Libya di Ambang Perang Sipil Baru
Pemerintah persatuan nasional Libya menyerukan kepada masyarakat internasional untuk campur tangan di negara itu di tengah meningkatnya potensi pecahnya kembali perang sipil di selatan Libya.
Kepala pemerintah persatuan nasional Libya, Fayez al-Sarraj dalam sebuah surat yang ditujukan kepada PBB, Uni Eropa, dan Liga Arab, mengatakan bahwa pertempuran baru antara pasukan pro-pemerintah dan Tentara Nasional Libya di wilayah selatan bisa berubah menjadi perang sipil.
Libya sampai sekarang memiliki dua pemerintah, salah satu penguasa berkedudukan di ibukota Tripoli dan satunya berbasis di kota Tobruk. Serangkaian negosiasi yang diawasi oleh PBB telah melahirkan pemerintah persatuan nasional Libya. Namun, Jenderal Khalifa Haftar dan parlemen di Tobruk tidak mengakui pemerintah persatuan.
“Kami meminta Anda untuk mengambil langkah serius dan sikap tegas sehubungan dengan meningkatnya eskalasi konflik dan kami akan mendukung semua keputusan untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Libya," tulis Sarraj dalam suratnya.
Bentrokan memanas di wilayah selatan setelah Tentara Nasional Libya di bawah komando Jenderal Haftar, berusaha untuk merebut kembali pangkalan udara Tamenhant dari milisi pro-pemerintah persatuan.
Sarraj mengecam serangan ke pangkalan tersebut dan mengkonfirmasikan tindakan baru untuk mengusir pasukan yang setia kepada Jenderal Haftar di selatan Libya.
Sekjen PBB Antonio Guterres sebelum ini memperingatkan tentang situasi genting di Libya.
Saat ini situasi di Libya semakin memprihatinkan. Pertempuran di selatan Libya akan memperparah kekacauan dan berpotensi meningkatnya kegiatan kelompok teroris Daesh. Konflik internal dan aktivitas Daesh telah menjadi dua tantangan serius bagi Libya.
Kondisi buruk ini juga berdampak mengerikan terhadap situasi kemanusiaan di negara Afrika Utara itu. Data terakhir menunjukkan hampir 1,3 juta warga Libya membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Meskipun telah diambil langkah-langkah diplomatik untuk menyelesaikan krisis politik di Libya, namun upaya itu hanya melahirkan sebuah kesepakatan dan terbentuknya pemerintah persatuan nasional. Dalam kiprahnya, pemerintah persatuan tidak mampu merangkul semua faksi politik di Libya dan menciptakan situasi yang kondusif.
Sebenarnya, intervensi kekuatan-kekuatan asing dan perebutan pengaruh di antara mereka telah menjadi salah satu tantangan utama untuk mencapai sebuah kesepakatan yang komprehensif dan mengakhiri konflik di Libya.
Libya selalu menjadi incaran kekuatan-kekuatan asing karena kaya akan sumber minyak dan posisi geografi yang strategis. Kekuatan-kekuatan asing saat ini juga mendukung faksi politik yang berbeda di Libya demi mencapai kepentingannya. Padahal, para tokoh di Libya selalu mendesak penyelesaian krisis di negeri mereka tanpa campur tangan asing.
Tampaknya, satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis di Libya adalah bahwa semua faksi politik harus memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dan membuka cakrawala politik baru di negara itu. (RM)
