Win Myint, Presiden Baru Myanmar

Parlemen Myanmar akhirnya memilih Win Myint, sekutu Aung San Suu Kyi, Menteri Luar Negeri dan Penasihat Tinggi Myanmar sebagai presiden negara ini.

Terpilihnya Parlemen Myanmar memilih Win Myint karena ia seorang tokoh yang loyal kepada Aung San Suu Kyi dan dengan demikian Suu Kyi masih tetap memiliki wewenang seperti sebelumnya. Karena Aung San Suu Kyi yang selama ini bertindak sebagai presiden de facto.

Win Myint terpilih sebagai presiden Myanmar setelah Htin Kyaw mengundurkan diri sebagai presiden pekan lalu di tengah memburuknya masalah kesehatan. Win Myint terpilih dengan mendapat 403 suara di parlemen Myanmar.

Htin Kyaw tahun lalu di kancah internasional mendapat banyak protes akibat lebih memilih diam menyaksikan kejahatan luas pembantaian muslim Rohingya. Selain itu, ia juga berkali-kali dikecam oleh organisasi-organisasi internasional dan sebagian negara akibat pasif mengatasi krisis kemanusiaan anti umat Islam di provinsi Rakhine.

Pengunduran diri Htin Kyaw dari jabatan presiden Myanmar menunjukkan ada friksi serius di internal partai berkuasa Liga Nasional Demokrasi Myanmar yang dipimpin Suu Kyi, khususnya di antara anggota senior terkait cara menghadapi krisis kemanusiaan anti muslim Rohingnya di provinsi Rakhine.

Sejak 25 Agustus 2017, serangan militer Myanmar dan pengikut Budha ekstrim terhadap muslim Rohingya di Rakhine, barat Myanmar, lebih dari 6.000 muslim Rohingnya tewas dan 8.000 cedera dan sekitar 1 juta orang terpaksa mengungsi ke Bangladesh.

Sekalipun tampak ketidakpedulian para pejabat senior pemerintah Myanmar, termasuk Aung San Suu Kyi terkait pembantaian luas dan kejahatan terhadap umat Islam di provinsi Rakhine dan mengabaikan tuntutan regional dan internasional untuk mengakhiri kejahatan terhadap muslim Rohingya, namun pengunduran diri presiden sebelumnya Myanmar menunjukkan adanya konflik di antara partai berkuasa dan friksi di antara anggota senior partai ini.

Anthony Kartaluchi, pakar dan peneliti geografi politik berkeyakinan, apa yang disebut genosida dalam hukum internasional tengah terjadi di provinsi Rakhine, Myanmar. Kelompok yang melakukannya terhadap minoritas Rohingya telah menentukan genosida sebagai tujuan utamanya.

Selain itu, pengunduran diri Htin Kyaw dari jabatan kepresidenan menunjukkan tekanan asing terhadapnya, khususnya genoside muslim Rohingya setidaknya berpengaruh dalam pengunduran diri anggota senior partai berkuasa negara ini dari perputaran kekuasaan politik.

Tentu saja tanpa melupakan bahwa pengunduran diri presiden sebelumnya Myanmar juga dapat bersumber dari ketidakpedulian dan ketidakinginan memenuhi janji terkait kesepakatan dengan pemerintah Bangladesh soal pemulangan bertahap pengungsi Rohingya.

Dalam kesepakatan yang dilakukan antara Aung San Suu Kyi, Menteri Luar Negeri Myanmar dan timpalannya dari Bangladesh, Abul Hasan Mahmood Ali pada empat bulan lalu, dimana pemerintah Myanmar berjanji memulangkan para pengungsi muslim Rohingya yang berada di perbatasan kedua negara di kamp-kamp yang tidak sehat, sampai saat ini belum juga direalisasikan.

Tampaknya, pengunduran diri Htin Kyaw dari posisi presiden Myanmar menjadi sinyal akan semakin tampak dan membesar friksi yang terjadi di antara anggota partai berkuasa di negara ini, setidaknya dalam memperlakukan para pembantai muslim Rohingya di Rakhine.