Solidaritas Dunia Islam terhadap Muslim Rohingya

Umat Islam dari berbagai negara Muslim berunjuk rasa menyuarakan solidaritasnya terhadap Muslim Rohingya yang menjadi sasaran kekerasan di Myanmar.

Muslim Indonesia, Malaysia, Thailand dan Bangladesh turun ke jalan  memprotes aksi represif militer Myanmar dan ekstremis Budha terhadap Muslim Rohingya. Di Dhaka, ibu kota Bangladesh, para demonstran menyuarakan slogan "Hentikan Pembantaian Muslim Rohingya", dan menyerukan perhatian publik dunia, PBB dan organisasi HAM internasional terhadap berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar terhadap Rohingya.

Salah satu yang diprotes Muslim Bangladesh adalah penutupan perbatasan negara ini oleh pemerintah Dhaka sehingga menghalangi masuknya pengungsi Muslim Rohingya ke wilayah negaranya.

Muslim Thailand berunjuk rasa di depan kedutaan Myanmar di Bangkok untuk memprotes pembunuhan serta penghancuran tempat tinggal dan ladang milik minoritas Rohingya, dan menyerukan diakhirinya kekerasan terhadap Muslim Rohingya. Selain itu, keputusan pemerintah Bangkok untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar memicu kecaman dari Muslim Thailand.

Pemerintah  Malaysia memanggil duta besar Myanmar untuk meminta keterangan mengenai aksi kekerasan terhadap Muslim Rohingya.

Dari Indonesia, massa dari berbagai elemen turun ke jalan hari Jumat (25/11) untuk menyuarakan solidaritasnya terhadap Muslim Rohingya.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk segera memanggil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia. Kemenlu didesak untuk meminta penjelasan Dubes Myanmar mengenai peristiwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Hal itu ditegaskan Sukamta menyikapi adanya informasi bahwa pembantaian yang terjadi di Negara Bagian Rakhine itu semakin memburuk. Tidak hanya itu, puluhan ribu orang diperkirakan mengungsi seiring operasi keamanan yang dilakukan junta militer Myanmar.

Komisi I DPR berharap Pemerintah Indonesia dan ASEAN terus bekerja keras menekan rezim pemerintah Myanmar. Tujuannya agar stabilitas dan perdamaian dapat segera terwujud di Rakhine. ASEAN juga diharapkan bersikap lebih tegas.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pemerintah Indonesia terus memantau aksi kekerasan di Rakhine, bahkan Senin lalu (21/11) telah memanggil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga berbicara melalui telepon dengan menteri muda urusan luar negeri Myanmar untuk menanyakan perkembangan yang ada sekaligus menyampaikan pandangan Indonesia.

Arrmanatha, hari Rabu (23/11) mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap situasi keamanan dan jatuhnya korban di Negara Bagian Rakhine. Indonesia mengharapkan pemerintah Myanmar bisa segera memulihkan situasi di Rakhine, dan menekankan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat di Rakhine, termasuk minoritas Muslim yang harus dihormati dan dijaga.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan kekerasan terhadap muslim Rohingya oleh militer Myanmar sebagai tragedi kemanusiaan. PBNU juga mendesak ASEAN mengambil langkah konkret, khusunya terhadap Pemerintah Myanmar agar segera mengakui status kewarganegaraan muslim Rohingnya.

Muhammadiyah mengecam keras aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Selain itu, Muhammadiyah menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pemimpin sekaligus penasihat negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang dinilai tidak melakukan langkah nyata untuk melindungi hak hidup warga Muslim di negaranya. 

Muhammadiyah juga mengimbau komite global untuk mencabut penghargaan Nobel Perdamaian yang telah diberikan kepada Suu Kyi, karena pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu dianggap tidak benar-benar mendukung terciptanya perdamaian dan persaudaraan di antara sesama manusia.

Benjamin Zawacki  dalam tulisannya Defining Myanmar's "Rohingya Problem" pada 2012 lalu mengungkapkan bahwa Myanmar dihadapkan dengan diskriminasi sistemik: hukum, kebijakan, dan praktik, memaksa warga dan pemerintah untuk berlaku diskriminatif terhadap etnis minoritas khususnya Muslim Rohingya.