Langkah Baru Pemerintah Biden dalam Mendukung Rezim Zionis
Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa dengan menggunakan segala wewenang hukumnya yang memungkinkan kementerian ini untuk melewati Kongres AS dalam hal penjualan senjata, mereka telah menyetujui penjualan kiriman senjata ke rezim Zionis tanpa memperoleh persetujuan dari legislator negara tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan kepada anggota Kongres negara ini bahwa untuk kedua kalinya bulan ini, dia menggunakan wewenang hukumnya untuk melakukan penjualan darurat kiriman senjata termasuk suku cadang yang digunakan untuk membuat peluru 155 mm senilai 147 juta dolar kepada rezim Zionis Israel.
Blinken membuat keputusan serupa pada 9 Desember, dan secara resmi setuju untuk menjual hampir 14.000 peluru tank ke Israel senilai lebih dari $106 juta.
Padahal sebagian besar senjata AS telah dikirim ke Israel secara diam-diam sejak awal perang di Gaza.
Sekitar sebulan yang lalu, Wall Street Journal mengungkapkan dalam laporan eksklusifnya bahwa Amerika Serikat telah menyediakan bom mortir berkekuatan tinggi dan puluhan ribu senjata serta peluru artileri lainnya untuk membantu rezim Zionis dalam perang Gaza.
Peningkatan pengiriman senjata dari AS ke Israel, termasuk pengiriman 15.000 bom dan 57.000 peluru artileri, dimulai tak lama setelah serangan Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober dan terus berlanjut.
Langkah baru pemerintahan Biden terkait mempersenjatai rezim Zionis menunjukkan beberapa persoalan.
Pertama, Amerika Serikat sebagai pendukung mutlak Zionis Israel, bahkan ketika kejahatannya mencapai puncaknya selama perang Gaza.
Dalam kejahatan Zionis ribuan warga Gaza, terutama anak-anak dan perempuan, gugur syahid dan terluka akibat serangan udara dan darat Zionis, tapi Washington terus memperkuat mesin-mesin perang Israel.
Dalam konteks ini, pernyataan Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa Amerika Serikat berkomitmen terhadap keamanan Zionis dan memastikan kemampuannya mempertahankan diri dari ancaman yang dihadapi termasuk hal yang vital bagi kepentingan nasional Amerika Serikat.
Kedua adalah ketika Amerika Serikat menjual senjata ke Tel Aviv, Washington juga bergaya sebagai pembela hak asasi manusia agar rezim Zionis terus membunuh warga Palestina.
Dalam hal ini, Kemenlu AS telah menyatakan dalam kelanjutan pernyataan ini bahwa kami terus menekankan dengan kuat kepada Israel bahwa mereka bukan hanya harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional, tetapi juga harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian terhadap warga sipil.
Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa dengan menggunakan segala wewenang hukumnya yang memungkinkan kementerian ini untuk melewati Kongres AS dalam hal penjualan senjata, mereka telah menyetujui penjualan kiriman senjata ke rezim Zionis tanpa memperoleh persetujuan dari legislator negara tersebut.
Sementara itu, para pejabat senior Amerika tahu lebih baik daripada siapa pun bahwa Zionis Israel tidak mengenal batas dalam aksi militernya terhadap Palestina dan menganggap setiap tindakannya sah dan dapat diterima.
Pemerintahan Biden sangat menyadari banyaknya kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis dan belum mengambil langkah praktis apa pun untuk mencegahnya.
Sekaitan dengan hal ini, Wall Street Journal menulis, Pemindahan amunisi senilai ratusan juta dolar dengan pesawat angkut militer dari Amerika Serikat ke Tel Aviv menunjukkan tantangan diplomatik yang dihadapi pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Di satu sisi, Amerika menyerukan sekutu utamanya di kawasan untuk menghindari meningkatnya korban sipil, tapi di sisi lain, untuk memberikan Tel Aviv lebih banyak amunisi yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut.
Kelambanan dan kepasifan pemerintahan Biden telah menyebabkan protes yang meluas di Amerika Serikat oleh masyarakat negara tersebut, beberapa anggota Kongres Amerika, serta pegawai lembaga pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keamanan Dalam Negeri, dan bahkan pegawai Gedung Putih.
Mereka semua menuntut langkah-langkah efektif dari Gedung Putih untuk memaksa Zionis Israel menerima gencatan senjata dalam perang Gaza.
Namun, pemerintahan Biden hanya meminta jeda maksimal beberapa hari untuk pertukaran tahanan Palestina dan tahanan Zionis dan bukan hanya menentang penerapan gencatan senjata permanen, tetapi juga resolusi yang diajukan beberapa negara di Dewan Keamanan PBB, di mana permintaan mereka soal gencatan senjata dan usulan perang Gaza telah diveto AS.
Pada akhirnya, Amerika Serikat hanya abstain terhadap resolusi yang mengusulkan fasilitasi dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang tentu saja ditentang oleh rezim Zionis.(sl)
