Albanese: Perdagangan Senjata Eropa dengan Israel Mengintensifkan Proses Penghancuran Palestina

Pars Today – Pelapor Khusus PBB untuk urusan hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, dengan mengkritik berlanjutnya perdagangan senjata Eropa dengan rezim Israel, memperingatkan bahwa kerja sama tersebut melanggar kewajiban internasional dan menjadi faktor yang memperparah kehancuran serta krisis kemanusiaan di Palestina.

Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk urusan hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, dalam pernyataan terbarunya memperingatkan tentang berlanjutnya kerja sama militer dan perdagangan Eropa dengan rezim Israel dan menggambarkannya sebagai faktor berbahaya bagi masa depan rakyat Palestina.

Menurut laporan IRNA, Albanese mengatakan bahwa Uni Eropa telah berubah menjadi perisai bagi sejumlah negara anggotanya agar mereka dapat menghindari kewajiban hukum dan moral terkait pencegahan semakin memburuknya krisis kemanusiaan di Palestina.

Pelapor Khusus PBB untuk urusan hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, sambil menyinggung penolakan Jerman dan Italia terhadap penangguhan perjanjian dagang Eropa dengan rezim Israel, menegaskan bahwa kelanjutan kerja sama tersebut dapat membawa dampak sangat serius bagi kawasan. Menurut Albanese, perdagangan senjata antara negara-negara Eropa dan rezim Israel memainkan peran penting dalam penghancuran infrastruktur dan memperburuk penderitaan rakyat Palestina.

Pejabat PBB tersebut menggambarkan situasi di Tepi Barat sebagai “pembersihan etnis terbesar dalam 80 tahun terakhir” dan menambahkan bahwa di Jalur Gaza, 80 persen dari penduduk yang masih tersisa—sekitar 1,9 juta orang—telah menjadi tunawisma dan kini hidup di tengah reruntuhan, air yang tercemar, dan kehancuran total infrastruktur.

Albanese juga menyatakan bahwa rencana 20 poin Donald Trump, presiden Amerika Serikat, mengenai gencatan senjata di Gaza bertentangan dengan hukum internasional; rencana yang pada Oktober lalu diumumkan dengan kehadiran Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim Zionis, dan setelah itu Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) serta tentara Israel secara resmi mengonfirmasi dimulainya proses gencatan senjata.

Kesepakatan ini dengan mediasi Mesir, Qatar, dan Turki ditandatangani di Sharm el-Sheikh, namun meskipun demikian, rezim Zionis tetap dengan berulang kali melanggar gencatan senjata dan melanjutkan operasi militer, sehingga pelaksanaan penuh isi kesepakatan tersebut menghadapi berbagai tantangan. (MF)