London-Washington Hentikan Pertukaran Data Intelijen: Apakah Hubungan Mulai Retak?

Pars Today - Pemerintah Inggris untuk sementara menghentikan sebagian pertukaran informasi intelijen dengan Amerika Serikat terkait operasi militer di Laut Karibia. Sebuah langkah yang oleh para pengamat dinilai sebagai tanda perpecahan yang jarang terjadi antara dua sekutu intelijen paling dekat di dunia.

Menurut laporan Pars Today, keputusan ini diambil setelah London menilai serangan mematikan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal di Karibia melanggar hukum internasional.

Sumber-sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa penangguhan pertukaran informasi telah berlangsung lebih dari satu bulan.

Inggris, yang menguasai beberapa wilayah seberang laut di kawasan Karibia dan memiliki pos-pos intelijen di sana, selama ini membantu AS dalam melacak dan menahan kapal-kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba. Informasi itu biasanya diserahkan kepada Markas Operasi Gabungan “Task Force South” di Florida, di mana sejumlah negara sekutu AS juga berpartisipasi.

Namun, sejak AS melancarkan serangan udara dan laut terhadap kapal-kapal yang dicurigai sejak September, pemerintah Inggris khawatir data intelijen mereka digunakan untuk menyerang kapal sipil tanpa proses hukum.

Laporan-laporan menyebutkan bahwa sedikitnya 76 orang telah tewas akibat operasi tersebut.

Kekhawatiran Inggris atas Legalitas Serangan AS

London menilai operasi yang dilakukan militer AS tidak sesuai dengan hukum internasional. Washington berdalih bahwa tindakan itu sah karena Presiden Donald Trump telah menetapkan sejumlah kartel narkoba sebagai “organisasi teroris asing”, tapi pakar hukum internasional menilai alasan itu tidak memiliki dasar hukum, sebab pelaku penyelundupan narkoba tergolong warga sipil, bukan kombatan bersenjata, sehingga menyerang mereka tanpa pengadilan merupakan pelanggaran prinsip keadilan dan hak hidup.

Sementara itu, Prancis juga menyuarakan keprihatinan atas operasi militer AS di Karibia. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menegaskan pentingnya mencegah “destabilisasi akibat meningkatnya ketegangan di kawasan”, dan menyoroti bahwa operasi militer di Karibia kini semakin sering mengabaikan hukum internasional.

Dampak Diplomatik dan Intelijen

Penghentian kerja sama intelijen ini menandai keretakan signifikan dalam hubungan keamanan antara London dan Washington.

Kerja sama pertukaran informasi selama beberapa dekade terakhir merupakan pilar utama aliansi keamanan “Five Eyes” (Inggris, AS, Kanada, Australia, dan Selandia Baru).

Namun langkah terbaru Inggris ini mencerminkan pergeseran prioritas dan sensitivitas hukum London terhadap tindakan militer AS di luar negeri.

Para analis memperingatkan bahwa gangguan dalam pertukaran intelijen di satu sektor dapat berdampak domino pada kerja sama strategis lain, termasuk penanggulangan terorisme, keamanan siber, dan operasi maritim global.

Langkah ini juga memperlihatkan kekecewaan Inggris terhadap pendekatan sepihak pemerintahan Trump, yang dinilai mengabaikan konsultasi diplomatik bahkan dengan sekutu terdekatnya.

Meskipun London selama ini berupaya keras menjaga hubungan erat dengan Washington, serangan berulang AS terhadap kapal-kapal di Karibia memaksa pemerintah Inggris untuk mengambil jarak demi menghindari keterlibatan dalam tindakan yang berpotensi melanggar hukum internasional.

Reaksi Internasional

PBB turut mengutuk serangan AS tersebut. Volker Türk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, bulan lalu menyebut operasi militer AS di Karibia sebagai tindakan “pembunuhan di luar proses hukum” dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Sumber-sumber diplomatik menegaskan bahwa pemerintah Inggris sependapat dengan penilaian itu.

Secara keseluruhan, penghentian pertukaran intelijen ini menunjukkan munculnya ketegangan baru dalam hubungan trans-Atlantik dan bisa menjadi titik awal pergeseran kebijakan Inggris terhadap kebijakan luar negeri AS yang unilateral.

Jika tidak dikelola dengan hati-hati, retaknya koordinasi intelijen antara London dan Washington dapat memperdalam krisis kepercayaan di antara dua sekutu paling berpengaruh di dunia Barat.(sl)