Krisis Venezuela dan Pemilu Majelis Konstituante
Menyusul krisis politik selama berbulan-bulan di Venezuela, negara ini akan menggelar pemilu Majelis Konstituante pada Minggu, 30 Juli 2017 yang bertujuan menyusun ulang konstitusi dan mengakhiri krisis tesebut. Dalam pemilu ini, akan dipilih 545 anggota Majelis Konstituante yang tidak berasal dari partai politik, tapi dari sektor sosial.
Venezuela menghadapi krisis politik dan ekonomi yang serius menyusul gerakan prortes yang menentang Presiden Nicolas Maduro selama beberapa bulan terakhir. Penurunan harga minyak dan persoalan energi telah memperburuk persoalan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Venezuela. Masalah ini juga dijadikan dalih bagi oposisi untuk menyalahkan Maduro dan kebijakan pemerintah.
Bersamaan dengan memburuknya ekonomi di Venezuela, oposisi yang didukung oleh Amerika Serikat meningkatkan tekannnya terhadap pemerintahan Maduro. Mereka menuntut Maduro untuk mundur dari kekuasaan dan digelar pemilu dini.
Selama beberapa bulan lalu, Maduro dan partai yang berkuasa telah menawarkan berbagai solusi politik termasuk dialog dan perundingan dengan oposisi, namun kubu oposisi melanjutkan gerakannya dan akhirnya akan digelar pemilu Majelis Konstituante untuk menyusun ulang konstitusi Venezuela dan mengakhiri krisis.
Diosdado Cabello, Deputi Partai Sosialis Bersatu Venezuela dalam sebuah pernyataan, menyinggung tindakan kekerasan kubu sayap kanan di negara ini. Ia meyakini bahwa kubu sayap kanan berusaha menciptakan instabilitas di Venezuela, namun pembentukan Majelis Konstituante menghalangi terealisainya keinginan mereka itu.
Pengumuman pemilu Majelis Konstituante telah menyulut kemarahan kubu oposisi yang didukung penuh oleh AS. Selama beberapa pekan terakhir, mereka berusaha mencegah penyelenggaraan pemilu tersebut dengan berbagai cara seperti demonstrasi, mogok kerja nasional dan menggalang opini publik untuk anti-pemilu.
Oposisi menuding Maduro berencana memanfaatkan Majelis Konstituante untuk memperkuat kekuasaannya dan menjadikannya sebagai rival Majelis Nasional yang mayoritasnya berada di tangan oposisi Presiden Venezuela itu.
Namun Maduro menepis tudingan tersebut dan menegaskan bahwa Majelis Konstituante memberikan kemungkinan lebih bagi dialog di antara pihak-pihak yang berseteru di Venezuela. Maduro juga menganggap Majelis Konstituante sebagai satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan
Bersamaan dengan perkembangan itu, AS mengumumkan akan meningkatkan sanksi ekonomi jika Venezuela menyelenggarakan pemilu Majelis Konstituante. Washington berusaha mencegah kelanjutan pemerintahan sayap kiri Maduro dengan mendukung penuh oposisi di Venezuela dan negara-negara yang sejalan dengan AS.
Menjelang pemilu Majelis Konstituante, berbagai organisasi dan lembaga-lembaga internasional mengubah kebijakan mereka dan menyerukan partisipasi rakyat dalam pemilu serta menghormati suara mereka.
Liz Throssell, juru bicara Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan, "Keinginan rakyat Venezuela untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pemilu Majelis Konstituate harus dihormati. Tidak ada seorang pun yang terpaksa untuk memberikan suara, dan mereka yang ingin berpartisilasi dalam pemilu harus bisa memberikan suaranya dengan bebas."
Presiden Maduro sendiri meminta oposisi untuk tidak melakukan kekerasan dan meminta mereka untuk menghormati hasil pemilu dan membiarkan mereka yang ingin memberikan suaranya.
Sementara itu, oposisi mengumumkan tidak akan berpartisipasi dalam pemilu tersebut dan bertekad melanjutkan protesnya. Pemerintah Maduro menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu Majelis Konstituante merupakan jalan untuk memulihkan perdamain di Venezuela. Yang pasti rakyat negara ini adalah penentu nasib masa depan Venezuela. (RA)
