ICRC Tekankan Kondisi Pemulangan Pengungsi Rohingya Belum Kondusif

Presiden Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menyatakan kondisi bagi pemulangan Muslim Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar sampai saat ini belum kondusif.

Peter Maurer, Presiden ICRC setelah melakukan kunjungan ke provinsi Rakhine, Myanmar menyatakan, menilai kondisi Rakhine masih belum kondusif bagi kedatangan ratusan ribu minoritas Muslim Rohingya yang saat ini mengungsi di Bangladesh akibat diserang oleh pemerintah, militer dan warga Budha ekstrim Myanmar. Sejak 2012, gelombang serangan baru oleh Tentara Myanmar dan umat Budha ekstrim  anti-Muslim di provinsi Rakhine, Rohingya telah menewaskan lebih dari 1.000 orang, delapan ribu orang terluka dan sekitar satu juta orang mengungsi.

Kunjungan Presiden Komite Palang Merah Internasional ke provinsi Rakhine dan mengkaji kondisi daerah itu untuk kembalinya pengungsi Muslim Rohingya adalah penting karena perjanjian terpisah yang baru-baru ini ditandatangani antara pemerintah Bangladesh dan pemerintah Myanmar dan PBB untuk kepulangan mereka. Muslim Rohingya juga mengatakan mereka tidak akan kembali kecuali kondisi untuk tempat tinggal aman mereka di provinsi Rakhine dijamin, terutama memaksa pemerintah Myanmar untuk menerima kewarganegaraan Muslim Rohingya.

Karena, sementara mereka tidak menikmati hak kewarganegaraan apa pun di Myanmar, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan diserang lagi oleh militer dan warga Budha ekstrim. Apa lagi baru-baru ini secara khusus Parlemen Myanmar mengadopsi resolusi yang menyebut Muslim Rohingya sebagai "Imigran Muslim ilegal" dan meminta pemerintah mencegah kepulangan mereka ke Myanmar.

Forum Muslim Rohingya yang disebut Tetua Rohingya, baru-baru ini menandatangani petisi dengan memfokuskan jaminan kondisi pengungsi untuk kembali ke Myanmar dan mendesak PBB dan lembaga internasional untuk menekan pemerintah Myanmar agar secara resmi menyatakan bahwa minoritas Muslim Rohingya sebagai satu dari etnis pembentuk bangsa Myanmar serta memberi Muslim Rohingya kewarganegaraan penuh. Selain itu, rumah, tempat kerja, dan tanah milik Muslim Rohingya yang diambil paksa kelompok Budha ekstrim harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Menurut laporan, rumah dan desa Muslim Rohingya telah habis terbakar atau dihancurkan dan kepulangan mereka ke Myanmar berarti bahwa mereka akan dimukimkan di kamp-kamp. Situasi seperti ini juga merupakan kelanjutan dari kehidupan mereka sebagai pengungsi dan tujuan pemerintah Myanmar untuk menampilkan kembalinya umat Muslim Rohingya hanya untuk mengurangi tekanan internasional.

Mengingat bahwa provinsi Rakhine di Myanmar adalah daerah ekonomi dari sisi industri, pertanian dan pelabuhan strategis, pemerintah Myanmar dengan menerapkan program pembangunan ekonomi dan mengajak kekuatan penting regional dan internasional untuk berpartisipasi di dalamnya pada dasarnya berusaha untuk mencegah segala bentuk reaksi Muslim Rohingya dan lembaga-lembaga pendukung hak asasi manusia menyikapi kejahatan militer dan warga Budha esktrim Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

Ursula Mueller, Deputi Sekjen PBB urusan Kemanusiaan setelah melakukan kunjungan terbaru ke Myanmar mengatakan, Myanmar tidak siap untuk pemulangan pengungsi Muslim Rohingya. Dari yang saya lihat dan dengar dari orang, tidak ada layanan kesehatan, kekhawatiran akan perlindungan, keberlanjutan pengusiran, yang menjadikan keadaan tidak memungkinan untuk kembali.

Bagaimanapun juga, Muslim Rohingya telah mengungsi dari rumah dan tanah mereka sendiri, dimana provinsi Rakhine atau tanah leluhur mereka telah berkuasa lebih dari 350 tahun di daerah ini. Tetapi militer dan umat Budha ekstrim telah menguasai rumah dan tanah mereka dengan menghapus kewarganegaraan mereka dan membakar daerah Muslim Rohingya membuat mereka mengungsi ke berbagai negara. Kondisi ini membuat Muslim Rohingya sampai saat ini belum punya pandangan bagi masa depan mereka.