Pertemuan Perdana Trump dan Sekjen PBB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Jumat (21/4/2017), melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di Gedung Putih untuk pertama kalinya. Menurut keterangan juru bicara sekjen PBB, Guterres dan Trump menggelar pembicaraan konstruktif mengenai kerjasama AS-PBB dan sepakat untuk bertemu kembali dalam waktu dekat.
Pertemuan ini penting mengingat pemerintahan baru AS secara praktis telah memulai proses pemotongan bantuan finansial mereka kepada PBB. Keputusan Trump mengundang keprihatinan serius dari para pejabat tinggi lembaga internasional itu.
AS memenuhi 22 persen dari anggaran tahunan PBB dan 28 persen dari biaya operasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Selama masa kampanye pilpres, Trump berkali-kali mengkritik PBB dan mempertanyakan kinerja badan dunia tersebut. Sebelum ini, AS juga mengancam PBB dengan pengurangan bantuan finansial atau pemutusan hak keanggotaannya.
AS saat ini tercatat sebagai penyumbang tahunan terbesar untuk PBB, tapi situasi itu sedang berubah setelah Trump berkuasa. Untuk tahun 2018, Trump merencanakan pemangkasan lebih dari 28 persen atau 10,9 miliar dolar anggaran Departemen Luar Negeri AS, termasuk bantuan finansial kepada lembaga-lembaga internasional.
Pemerintahan Trump bahkan telah memotong hampir 33 juta dolar dari bantuan finansial AS kepada Dana Kependudukan PBB (UNFPA). Langkah ini akan mempengaruhi kegiatan UNFPA dalam membantu keluarga di 150 negara dunia.
Trump sebenarnya tidak begitu percaya dengan PBB dan kinerja lembaga tersebut, terutama setelah Dewan Keamanan meloloskan resolusi 2334 yang mengecam pembangunan distrik Zionis oleh Israel. Dia mengkritik keras keputusan itu dan mulai meningkatkan tekanannya terhadap PBB.
Tentu saja Trump tidak sendirian dalam menekan PBB dan pada awal Januari 2017, sekelompok anggota Republik di Kongres menyerahkan sebuah rancangan undang-undang untuk mengakhiri keanggotaan AS di PBB.
Jelas bahwa proses pemotongan bantuan AS ke PBB tidak akan menjadi sebuah kabar gembira bagi para pejabat lembaga tersebut.
AS – yang mengaku sebagai satu-satunya adidaya dunia – menginginkan ketundukan penuh PBB khususnya Dewan Keamanan terhadap kebijakan dan kepentingan Washington dan sekutunya. AS ingin menjadikan PBB sebagai lembaga yang bergerak sejalan dengan kepentingan dan tuntutan Washington. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menerima langkah dan sikap independen yang diperlihatkan oleh negara-negara lain terutama anggota Gerakan Non-Blok (GNB).
Namun, Trump dan para pejabat Washington perlu memahami bahwa era hegemoni AS di dunia telah berakhir dan negara-negara lain sekarang ingin memainkan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di PBB dan Dewan Keamanan.
Di samping itu, banyak negara dunia memandang unilateralisme AS sebagai sebuah tindakan yang menghambat tugas-tugas Dewan Keamanan dan mendorong meluasnya kekacauan di dunia. (RM)
