Amerika Tinjauan dari Dalam, 21 Januari 2023

Perkembangan di AS selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; AS Dukung Langkah Parlemen Eropa terhadap IRGC.

Selain itu, masih ada isu-isu lainnya seperti; AS: Salah Satu Target Kunci Kami Cegah Pengaruh Hizbullah, Rasisme Meningkat di AS, Pendatang Asia Jadi Sasaran Penyerangan, AS Pindahkan Amunisi Cadangan di Israel ke Ukraina, Dokumen Rahasia Ditemukan di Rumah Joe Biden, Gedung Putih: Korut beri amunisi untuk Rusia, langgar resolusi DK PBB, Direktur CIA kunjungi Ukraina untuk bertemu Zelenskyy.

AS Dukung Langkah Parlemen Eropa terhadap IRGC

Deputi Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan sudah sejak lama upaya kembali ke JCPOA tidak menjadi agenda Gedung Putih lagi, dan ia mengklaim destabilisasi yang diciptakan Iran mengkhawatirkan dunia.

Vedant Patel, Kamis (19/1/2023) malam dalam jumpa persnya mengumumkan, "Langkah Iran, termasuk mengirim drone, dan berbagai jenis bantuan militer lain ke Rusia, untuk digunakan di Ukraina, sangat mengganggu stabilitas dunia."

Ia menambahkan, "Hal ini bukan saja mengkhawatirkan bagi dunia, bahkan memberikan dampak-dampak langsung bagi Israel, dan negara-negara tetangganya, serta negara kawasan lain."

Ditanya pendapat AS soal keputusan Parlemen Eropa memasukkan nama IRGC ke daftar organisasi teroris, Patel menerangkan, "Kami mengetahui resolusi Parlemen Eropa itu. Sikap AS terkait Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC sepenuhnya jelas."

Menurutnya IRGC kemungkinan adalah sebuah organisasi yang paling banyak dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat di muka bumi.

"Sebagaimana yang Anda ketahui, kami menyambut baik keputusan terbaru Parlemen Eropa yang mengumumkan IRGC sebagai teroris karena terlibat dalam pengiriman drone ke Rusia, yang digunakan untuk melemahkan kedaulatan Ukraina, dan menyerang infrastruktur negara itu," tegasnya.

AS: Salah Satu Target Kunci Kami Cegah Pengaruh Hizbullah

Seorang pejabat Amerika Serikat menyebut upaya mencegah pengaruh Hizbullah di Lebanon, merupakan salah satu tujuan kunci Gedung Putih.

Deputi Asisten Menteri Luar Negeri AS, Ethan Goldrich, Kamis (19/1/2023) mengklaim, pemerintahan Presiden Joe Biden mewaspadai ancaman-ancaman Hizbullah terhadap Lebanon, dan berusaha menghadapi infiltrasi kelompok ini di Lebanon.

 "Seiring dengan semakin memburuknya krisis di Lebanon, kami mewaspadai ancaman yang datang dari Hizbullah terhadap Lebanon, Amerika Serikat dan kawasan," katanya.

Ethan Goldrich berjanji bahwa Amerika Serikat akan menggunakan seluruh sarana yang dimilikinya untuk melawan ancaman-ancaman Hizbullah.

Ia menambahkan, "Pada kenyataannya, menghadapi pengaruh Hizbullah, dan memperkuat keamanan serta stabilitas Lebanon, termasuk tujuan kunci pemerintah AS."

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah AS terus menggiring opini dunia untuk menurunkan popularitas Hizbullah di Lebanon. Demi tujuan ini AS menekan negara-negara Eropa, agar memasukkan Hizbullah ke daftar organisasi teroris.

Rasisme Meningkat di AS, Pendatang Asia Jadi Sasaran Penyerangan

Media Amerika Serikat kemlai memberitakan terjadinya aksi penyerangan terhadap mahasiswa dari kawasan Asia yang sedang menuntut ilmu di Amerika Serikat yang bermotif rasis.

Terlepas dari klaim hak asasi manusia dan demokrasi di Amerika Serikat, perilaku rasis di negara ini terhadap orang-orang yang datang dari Asia meningkat setelah pendemi Covid-19.

Pemerintahan Joe Biden mengesahkan undang-undang pada Maret 2021 untuk menangani perilaku seperti itu, tetapi buktinya menunjukkan bahwa undang-undang semacam itu jarang diterapkan.

Dalam serangan 11 Januari lalu di Bloomington, Indiana, seorang wanita kulit putih berusia 56 tahun bernama Billie Davis telah didakwa dengan percobaan pembunuhan, dan penyerangan dengan senjata terhadap seorang pria dari Asia.

CNN melaporkan bahwa tersangka yang menyerang seorang mahasiswa Asia pekan lalu mengaku melakukannya dengan motif rasis.

Korban dan penyerang sama-sama penumpang di bus. Ketika korban mencoba turun dari bus, penyerang kulit putih bangkit dari kursinya dan mengeluarkan pisau lipat untuk menyerang korban.

Penelitian oleh Center for the Study of Countering Hate and Extremism yang berpusat di California State University di San Bernardino menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2021 saja, laporan kejahatan rasial terhadap orang Asia di 16 kota besar dan kecil di Amerika meningkat 164 persen dibandingkan tahun lalu.

AS Pindahkan Amunisi Cadangan di Israel ke Ukraina

Pejabat Amerika Serikat dan Rezim Zionis mengatakan, Washington mencapai kesepakatan dengan Tel Aviv untuk memindahkan amunisi artileri cadangan di Wilayah pendudukan, ke Ukraina.

Setelah Ukraina berulangkali meminta Israel mengirim bantuan militer untuk berperang melawan Rusia, kini AS dikabarkan berhasil meyakinkan Israel untuk mengirim senjata ke Kiev.

"AS mencapai kesepakatan dengan Israel untuk memindahkan kaliber artileri 155 mm dari gudang-gudang cadangan Pentagon di Israel, ke Ukraina," tulis New York Times, Rabu (18/1/2023).

Menurut keterangan pejabat AS dan Israel, kesepakatan tersebut meliputi pemindahan 300.000 kaliber artileri ke Ukraina, yang setengahnya sudah dikirim ke Eropa, dan akan dikirim ke Ukraina melalui Polandia.

Amunisi perang yang dikirim ke Ukraina, itu sebelumnya disimpan di gudang-gudang Pentagon di Wilayah pendudukan yang setelah perang Rezim Zionis melawan negara-negara Arab pada tahun 1973, digunakan oleh pasukan AS untuk menciptakan konflik di Asia Barat.

"Pemerintah Israel yang terdahulu awalnya menolak pengiriman amunisi dari gudang-gudang Pentagon, karena takut atas kemungkinan reaksi negatif Rusia," tegas NY Times.

Dokumen Rahasia Ditemukan di Rumah Joe Biden

Pihak berwenang Amerika Serikat kembali menemukan dokumen rahasia di garasi rumah keluarga Biden di Delaware.

Pengacara Gedung Putih, Richard Sauber, mengaku menemukan lima lembar dokumen rahasia ketika ia berkunjung ke rumah Biden pada Kamis lalu.

AFP hari Sabtu (14/1/2023) melaporkan, lembaran itu merupakan dokumen rahasia dari masa Biden masih menjadi wakil presiden di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama.

Menurut Sauber, ia menemukan lembaran itu ketika sedang mengawasi pemindahan dokumen rahasia yang sehari sebelumnya juga ditemukan di kantor Biden ketika masih bekerja di lembaga think tank di Washington.

Ketika memeriksa garasi di rumah Biden, ia menemukan lima lembar dokumen yang diklasifikasikan sebagai rahasia.

Karena tak berwenang membaca isi dokumen itu, ia langsung mengirimkan pemberitahuan ke Kementerian Kehakiman.

Berdasarkan aturan, seorang presiden dan wakil presiden AS harus menyerahkan surat elektronik, surat-surat fisik, dan dokumen resmi lainnya ke Arsip Nasional.

Ketika petugas menemukan dokumen rahasia di bekas kantor Biden di Washington, Jaksa Agung Merrick Garland segera menunjuk seorang jaksa independen untuk menyelidiki kesalahan sang presiden.

Isu ini dianggap dapat menjadi gangguan bagi Biden yang dilaporkan sedang bersiap untuk menentukan akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden atau tidak di pemilu selanjutnya.

Nama Biden kian tercoreng setelah sejumlah pihak menyamakan insiden ini dengan kasus ketika Donald Trump diperiksa karena temuan ratusan dokumen rahasia di rumahnya di Florida.

Biden pun langsung merilis pernyataan bahwa ia bakal kooperatif selama penyelidikan berlangsung.

Ini adalah tahap ketiga dari penemuan dokumen dan informasi rahasia terkait wakil presiden dari Presiden AS Joe Biden saat ini di luar Gedung Putih.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden berencana untuk mengumumkan kehadirannya dalam pemilihan presiden 2024 dalam pidatonya pada 7 Februari, tetapi penemuan dokumen rahasia terkait dirinya di luar Gedung Putih akan mempersulit pencalonannya.

Gedung Putih: Korut beri amunisi untuk Rusia, langgar resolusi DK PBB

Korea Utara (Korut) terus menyediakan amunisi untuk Rusia, mendukung Moskow yang memerangi Ukraina tanpa alasan, kata pernyataan pejabat Gedung Putih pada Jumat (20/1).

Pihak Gedung Putih AS menyebut tindakan Korut itu sebagai pelanggaran keras atas resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk Pyongyang.

Koordinator komunikasi strategis bagi Dewan Keamanan Nasional AS (NSC) John Kirby mengatakan AS telah membagikan informasi intelijen, kepada Panel Ahli DK PBB untuk sanksi Korea Utara, tentang pengiriman amunisi Korea Utara ke Rusia.

Pejabat NSC belum lama ini mengatakan Korut telah mengirimkan amunisi kepada perusahaan militer swasta Rusia, Kelompok Wagner, untuk digunakan di Ukraina.

“Kami jelas mengutuk aksi Korut dan mendesaknya untuk menghentikan pengiriman kepada Wagner secepatnya,” kata Kirby pada konferensi pers harian di Gedung Putih.

“Seperti yang kami nyatakan sebelumnya, pengiriman senjata dari Korut merupakan pelanggaran atas resolusi DK PBB. Sehingga hari ini (kami) akan memberikan informasi mengenai pelanggaran tersebut kepada panel ahli Komite Sanksi Dewan Keamanan untuk DPRK, tambahnya.

DPRK adalah singkatan dari Republik Demokratik Rakyat Korea yang merupakan nama resmi Korea Utara.

Dalam tindakan yang langka, NSC juga membagikan gambar satelit gerbong kereta Rusia yang melakukan perjalanan antara Rusia dan Korut pada 18 dan 19 November 2022.

Perjalanan itu disebut Kirby bertujuan untuk pengiriman pertama senjata Korut kepada perusahaan Rusia.

“Saat ini walaupun kami menilai jumlah material yang dikirim ke Wagner tidak mengubah dinamika medan perang di Ukraina, kami perkirakan Wagner akan terus menerima peralatan senjata Korea Utara," kata Kirby.

Pejabat NSC mengatakan saat ini AS tidak berencana untuk memberikan sanksi tambahan kepada Korut, akan tetapi hal tersebut masih menjadi pilihan.

"Kami tentu saja tidak akan mengesampingkan kemungkinan sanksi tambahan jika itu tampak sesuai dengan pembahasan di PBB," kata Kirby kepada pers.

Kirby menambahkan bahwa Korut juga terus mengelak dari sanksi, dengan bantuan dari Rusia dan China.

"Tidak setiap negara yang seharusnya mematuhi rezim sanksi benar-benar melakukannya. Sehingga mereka masih bisa berdagang dengan negara-negara seperti Rusia dan China. Dan, jelas, itu masalah yang berbeda, tapi mereka bisa menghindari sanksi untuk terus menyalurkan uang ke dalam ekonomi mereka," kata Kirby.

"Tapi mari kita pertahankan hal ini dalam perspektif. Ini bukan negara dengan ekonomi yang sedang berkembang. Ini bukan negara yang kaya dengan cara apa pun atau layak dan fleksibel dalam ekonomi global," tambahnya.

Direktur CIA kunjungi Ukraina untuk bertemu Zelenskyy

Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) AS William Burns baru-baru ini mengunjungi ibu kota Ukraina secara rahasia untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy, ujar seorang pejabat AS kepada Reuters, Kamis.

"Direktur Burns berkunjung ke Kiev, dia bertemu dengan badan intelijen Ukraina dan Presiden Zelenskyy serta memperkuat dukungan kami kepada Ukraina dan pertahanan mereka terhadap agresi Rusia," kata pejabat tersebut yang menolak menyebut namanya.

Pejabat itu juga tidak memberi tahu kapan kunjungan tersebut dilaksanakan. The Washington Post, yang pertama kali melaporkan kunjungan tersebut, melaporkan bahwa kunjungan itu dilaksanakan pada akhir pekan lalu.

Burns menyampaikan kepada Zelenskyy mengenai prediksinya akan rencana militer Rusia mendatang dan dia juga mengakui bahwa pada suatu titik, bantuan AS akan sulit didapatkan, kata surat kabar tersebut.

Zelenskyy dan para petugas intelijen seniornya berdiskusi mengenai sampai kapan Ukraina bisa mengharapkan keberlanjutan bantuan AS dan negara-negara barat setelah para tokoh Republikan memenangkan kursi mayoritas di DPR AS dalam pemilihan paruh waktu.

Zelenskyy dan para bawahannya mendapat kesan dari pertemuan pekan lalu bahwa dukungan AS terhadap Kiev tetap kuat, kata surat kabar tersebut.

Para sekutu barat telah menjanjikan bantuan miliaran dolar dalam bentuk senjata untuk Ukraina.

Merasa takut musim dingin akan memberikan pasukan Rusia waktu untuk berkumpul kembali dan melancarkan sebuah serangan besar, Ukraina memohon bantuan lebih banyak untuk melawan invasi Rusia yang dimulai pada Februari tahun lalu.

Saat kunjungannya ke Washington pada Desember, Zelenskyy menyampaikan kepada Kongres AS bahwa bantuan kepada Ukraina merupakan investasi terhadap demokrasi, bukan amal, seraya mendesak keberlanjutan bantuan Amerika Serikat.

Amerika Serikat, Kamis, mengumumkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina yang bernilai hingga 2,5 miliar dolar AS (sekitar Rp37,7 triliun), termasuk ratusan kendaraan lapis baja dan dukungan terhadap pertahanan udara Ukraina.