Penolakan Kanselir Jerman terhadap Regulasi Islam
Kanselir Jerman Angela Merkel, menolak seruan para petinggi partainya sendiri yang ingin memperkenalkan apa yang disebut “Regulasi Islam,” di mana akan mengatur praktek-praktek keagamaan kaum Muslim di negara itu.
Merkel mengatakan bahwa pemerintah tidak punya agenda untuk mengirim draft regulasi Islam ke Parlemen Jerman.
Dalam sepekan terakhir, beberapa anggota Partai Kristen Demokrat (CDU) menyerukan legislasi khusus yang mengatur perilaku Muslim. Wakil Ketua CDU, Julia Klockner dan anggota komite eksekutif Jens Spahn, mengusulkan penyusunan aturan untuk mengatur kegiatan masyarakat Muslim di Jerman dan mendata masjid-masjid serta memaksa para khatib untuk memberikan khutbah dalam bahasa Jerman.
Juru bicara Kanselir Jerman, Steffen Seibert menolak seruan untuk meloloskan sebuah aturan yang akan mengatur praktek-praktek keagamaan umat Islam. Ia mengatakan, saat ini hukum seperti itu tidak ada dalam agenda pemerintah dan pemerintah menekankan kebebasan beragama di Jerman berdasarkan konstitusi.
Petinggi CDU mengangkat masalah tersebut untuk menarik dukungan publik Jerman menjelang pemilu pada September 2017. Masyarakat Jerman mulai terpecah dalam menyikapi pemilu mendatang dan saat ini persaingan sengit sedang berlangsung antara kubu moderat baik kiri, kanan dan independen dengan golongan ekstrim.
CDU yang dipimpin Merkel membela kebijakan penerimaan pengungsi dan kebebasan praktek keagamaan di Jerman. Sementara Partai Alternatif untuk Jerman (AFD) menentang keras penerimaan pengungsi dan mengadopsi kebijakan anti-Islam.
Kubu kanan ekstrim di Jerman dan beberapa negara lain Eropa seperti Perancis, sedang mengadopsi kebijakan anti-pengungsi dan Islamphobia. Mereka berharap akan memenangi pemilu presiden di Perancis dan pemilu parlemen di Jerman.
Terjadinya beberapa serangan teror di Jerman dan Perancis serta meluasnya sentimen anti-Muslim di Eropa membuat kubu kanan ekstrim semakin optimis untuk memenangi pemilu. Dalam situasi seperti itu, beberapa petinggi CDU mengusulkan draft regulasi Islam untuk menarik suara pemilih sebelum berlangsungnya pemilu di Jerman.
Namun, perlu diingat bahwa mengobarkan sentimen anti-Muslim justru akan meningkatkan angka kriminalitas di Eropa yang dipicu oleh kebencian terhadap pengikut sebuah agama dan kondisi ini akan mengancam persatuan masyarakat.
Selain itu, memprovokasi kebencian dan perpecahan di tengah masyarakat Eropa akan menyeret Uni Eropa dalam sebuah tantangan serius, apalagi organisasi itu sedang diterpa banyak masalah termasuk Brexit.
Karena kekhawatiran ini, Kanselir Jerman menentang seruan partainya untuk mengajukan sebuah draft regulasi Islam yang akan mengatur kegiatan kaum Muslim.
Dari sisi lain, Konstitusi Jerman menjamin kebebasan beragama dan penerapan hukum tersebut tentu akan bertentangan dengan nilai-nilai liberal demokrasi di Barat termasuk Jerman. (RM)
