Jan 04, 2024 11:22 Asia/Jakarta

Beberapa bulan setelah perubahan politik di Niger dan efektivitas Dewan Militer, yang menekankan perlunya penarikan pasukan militer Prancis dari negara tersebut dan berakhirnya dominasi Prancis, kedutaan besar Prancis di Niger akhirnya resmi ditutup.

Kementerian Luar Negeri Prancis mengumumkan dalam sebuah pernyataan, Kedutaan Besar Prancis di Niger akan ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut dan delegasi diplomatik ini akan melanjutkan aktivitasnya dari Paris.

Penutupan Kedutaan Besar Prancis di Niger merupakan perkembangan terkini hubungan Niger dan Prancisو dan menunjukkan Prancis menyerah terhadap keinginan negara Niger.

Warga Niger berkumpul menentang kehadiran Prancis

Meskipun Prancis telah hadir selama puluhan tahun dengan berbagai dalih, terutama membantu membangun keamanan dan memerangi terorisme di negara-negara pesisir Afrika, termasuk Niger dan Mali, tapi selama setahun terakhir, dengan perkembangan politik di negara-negara tersebut dan beberapa negara lain di wilayah tersebut, sebuah gerakan telah terbentuk melawan kehadiran negara asing, khususnya Prancis, di wilayah ini.

Sebenarnya, sebagian besar negara di pesisir Afrika, yang kaya akan sumber daya uranium dan logam mulia lainnya, lokasinya yang strategis dan adanya tenaga kerja yang murah, telah menjadi tempat berkembang biaknya tentara Prancis dan warga negara ini selama bertahun-tahun.

Faktanya, pihak berwenang Paris terus melanjutkan kehadirannya selama dekade terakhir dengan menyalahgunakan masalah ekonomi dan politik serta meningkatkan aktivitas kelompok teroris di negara-negara seperti Niger dan telah melakukan banyak kejahatan dengan cara ini.

Penemuan kuburan massal di dekat pangkalan militer Prancis di Mali atau penargetan warga sipil dengan dalih memerangi terorisme menjadi bukti kejahatan Prancis di negara-negara tersebut.

Jenderal Abdourahamane Tchiani, Ketua Dewan Militer Niger mengatakan dalam konteks ini, Prancis mengatakan mereka datang untuk memberantas terorisme, tetapi mereka bukan hanya gagal mengusir teroris, tetapi justru meningkatkan jumlah teroris.

Beberapa bulan setelah perubahan politik di Niger dan efektivitas Dewan Militer, yang menekankan perlunya penarikan pasukan militer Prancis dari negara tersebut dan berakhirnya dominasi Prancis, kedutaan besar Prancis di Niger akhirnya resmi ditutup.

Di Niger, segera setelah Mohamed Bazoum dicopot dari kursi kepresidenan dan Dewan Militer berkuasa, penarikan pasukan militer Prancis dari negara ini dipertimbangkan dan mendapat dukungan rakyat.

Terlepas dari segala upaya dan keinginan Prancis, akhirnya kelompok tentara Prancis terakhir meninggalkan Niamey beberapa minggu lalu, dan dengan demikian kehadiran militer Prancis di Niger berakhir sepenuhnya.

Kini, hampir dua minggu berlalu sejak penarikan pasukan Prancis dari Niger, Kementerian Luar Negeri Prancis juga telah menutup kedutaan besar negara tersebut di Niger.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan militer di Niger dan masyarakat di negara ini sangat menekankan pada pemeliharaan integritas wilayah serta kemandirian politik, militer dan ekonomi.

Sejujurnya, masyarakat Afrika yang secara langsung dan tidak langsung berada di bawah penindasan Prancis dan negara-negara penjajah Eropa lainnya, kini menginginkan kemerdekaan dan kebebasannya secara perlahan dan bertahap.

Sebagaimana Dewan Militer Niger menyebut peristiwa ini sebagai awal dari "era baru" bagi masyarakat Niger.

Dewan ini menerbitkan postingan di jejaring sosial X dan menulis, Niger masih berdiri dan keamanan tanah kami tidak lagi bergantung pada kehadiran asing. Kami bertekad untuk menghadapi tantangan yang kami hadapi dengan memperkuat kemampuan strategis dan militer nasional kami.

Warga Niger bergembira Kedubes Prancis ditutup

Padahal, setelah bertahun-tahun mengalami penjajahan langsung dan tidak langsung serta kehadiran asing, negara-negara Afrika kini memulai era baru dengan mengandalkan kekuatan internal dan meningkatkan kerja sama regional.

Negara-negara ini berusaha dengan percaya diri untuk menentukan kondisi baru bagi diri mereka sendiri dan dalam sistem internasional, serta mengambil kendali atas urusan yang bertentangan dengan keinginan dan kepercayaan pihak asing.(sl)

Tags