PBB Mengirim Delegasi ke Karabakh Setelah 30 Tahun
Untuk pertama kalinya setelah 30 tahun, PBB mengirim delegasi ke wilayah Nagorno-Karabakh dengan tujuan kemanusiaan.
Dalam hal ini, Stephane Dujarric, Juru Bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengatakan kepada wartawan, Pemerintah Republik Azerbaijan dan PBB telah mencapai kesepakatan mengenai misi di wilayah ini, dan misi ini akan dimulai pada hari pertama pekan ini, Senin (01/10/2023).
Pada saat yang sama, pejabat tinggi PBB ini mengatakan, Delegasi beranggotakan 12 orang tersebut berada di bawah pengawasan Departemen Urusan Kemanusiaan PBB dan dikirim ke wilayah ini setelah melewati wilayah udara Republik Azerbaijan.
Juru bicara PBB juga mengumumkan, Menilai kebutuhan warga Armenia yang tersisa di Nagorno-Karabakh, serta warga Armenia yang terpaksa meninggalkan wilayah ini dan berimigrasi ke Armenia setelah serangan tentara Azerbaijan, akan menjadi tujuan utama delegasi PBB.
Tanpa menyebut Azerbaijan, Stéphane Dujarric menyebut perlunya menaati hukum internasional dan khususnya hukum terkait hak asasi manusia di kawasan Karabakh.
Karena kondisi geopolitik kawasan Karabakh yang sangat kompleks dan sensitif, PBB tidak memiliki akses ke kawasan ini selama hampir tiga puluh tahun.
Pengiriman delegasi PBB ke wilayah Nagorno-Karabakh menjadi agenda organisasi ini, sedangkan menurut pejabat pemerintah Yerevan, lebih dari 100,000 dari total 120,000 warga Armenia yang tinggal di Nagorno-Karabakh, akibat serangan tentara Azerbaijan pada tanggal 10 dan 20 September tahun ini, telah mengungsi ke Armenia.
Meski pemerintahan Ilham Aliyev telah menjamin keselamatan warga Armenia yang tersisa di Nagorno-Karabakh, dalam beberapa hari terakhir, pasukan keamanan Republik Azerbaijan telah menangkap sejumlah pejabat Republik Nagorno-Karabakh yang memproklamirkan diri dan memindahkannya ke Baku.
Penangkapan aktivis Armenia di Nagorno-Karabakh telah dimasukkan dalam agenda otoritas Baku dalam situasi di mana otoritas pemerintahan Ilham Aliyev juga telah menjamin keluarnya warga Armenia dengan aman dari wilayah ini dengan mengundang warga Armenia untuk tinggal di Nagorno-Karabakh.
Dalam hal ini, Hikmet Hajiyev, Penasihat Kebijakan Luar Negeri Presiden Republik Azerbaijan mengatakan, Azerbaijan memberikan jalan yang aman dan bermartabat bagi warga Armenia yang ingin meninggalkan wilayah Nagorno-Karabakh.
Hekmat Hajiyev juga mengumumkan, Pemerintah Baku menghormati kebebasan bergerak dan keinginan rakyat Armenia.
Dalam situasi ini, para pejabat pemerintahan Ilham Aliyev baru-baru ini mengumumkan pemukiman warga Azerbaijan di Nagorno-Karabakh.
Para pengamat menjelaskan bahwa evakuasi warga Armenia dari Nagorno-Karabakh dan pemukiman warga Azerbaijan di wilayah tersebut menegaskan penerapan kebijakan pembersihan etnis pemerintah Baku.
Untuk pertama kalinya setelah 30 tahun, PBB mengirim delegasi ke wilayah Nagorno-Karabakh dengan tujuan kemanusiaan.
Kepergian 100.000 warga Armenia dari Nagorno-Karabakh tentu dapat mempertanyakan citra pemerintahan Ilham Aliyev di mata internasional.
Terutama, meski ada jaminan keamanan Armenia, rencana penangkapan para pemimpin Armenia terus berlanjut.
Tindakan pemerintah Baku baru-baru ini membuat secara praktis pernyataan pihak berwenang Azerbaijan tidak mempunyai jaminan apa pun.
Dengan kata lain, meski ketegangan teritorial antara Azerbaijan dan Armenia telah dinyatakan berakhir, media Armenia memberitakan berlanjutnya serangan pasukan Azerbaijan terhadap warga Armenia.
Dalam situasi ini, serangan militer Azerbaijan terhadap orang-orang Armenia di Karabakh dibarengi dengan meluasnya pelarian orang-orang Armenia yang takut akan penerapan kebijakan pembersihan etnis.
Sementara tentara Azerbaijan telah dituduh oleh beberapa kalangan Armenia melakukan kejahatan perang di Nagorno-Karabakh, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan telah menyatakan keprihatinannya atas penangkapan sewenang-wenang terhadap warga Armenia Karabakh saat meninggalkan wilayah yang dilanda krisis ini.
Dalam konteks yang sama, pemerintah Armenia menuduh pemerintah Azerbaijan melakukan pembersihan etnis di Nagorno-Karabakh, tetapi pemerintah Baku membantah tuduhan tersebut.
Menurut sumber-sumber Armenia, serangan militer Azerbaijan terhadap warga Armenia Karabakh telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah ini dan puluhan ribu orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Ringkasnya, pergerakan militer Azerbaijan baru-baru ini dapat dikatakan bahwa pihak berwenang Baku berusaha meningkatkan tekanan terhadap mereka dengan membenarkan tindakan pembalasan terhadap Armenia-Karabakh.
Dalam konteks ini, media Baku dan bahkan Ankara, dengan dorongan dari para pejabat pemerintah Ilham Aliyev, khususnya Presiden Republik Azerbaijan, memperkenalkan bagian dari upayanya sebagai pengabdian terhadap sejarah negara ini.
Sementara itu, dengan kejadian baru-baru ini dan dukungan dari PBB dan pemerintah Barat, tampaknya tekanan pemerintah Baku terhadap warga Armenia tidak akan terus berlanjut.(sl)
