Kejahatan Israel dan Kredibilitas PBB

Menteri Urusan Perang Israel, Avigdor Lieberman hari Kamis (17/5/2018) menyerukan keluarnya rezim Zionis dari keanggotaan dewan HAM PBB.

Pernyataan ini mengemuka di saat kinerja PBB, termasuk organisasi di bawahnya seperti dewan HAM menjadi  sorotan publik internasional. PBB didirikan untuk menghalangi terjadinya berbagai peristiwa yang tidak diiinginkan seperti perang dunia, menciptakan perdamaian dan mewujudkan stabilitas dunia, membela warga sipil dan menjaga hak-haknya, serta menghadapi negara-negara haus perang.

Pada tanggal 17 Juli 1998 dihasilkan Statuta Roma dan kesepakatan internasional membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) yang bertujuan untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum.

Selain itu, dimasukkannya institusi baru di bawah PBB untuk menangani masalah hak asasi manusia dalam bentuk Dewan HAM. Institusi ini memiliki mekanisme laporan periodik HAM di berbagai dunia yang disebut dengan The Universal Periodic Review (UPR), serta menyampaikan usulan mengenai upaya penegakkan hak asasi manusia di sebuah negara. Tapi masalahnya, rekomendasi tersebut tidak memiliki jaminan implementasinya.

Meskipun PBB telah melewati usia 70 tahun, tapi AS dan rezim Zionis terutama selama 18 bulan terakhir  terus-menerus melakukan berbagai cara untuk melemahkan kredibilitas organisasi internasional tersebut. Contohnya, Israel yang didukung AS mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB no.2334 yang dikeluarkan Desember 2016 mengenai kecaman terhadap pembangunan distrik Zionis. Kini Israel juga melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang tidak mengakui Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel.

Tidak hanya itu, keputusan Presiden AS, Donald Trump keluar dari JCPOA menunjukkan  pelanggaran nyata negara ini terhadap kesepakatan internasional tersebut. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi no.2231 yang berisi dukungan terhadap JCPOA.

Di sisi lain, PBB bersikap pasif menyikapi berlanjutnya kejahatan rezim Zionis Israel tehadap Palestina, terutama selama tiga tahun terakhir yang semakin masif. Pada hari Rabu (16/5) PBB menggelar sidang istimewa untuk membahas kejahatan rezim Zionis terhadap Palestina yang berisi kecaman dan gugatan kepada Israel.

Menteri urusan perang Israel mereaksi keputusan dewan HAM PBB yang  tidak memiliki jaminan impelementasinya. Lieberman balik menyerang PBB berpihak terhadap Palestina dan mengancam akan menarik Israel keluar dari keanggotaannya.

Sikap pasif organisasi internasional, terutama PBB terhadap berlanjutnya kejahatan rezim Zionis kepada Palestina memicu reaksi dari berbagai kalangan. Salah satunya pernyataan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan Rabu malam yang menyinggung kejahatan tentara Israel terhadap orang-orang Palestina di Jalur Gaza dengan mengatakan, PBB telah berakhir, runtuh dan binasa.