IAEA Alat Tekan Barat terhadap Iran
Meskipun Republik Islam Iran telah bekerja sama bahkan melampaui kewajibannya dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), negara-negara Barat terus memberikan tekanan politik terhadap Iran melalui Direktur Jenderal IAEA.
Rafael Grossi, Direktur Jenderal IAEA dalam pernyataan politik yang berada di luar tanggung jawabnya mengklaim, Iran telah menyandera kerja sama dengan IAEA karena perselisihan dengan Barat.
Dalam sebuah wawancara di sela-sela KTT Davos, Grossi mengklaim, Iran tidak menerima dan menolak beberapa inspektur Badan Energi Atom Internasional karena kewarganegaraan mereka. Ini adalah cara untuk menghukum kami atas kejadian eksternal. Ketika Prancis atau Inggris atau Amerika Serikat melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, Iran menyandera IAEA dalam perselisihannya dengan pihak lain. Ini tidak dapat kami terima.
Tentu saja, menuduh Iran memolitisasi masalah bukanlah sesuatu yang baru dalam pernyataan Dirjen IAEA.
Belum lama ini, setelah mencabut izin beberapa inspektur IAEA di Iran, Grossi mengklaim, Tindakan ini mempengaruhi kegiatan normal IAEA.
Pada bulan Maret 2023, selama kunjungan dua hari Grossi ke Tehran, Republik Islam Iran secara sukarela menyetujui verifikasi lebih lanjut dan pemantauan aktivitas para pengawas organisasi ini, dalam kerangka Undang-Undang Strategis Parlemen (UU Tindakan Strategis untuk Mencabut Sanksi dan Melindungi Kepentingan Bangsa Iran).
Padahal, persoalan kewajiban hukum negara-negara anggota IAEA berdasarkan Perjanjian Safeguard dan persoalan kewajiban yang diterima secara sukarela oleh negara-negara seperti Iran adalah dua persoalan yang berbeda.
Sementara ketika Amerika Serikat keluar secara ilegal dari JCPOA dan sanksi terus berlanjut, Republik Islam Iran secara sukarela menyetujui kegiatan verifikasi dan pemantauan terkait Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Berdasarkan hal tersebut, Republik Islam Iran, meski menolak klaim tersebut, selalu menekankan bahwa kewajiban negara di bidang safeguard bukannya tidak terbatas.
Meskipun Republik Islam Iran telah bekerja sama bahkan melampaui kewajibannya dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), negara-negara Barat terus memberikan tekanan politik terhadap Iran melalui Direktur Jenderal IAEA.
Pernyataan Grossi baru-baru ini merujuk pada pembatalan lisensi 8 inspektur IAEA oleh Iran pada bulan September 2023. Padahal, tindakan ini didasarkan pada Pasal 9 Perjanjian Komprehensif Safeguard antara Iran dan IAEA, di mana Iran memiliki hak untuk mengonfirmasi otorisasi beberapa inspektur IAEA.
Selain itu, harus diperhatikan juga bahwa saat ini terdapat 117 inspektur yang ditunjuk secara khusus untuk Iran yang bertugas di IAEA. Dengan demikian, Grossi tidak boleh membatasi pelaksanaan tugas pengamanan hanya pada beberapa ahli khusus.
Tentu saja, pengulangan klaim dan komentar bersifat politis Direktur Jenderal IAEA terhadap Iran dapat memperkuat asumsi bahwa IAEA, di luar kewajiban hukumnya, berupaya menerapkan tekanan politik dan memaksa Iran untuk membuat konsesi dalam negosiasi dengan pihak Barat.
Republik Islam Iran percaya bahwa Badan Energi Atom Internasional harus mengambil pendekatan profesional terhadap kegiatan nuklir damai Iran dan tidak memainkan peran sebagai alat tekan politik di tangan Barat atau rezim Zionis untuk meningkatkan tekanan terhadap Republik Islam.
Nasser Kanaani, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan dalam hal ini, Tanpa memperhatikan aturan yang diatur dalam Perjanjian Komprehensif Safeguard, Grossi mengajukan permintaan yang umumnya diajukan oleh Amerika Serikat dan tiga pemerintah Eropa (Inggris, Prancis, Jerman). Selain itu, permintaan semacam ini sepenuhnya di luar kewajiban Iran.
Kelanjutan sikap Dirjen IAEA seperti itu akan merusak kredibilitas badan tersebut dan tidak konstruktif dalam interaksi dengan negara anggota yang mematuhi seluruh kewajibannya.(sl)
