Tekad Global untuk Ganti Rugi Perbudakan; Ghana Mobilisasi para Pemimpin Afrika

Pars Today – Presiden Ghana dalam pertemuan dengan sebuah delegasi dunia yang menuntut kompensasi atas perbudakan, menyerukan persatuan para pejabat dan rakyat Afrika untuk menuntut ganti rugi atas perbudakan dan kolonialisme dari kekuatan-kekuatan Eropa.

John Dramani Mahama, Presiden Ghana, pada hari Minggu (21/12/2025) dalam pertemuannya dengan sebuah delegasi global yang menuntut kompensasi atas «perbudakan trans-Atlantik» (pemindahan budak-budak Afrika ke benua Amerika di seberang Samudra Atlantik), meminta seluruh rakyat di benua Afrika serta warga keturunan Afrika yang tinggal di luar negeri untuk mengambil alih narasi sejarah perbudakan dan kolonialisme yang selama ini ditekan, serta menjadikannya sebagai poros persatuan dan mobilisasi bersama.

Menurut laporan Pars Today, delegasi tersebut—yang terdiri atas para pakar dari Afrika, kawasan Karibia, Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Serikat—dengan mengajukan sebuah rencana tindakan prioritas yang selaras dengan agenda Uni Afrika, meminta Presiden Ghana untuk menggalang para pemimpin Afrika dalam menempuh jalur tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Mahama sembari memberikan penghargaan kepada «Kwame Nkrumah», Presiden pertama Ghana, serta para pemimpin «Pan-Afrikanis» lainnya di benua Afrika, menegaskan bahwa bintang hitam pada bendera Ghana telah menjadi bagian penting dari identitas negara ini yang terkait dengan cita-cita Pan-Afrikanisme dan persatuan seluruh rakyat Afrika.

Presiden Ghana menekankan bahwa pada tahun depan, dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, ia akan menindaklanjuti pengakuan perdagangan budak trans-Atlantik sebagai kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan melalui pengajuan sebuah usulan resmi.

Mahama menambahkan bahwa Afrika telah sangat menderita akibat perbudakan, kolonialisme, genosida, dan apartheid, dan oleh karena itu pihaknya menuntut pengakuan kejahatan-kejahatan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan serta pembentukan mekanisme hukum, kelembagaan, dan internasional guna menegakkan keadilan dan memperoleh ganti rugi.

Presiden Ghana juga menegaskan bahwa kompensasi atas perbudakan harus mencakup langkah-langkah nyata, seperti penghapusan utang, kompensasi finansial, pengembalian benda-benda bersejarah yang dicuri, serta reformasi lembaga-lembaga ekonomi global.

Liga Afrika di bulan Februari meluncurkan sebuah program untuk membangun “pandangan bersama” mengenai bentuk ganti rugi yang akan diterima negara-negara Afrika—mulai dari kompensasi finansial dan pengakuan resmi atas kejahatan terhadap kemanusiaan hingga reformasi kelembagaan.(MF)