Turki Minta Kurdistan Batalkan Referendum Pemisahan Diri

Juru Bicara Kantor Kepresidenan Turki mengatakan, para pejabat wilayah Kurdistan, Irak harus membatalkan rencana penyelenggaraan referendum pemisahan diri dari Irak.

IRNA (17/8) melaporkan, Ibrahim Kalin, Jubir Kantor Kepresidenan Turki, Kamis (17/8) menjelaskan, para pejabat wilayah Kurdistan, Irak harus melangkah dengan akal sehat dan melanjutkan perundingan Erbil-Baghdad guna menyelesaikan friksi ini.

Mayjen Mohammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Rabu (16/8) petang di Ankara mengatakan, penyelenggaraan referendum di wilayah Kurdistan, Irak akan menjadi sumber ketegangan dan perang baru di negara itu.

Sejumlah partai politik Kurdistan, Irak pada 7 Juni 2017 lalu dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Masoud Barzani, Pemimpin wilayah Kurdistan, menyepakati penyelenggaraan referendum pemisahan diri wilayah itu dari Irak pada 25 September 2017 mendatang.

Haider Al Abadi, Perdana Menteri Irak, Selasa (15/8) terkait isu referendum pemisahan diri Kurdistan dari Irak yang disampaikan petinggi wilayah itu mengaku kecewa dan menuturkan, masalah referendum dalam kondisi ketika rakyat Irak dengan kerjasamanya berhasil meraih prestasi-prestasi besar dalam perang melawan terorisme, sungguh disesalkan.

PM Irak juga tidak menganggap referendum pemisahan diri Kurdistan akan menguntungkan dan menjadi maslahat bagi warga Kurdi dan ia memperingatkan kemungkinan pecahnya bencana di kawasan. (HS)