Apakah Jepang Berada di Ambang Melanggar Prinsip Non-Nuklirnya?

Perdana Menteri Jepang sedang mempertimbangkan peninjauan kembali prinsip-prinsip lama negaranya guna memungkinkan penempatan senjata nuklir Amerika Serikat di Jepang.

Tehran, Parstoday- Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepang, bermaksud memulai pembahasan di dalam Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpinnya mengenai kemungkinan meninjau kembali tiga prinsip non-nuklir Jepang, yaitu “tidak memiliki, tidak membuat, dan tidak mengizinkan penempatan senjata nuklir di wilayah Jepang”; prinsip-prinsip yang sejak lama dikenal sebagai dasar utama kebijakan nuklir Jepang.

Harian Mainichi menulis bahwa Takaichi mendukung peninjauan kembali ketiga prinsip tersebut karena, menurut pandangannya, larangan penempatan senjata nuklir di Jepang melemahkan kemampuan penangkal dan pertahanan Amerika Serikat yang pada praktiknya menjamin keamanan Jepang.

Ia sebelumnya dalam sebuah komite parlemen mengatakan masih belum berada pada tahap untuk memberikan pernyataan pasti mengenai hal ini, dan mengingatkan bahwa pemerintahnya akan memulai peninjauan terhadap tiga dokumen kunci kebijakan keamanan negara.

Sumber-sumber yang dikutip Kantor Berita Kyodo mengatakan bahwa Takaichi berniat mempertahankan dua bagian—tidak memiliki dan tidak membuat—sesuai kewajiban Jepang di bawah Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Namun ia khawatir bahwa kepatuhan ketat terhadap prinsip tidak mengizinkan penempatan dapat menghalangi kapal-kapal Amerika Serikat yang membawa senjata nuklir memasuki pelabuhan Jepang saat kondisi krisis, sehingga melemahkan kemampuan penangkal. Perdana Menteri Jepang itu juga dalam sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 2024 berpendapat bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak realistis.

Menurut laporan, partai yang berkuasa di Jepang akan segera memulai pembahasan internal dan berharap dapat merumuskan serangkaian rekomendasi pada musim semi mendatang. Pemerintah Jepang juga kemungkinan akan mengambil langkah untuk meninjau dokumen-dokumen tersebut sebelum akhir tahun depan.

Selain peninjauan kebijakan keamanan, pemerintah Jepang saat ini juga sedang mempertimbangkan penggunaan kapal selam bertenaga nuklir. Shinjiro Koizumi, Menteri Pertahanan Jepang, dalam sebuah program pekan lalu mengatakan bahwa lingkungan keamanan Jepang telah memburuk secara signifikan dan mengusulkan agar kapal selam Pasukan Bela Diri Jepang dilengkapi dengan reaktor nuklir.

Meningkatnya Kekhawatiran Domestik dan Regional

Jika disetujui dan diberlakukan, keputusan-keputusan ini akan menandai perubahan besar dalam doktrin keamanan Jepang pasca-Perang Dunia II. Kyodo mengingatkan bahwa Jepang, sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi sasaran serangan nuklir dalam perang, selama ini menyerukan dunia bebas senjata nuklir, dan setiap langkah mundur dari posisi tersebut dapat memicu reaksi keras di dalam dan luar negeri.

Laporan-laporan ini mendapat reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok, yang menyebutnya sebagai “sinyal berbahaya” bagi komunitas internasional.

Kelompok-kelompok anti-senjata nuklir di Jepang juga menyatakan penolakan tegas dan menekankan bahwa Tokyo memiliki tanggung jawab moral untuk menentang senjata nuklir dan penempatannya di wilayah Jepang—tanggung jawab yang berakar pada tragedi Hiroshima dan Nagasaki.(PH)