Rekonsiliasi Nasional Libya Pasca Pengusiran Daesh dari Sirte

Martin Kobler, perwakilan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Libya, menuntut kerjasama semua kelompok politik untuk merealisasikan rekonsiliasi nasional di negara ini.

Saat berada di Tunis, Kobler menegaskan bahwa rekonsiliasi nasional dan pembentukan sebuah lembaga keamanan terpadu, merupakan tuntutan urgen bagi kondisi Libya saat ini pasca pembebasan kota Sirte dari pendudukan kelompok teroris Takfiri Daesh. Sekarang ini, pasukan keamanan Libya harus membersihkan kota tersebut dari ranjau dan jebakan bom, sebelum kembalinya warga Sirte.

Operasi pembebasan kota pesisir Sirte yang memakan waktu selama sekitar delapan bulan, merupakan kekalahan telak Daesh di Libya. Pasca pembebasan kota Sirte yang merupakan pangkalan penting bagi para gembong Daesh, kini terbuka peluang untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional di Libya.

Namun pemerintah perdamaian nasional Libya yang dipimpin oleh perdana menteri Fayez Al-Sarraj, masih harus berhadapan dengan banyak masalah. Pemerintah persatuan nasional Libya dibentuk berdasarkan kesepakatan di Maroko pada Desember 2015 dan dipantau oleh PBB.

Dalam dua tahun terakhir, telah dilakukan perundingan antara kelompok-kelompok dan kubu politik Libya untuk mengimplementasikan rekonsiliasi nasional dan peralihan kekuasaan berasaskan prinsip demokrasi. Namun sebagian besar perundingan tersebut gagal.

Pada Agustus 2014, instabilitas dan gejolak di Libya semakin meruncing pasca pembentukan dua pemerintahan dan parlemen tandingan di Tripoli dan Tobruk. Dengan masuknya anasir Daesh pada bulan Oktober tahun yang sama, krisis di Libya semakin meradang.

Sejak saat itu, lonceng tanda bahaya pun dibunyikan di negara-negara Afrika dan Eropa. Kondisi Libya benar-benar menjadi ancaman bagi warga di kedua benua tersebut. Kemudian ditandatangani kesepakatan antarkelompok Libya di Maroko, yang meningkatkan harapan pembentukan pemerintahan persatuan nasional dan berakhirnya perang saudara di negara itu.  

Di lain pihak, kelompok loyalis Muammar Gaddafi, mantan diktator tereksekusi dan sejumlah kabilah yang tidak puas, bergabung dengan kelompok teroris Daesh serta melawan pemerintahan baru Libya. Hingga akhirnya terbentuk pemerintahan ketiga pimpinan Khalifa Al-Ghweil di Tripoli, yang menjadi penghalang baru terwujudnya rekonsiliasi nasional di Libya.

Saat ini, pasca kekalahan berat kelompok teroris Takfiri Daesh di kota Sirte, sebagian besar halangan untuk pembentukan pemerintah persatuan nasional dan perwujudan perdamaian dan keamanan di Libya akhirnya dapat teratasi. Meski demikian, para pengamat menegaskan bahwa pembebasan kota Sirte bukan berarti keluarnya Daesh dari Libya dan oleh karena itu perang dengan sisa-sisa anasir kelompok teroris ini termasuk di antara prioritas pemerintah untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan nasional Libya.(MZ)