rencana investasi beberapa ratus miliar dolar.
Musim panas lalu, Kongres AS menyetujui rencana investasi besar pemerintahan Biden untuk mengurangi inflasi, memerangi perubahan iklim, dan menaikkan pajak perusahaan besar. Sekitar 370 miliar dolar dari RUU 430 miliar dolar UU Pengurangan Inflasi telah dialokasikan untuk mengatasi perubahan iklim.
UU Pengurangan Inflasi AS telah memberikan keringanan pajak yang signifikan untuk berbagai perusahaan, dan Eropa menganggapnya merugikan perusahaan mereka.
Undang-undang ini memengaruhi banyak perusahaan, mulai dari sektor otomotif hingga perusahaan yang aktif dalam teknologi hijau.
Gedung Putih memuji UU Pengurangan Inflasi sebagai upaya inovatif untuk menghidupkan kembali manufaktur dan mempromosikan teknologi terbarukan.
Rencana besar pemerintahan Biden ini, yang menelan biaya ratusan miliar dolar, telah disertai dengan reaksi di luar Amerika Serikat, dan khususnya, membuat khawatir negara-negara Eropa.
Negara-negara UE percaya bahwa AS telah memulai perang dagang dengan Eropa dengan memberikan subsidi yang besar kepada perusahaan tersebut.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, Ada unsur-unsur dalam UU Pengurangan Inflasi Amerika yang melanggar aturan main dan mendiskriminasi perusahaan-perusahaan Eropa.
Perdana Menteri Italia meminta Uni Eropa untuk mendapatkan lebih banyak kemandirian finansial dari Washington karena penerapan undang-undang di Amerika Serikat untuk mendukung berbagai perusahaan negara ini.
Sekaitan dengan UU Pengurangan Inflasi AS, Von der Leyen mengatakan, UU ini mengkhawatirkan dalam tiga hal. Pertama, logika "beli barang-barang Amerika" yang merupakan bagian besar dari undang-undang ini. Kedua, pembebasan pajak yang diskriminatif dan ketiga, subsidi yang dapat merugikan perusahaan-perusahaan Eropa.
Frustrasi dengan janji Presiden AS Joe Biden untuk membantu meningkatkan hubungan AS-Eropa, para pemimpin Uni Eropa khawatir Washington akan memulai perang dagang.
Oleh karena itu, permintaan untuk kemandirian ekonomi, perdagangan dan keuangan Eropa dan menentang kebijakan Amerika telah diajukan oleh beberapa pemimpin Eropa lainnya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron percaya bahwa Eropa harus memberikan tanggapan yang kuat terhadap "UU Pengurangan Inflasi" Amerika dalam beberapa bulan mendatang.
Dia menekankan bahwa ini harus dilakukan sebelum kuartal pertama tahun 2023 dan "Industri Eropa harus mampu bersaing dengan tindakan Amerika".
Sebelumnya, dalam perjalanannya ke Washington, Macron telah memperingatkan bahwa kebijakan proteksionis Amerika Serikat dalam memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan Amerika dalam bentuk undang-undang tersebut akan menyebabkan perpecahan di blok Barat.
Para kepala dan pejabat senior Eropa telah memperingatkan tentang risiko perang dagang dengan Amerika Serikat dan mengancam bahwa jika Washington terus mengabaikan kritik dari Uni Eropa, mereka akan meminta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menyampaikan argumen mereka terhadap Washington.
Kekhawatiran berbagai perusahaan Eropa tentang peningkatan risiko benua Eropa memasuki resesi ekonomi tahun depan karena konsekuensi ekonomi dari perang Ukraina dan kenaikan harga energi yang belum pernah terjadi sebelumnya semakin meningkat, dan penerapan UU Pengurangan Inflasi oleh pemerintahan Biden niscaya akan memperburuk situasi bagi perusahaan-perusahaan Eropa dan akibatnya, perekonomian negara-negara Eropa akan menjadi lebih sulit.(sl)
