Doktrin Baru Kebijakan Luar Negeri Rusia

Presiden Vladimir Putin telah menandatangani doktrin baru kebijakan luar negeri Rusia. Doktrin baru ini menekankan beberapa isu penting antara lain; menyelesaikan konflik Suriah, menjaga integritas teritorial dan kemerdekaan negara itu, dan membentuk sebuah koalisi internasional yang besar untuk memerangi terorisme.

Doktrin tersebut juga menegaskan bahwa Rusia akan melanjutkan dukungan terhadap solusi politik untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah, tanpa campur tangan asing dan juga mendukung ide untuk mengubah Timur Tengah sebagai zona bebas senjata nuklir.

Dokumen doktrin baru itu menyebutkan bahwa tidak ada alternatif untuk PBB sebagai sebuah pusat untuk mengatur hubungan internasional. Rusia juga menyatakan kesiapan untuk membahas lebih lanjut pengurangan kemampuan nuklir secara bertahap.

Salah satu fokus utama doktrin tersebut adalah melawan secara tegas setiap ancaman Barat terutama Amerika Serikat. Rusia menganggap pembentukan sistem pertahanan rudal global AS sebagai ancaman, dan berhak untuk mengambil tindakan yang memadai. Meski demikian, Rusia menyebut Uni Eropa sebagai sekutu penting Moskow dan menyerukan kerjasama yang stabil antara kedua pihak.

Pengumuman doktrin ini mengindikasikan pendekatan baru Rusia terhadap isu-isu luar negeri dan konsekuensi-konsekuensi baru dalam hubungan global. Pada dasarnya, transformasi besar yang terjadi di Eropa Timur dan Timur Tengah selama beberapa tahun terakhir, telah mendorong konfrontasi Rusia dengan Barat terutama dalam krisis Ukraina.

Saat ini Moskow menghadapi penumpukan pasukan NATO di wilayah Baltik dan Laut Hitam, di mana dilakukan dengan restu langsung dan bantuan Washington. Oleh karena itu, masalah ini juga menjadi salah satu perhatian utama dalam doktrin baru kebijakan luar negeri Rusia.

Dalam pandangan Moskow, berlanjutnya situasi itu akan membahayakan stabilitas internasional dan hubungan antara Rusia-Barat. Meski dokumen itu menekankan sikap tegas terhadap AS, namun Moskow tampaknya akan berusaha untuk sebisa mungkin mempertahankan dan merekonstruksi hubungannya dengan Uni Eropa.

Dalam masalah Suriah, pemerintah Moskow mengambil sebuah langkah mengejutkan pada September 2015 dan memenuhi permintaan Damaskus untuk mengirim pasukan ke Suriah. Langkah ini benar-benar di luar perkiraan Barat dan telah mengubah perimbangan yang menguntungkan pemerintah Suriah dan sekutunya. Jadi selain di Eropa Timur, arena konfrontasi Rusia dan Barat juga terdapat di Suriah.

Sebenarnya, salah satu alasan utama kekacauan di Timur Tengah dan bahkan Afrika Utara adalah aksi-aksi sepihak AS pasca 11 September. Dengan alasan memerangi terorisme, AS melancarkan serangan ke Afghanistan dan Irak. Serangan ini gagal menumpas para teroris, dan justru semakin menyuburkan terorisme dengan kemunculan organisasi-organisasi baru teroris seperti, Daesh dan Front al-Nusra.

Kehadiran mereka telah menewaskan ribuan warga dan mendorong jutaan penduduk Suriah mengungsi ke Eropa. Benua Eropa akhirnya menghadapi krisis pengungsi terbesar sejak Perang Dunia II.

Doktrin kebijakan luar negeri Rusia adalah sebuah pendekatan baru Moskow terhadap kawasan dan dunia dengan memperhatikan perkembangan saat ini, tantangan, dan peluang yang ada. Doktrin ini juga menjelaskan tentang sistem tatanan global yang diinginkan oleh Rusia. Sebuah tatanan yang didasarkan pada sistem multipolar dan peran dominan PBB sebagai pengatur hubungan negara-negara dunia. (RM)