Masyarakat dan Partai Turki Serius Mengritik Hubungan Turki dengan Zionis
Menyusul berlanjutnya kejahatan rezim rasis Zionis Israel terhadap penduduk sipil di Gaza dan dukungan serius Amerika Serikat atas kejahatan tersebut, rakyat Turki mengajukan tuntutan baru kepada pemerintahan Recep Tayyip Erdogan dengan mengadakan demonstrasi di Istanbul.
Rakyat Turki kembali menggelar demonstrasi anti-Israel dan anti-Amerika serta kejahatan Zionis terhadap rakyat Gaza.
Mengutuk gencarnya serangan rezim Zionis dan para pendukungnya di Gaza serta mendukung rakyat Palestina, para demonstran menuntut penghentian segala pertukaran perdagangan dan politik antara Turki dan rezim penjajah Zionis.
Dalam demonstrasi besar-besaran tersebut, Dogu Princek, Pemimpin Partai Patriotik Turki menuntut penarikan tentara Amerika dari Pangkalan Udara Incirlik.
Politisi sekaligus pakar Turki ini juga menilai pengusiran pasukan Angkatan Udara Amerika dari Pangkalan Udara Incirlik merupakan suatu hal yang perlu dan menuntut penyerahan pangkalan tersebut kepada Angkatan Udara Turki.
Pakar politik Turki ini mengatakan:
“Penarikan pasukan Amerika dari Pangkalan Udara Incirlik di Turki selatan telah menjadi keharusan sejarah dan Partai Patriotik menuntut penyerahan pangkalan ini dan kendalinya ke Angkatan Udara Nasional.”
Kementerian Pertahanan Turki baru-baru ini mengkonfirmasi adanya transfer senjata ke Israel oleh Amerika melalui pangkalan Incirlik. Pangkalan Udara Incirlik di provinsi Adana di Turki selatan saat ini digunakan oleh Angkatan Udara AS.
Militer AS juga mengoperasikan stasiun radar peringatan dini serangan rudal, yang terletak di wilayah Kurecik di provinsi Malatya di Turki tenggara dan dianggap sebagai bagian dari sistem pertahanan rudal NATO di Eropa.
Fakta ini sangat menonjol dan jelas dalam situasi saat ini di mana para politisi yang berkuasa di Turki di satu sisi mengidentifikasi diri mereka sebagai pembela rakyat Palestina, khususnya warga Gaza, tapi di sisi lain, mereka terus melanjutkan kerja sama perdagangan dan ekonomi yang luas dengan rezim Zionis.
Oleh karena itu, para pejabat pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan dituduh oleh beberapa negara bahkan rakyat Turki menerapkan kebijakan ganda.
Para pejabat pemerintah Turki telah mengambil kebijakan ganda karena mengekspor produk strategis seperti minyak, gas dan baja ke Israel dan pada saat yang sama mengklaim membela perjuangan Palestina dan rakyat Gaza yang tertindas.
Padahal dalam waktu kurang dari dua bulan, sekitar 17.500 orang Gaza telah menjadi martir dan lebih dari 46.000 orang terluka. Korban Palestina yang mati syahid dan terluka sebagian besar adalah warga sipil. Namun rezim rasis Zionis Israel terus membunuh warga sipil di Gaza.
Menyusul berlanjutnya kejahatan rezim rasis Zionis Israel terhadap penduduk sipil di Gaza dan dukungan serius Amerika Serikat atas kejahatan tersebut, rakyat Turki mengajukan tuntutan baru kepada pemerintahan Recep Tayyip Erdogan dengan mengadakan demonstrasi di Istanbul.
Menyusul diadakannya demonstrasi anti-Amerika dan anti-Israel di Turki, pemerintahan Bahceli yang bersekutu dengan Recep Tayyip Erdogan dalam koalisi yang dikenal sebagai Republik, telah mengusulkan persyaratan baru bagi Swedia untuk bergabung dengan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) .
Pada saat yang sama, otoritas Turki, khususnya Erdogan, sejauh ini telah mengajukan banyak syarat agar Swedia dapat diterima menjadi anggota organisasi militer NATO.
Namun, tidak satu pun persyaratan Turki yang diterima oleh Swedia yang secara sukarela bergabung dengan organisasi militer ini.
Perjuangan melawan Partai Pekerja Kurdistan Turki (PKK), anti-Islam dan penghina Al-Qur'an, dan keanggotaan Turki di Uni Eropa diumumkan sebagai syarat Turki untuk menerima keanggotaan Swedia dalam organisasi militer ini, tapi tidak ada satupun yang diterima oleh Barat.
Berdasarkan preseden ini, pemerintahan Bahceli, sekutu dan pendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, telah mengajukan persyaratan baru untuk meminta masuknya Swedia ke NATO.
Pada saat yang sama, pemimpin Partai Gerakan Nasional Turki mengkritik ambiguitas posisi pemerintah Turki mengenai bergabungnya Swedia dengan NATO.
Menurutnya, Kami akan menyetujui keanggotaan Swedia di NATO jika perdamaian permanen terjalin antara Israel dan Palestina, negara Palestina dengan Al-Quds Timur sebagai ibu kotanya harus diakui, Israel harus setuju untuk membayar kompensasi kepada rakyat Palestina, dan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel harus diadili di Pengadilan Den Haag.
Politisi Turki ini juga menegaskan bahwa Barat harus memberikan dan menjamin segala kondisi baru bagi Turki agar Ankara menyetujui Swedia bergabung dengan NATO.
Tampaknya syarat yang diajukan pemerintahan Bahceli merupakan upaya untuk membungkam opini masyarakat dan media yang menentang pemerintahan Ankara agar hubungan ekonomi dan perdagangan pemerintahan Erdogan dengan rezim rasis Israel terus berlanjut.
Kesimpulannya, standar ganda pemerintah Turki terhadap rakyat Palestina dan kejahatan Israel terhadap rakyat Gaza telah berubah menjadi kebijakan yang tidak luput dari pandangan bangsa-bangsa di kawasan dan dunia, khususnya masyarakat negara ini.
Mencoba menunjukkan dukungan kepada rakyat Palestina yang tertindas dan pada saat yang sama mengekspor segala jenis energi, baja, dan bahan plastik ke Israel adalah kenyataan pahit yang mendapat reaksi keras dari rakyat Turki.(sl)
