Giliran Jerman dan Polandia Bersitegang terkait Masalah Migran
Pada Senin (25/09/2023) malam, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki meminta Kanselir Jerman Olaf Scholz untuk tidak lagi mencampuri urusan dalam negeri negaranya.
Morawiecki mengatakan dalam pidato pemilu kepada para pendukungnya, "Kanselir Scholz baru-baru ini berbicara tentang perbatasan wilayah Schengen. Saya ingin memberitahunya untuk tidak ikut campur dalam urusan Polandia.”
Sambil menuduh Scholz berkolaborasi dengan koalisi oposisi pemerintah Polandia, Morawiecki mengatakan, Olaf, Anda telah diberi informasi palsu atau Anda memainkan peran di pihak oposisi, yang mengobarkan api ini tanpa menyadarinya.
Menteri Luar Negeri Polandia Zbigniew Rau menanggapi perkataan Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan menuduhnya mencampuri urusan dalam negeri Warsawa serta mengatakan bahwa Scholz berusaha mencampuri urusan dalam negeri Polandia.
Rau menekankan, Ucapan terbaru Sholz melanggar prinsip persamaan kedaulatan setiap negara. Sedangkan prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar hubungan bertetangga yang baik dan kerja sama persahabatan dengan Polandia.
Menlu Polandia juga meminta Kanselir Jerman untuk menghormati kedaulatan nasional Polandia dan menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang merugikan hubungan kedua negara.
Kanselir Jerman baru-baru ini mengumumkan kemungkinan memperketat tindakan di perbatasan luar UE untuk mencegah imigrasi ilegal di tengah skandal korupsi terkait penerbitan visa Schengen oleh perwakilan luar negeri Polandia.
Zbigniew Rau dalam menanggapi permintaan ini mengumumkan bahwa pernyataan Scholz terkait perlunya klarifikasi tentang visa yang diberikan Warsawa kepada imigran adalah upaya untuk ikut campur dalam pemilu Polandia.
Partai-partai oposisi bulan ini menuduh pemerintah Polandia terlibat dalam sistem di mana para migran dengan cepat diberikan visa tanpa uji tuntas setelah membayar broker dan perantara.
Pada hari Kamis, Komisi Eropa mengumumkan bahwa mereka telah menulis surat kepada pemerintah Polandia, dan memintanya untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa pejabat Polandia telah lama mengeluarkan izin tinggal dengan imbalan suap.
Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Jerman dan Polandia mengalami banyak ketegangan karena berbagai masalah.
Pada Senin (25/09/2023) malam, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki meminta Kanselir Jerman Olaf Scholz untuk tidak lagi mencampuri urusan dalam negeri negaranya.
Perbedaan antara kedua negara memiliki cakupan yang luas dan berkisar dari perselisihan mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan Uni Eropa serta kebutuhan untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan Uni Eropa hingga permintaan kompensasi Polandia dari Jerman atas kejahatan Nazi dalam Perang Dunia II.
Pemerintah Polandia memperkirakan kerugian moneter akibat kerusakan Perang Dunia II yang disebabkan oleh pendudukan negara ini oleh Nazi sebesar 1.300 miliar euro dan menuntutnya dari Jerman.
Sekalipun demikian, isu imigran dan pencari suaka merupakan salah satu isu yang menimbulkan kesenjangan yang semakin besar antara Berlin dan Warsawa.
Polandia, bersama dengan beberapa negara Eropa Timur seperti Hongaria dan Republik Ceko, telah menjadi penentang keras kedatangan pengungsi, dan telah berulang kali berdebat dengan otoritas UE dan juga negara-negara seperti Jerman mengenai kuota penerimaan pengungsi yang ditetapkan oleh Brussel, khususnya bagi negara-negara anggota UE mulai tahun 2015.
Tentu saja, kini ada tuduhan yang dilontarkan oleh pemerintah Jerman terhadap praktik yang biasa dilakukan Polandia yang tidak menerima imigran, terutama pencari suaka, ke pemerintah Warsawa.
Dalam hal ini, Kanselir Jerman mengklaim bahwa kedutaan Polandia di luar negeri telah mengeluarkan visa Schengen sebagai imbalan atas pembayaran uang ilegal dari pemohon, sehingga melanggar peraturan masuknya imigran ke negara-negara UE.
Pemerintahan sayap kanan Polandia telah berulang kali dikritik oleh Jerman, dan kini pejabat senior Polandia seperti perdana menteri dan menteri luar negeri negara tersebut mengklaim bahwa tuduhan Berlin ditujukan untuk melemahkan posisi pemerintah Polandia dan memperkuat posisi oposisi di Polandia, dengan mencermati semakin dekatnya pemilu Parlemen Polandia yang dijadwalkan digelar pada 15 Oktober 2023.
Dengan cara ini, ketegangan antara Jerman, sebagai negara terpenting di Uni Eropa, dan Polandia, sebagai negara yang melakukan protes dan disebut sebagai anggota pemberontak di Uni Eropa, diperkirakan akan meningkat.(sl)
