Dari Krisis 2011 hingga Keputusan 2025; Jepang kembali Gunakan Energi Nuklir

Pars Today – Pengoperasian kembali Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kashiwazaki-Kariwa dapat meningkatkan pasokan listrik wilayah Tokyo sebesar 2 persen hanya dengan mengoperasikan satu reaktor.

Menurut laporan Al Jazeera, Jepang berencana melanjutkan kembali aktivitas pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia, Kashiwazaki-Kariwa. Parlemen Prefektur Niigata pada Senin, 22 Desember 2025, memberikan suara kepercayaan kepada Gubernur Hideyo Hanazumi, yang menjadi lampu hijau bagi dimulainya kembali operasi pembangkit tersebut. Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan baru pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil impor; kebijakan yang diambil 15 tahun setelah penutupan 54 reaktor akibat bencana Fukushima tahun 2011.

Perusahaan Listrik Tokyo (TEPCO), yang sebelumnya mengelola pembangkit Fukushima, kini bertanggung jawab atas pengoperasian kembali Kashiwazaki-Kariwa. Menurut NHK, perusahaan tersebut berencana mengaktifkan reaktor pertama dari total tujuh reaktor pada 20 Januari. Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang memperkirakan bahwa hanya satu reaktor ini saja dapat meningkatkan pasokan listrik wilayah Tokyo sebesar 2 persen. Hingga kini, 14 dari 33 pembangkit nuklir aktif di negara tersebut telah kembali beroperasi.

Meskipun Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi, mendukung pembukaan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir, penentangan sosial tetap kuat. Sekitar 300 demonstran berkumpul di Niigata sambil membawa spanduk bertuliskan 'Tanpa senjata nuklir' dan 'Kami menentang pengoperasian kembali'. Ayako Oga, seorang petani berusia 52 tahun sekaligus aktivis anti-nuklir yang pada tahun 2011 bersama 160 ribu orang lainnya mengungsi dari wilayah Fukushima, mengatakan: 'Kami mengetahui secara langsung bahaya sebuah kecelakaan nuklir dan tidak bisa mengabaikannya.'

Tahun lalu, Jepang mengeluarkan biaya sebesar 10,7 triliun yen (setara 68 miliar dolar AS) untuk impor gas alam cair dan batu bara, jumlah yang setara dengan sepersepuluh dari total impor negara tersebut. Tekanan ekonomi dan lingkungan ini mendorong pemerintah untuk membuka kembali pembangkit nuklir, meskipun perbedaan pendapat antara masyarakat dan para pembuat kebijakan tetap berlanjut. (MF)