Keseriusan Uni Eropa untuk Mengintevensi Libya

Uni Eropa menyatakan kesiapan untuk membahas pelaksanaan operasi keamanan di Libya jika ada permintaan dari pemerintah negara itu. Jika pemerintah baru Libya mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menginginkan penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional di Libya, Uni Eropa secara implisit menyatakan akan membahas pengiriman pasukan ke negara itu.

Sementara itu, Fayez As-Siraj, ketua pemerintahan rekonsiliasi nasional dalam KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, menyatakan bahwa pemerintahnya tidak akan mengijinkan campur tangan pasukan militer asing di Libya dengan alasan pemberantasan kelompok teroris Takfiri Daesh. Ditekankannya pula bahwa pemberantasan Daesh di Libya adalah isu yang telah dimasukkan dalam program nasional.

Isu intervensi militer asing di Libya dengan alasan pemberantasan Daesh telah sejak lama dan berulangkali dikemukakan Barat. Sementara negara itu sejak beberapa tahun pasca serangan NATO ke Libya, masih belum mampu keluar dari kondisi krisis dan sejumlah pejabat Barat bahkan mengakui kesalahan operasi militer di negara itu. Termasuk di antaranya Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menyatakan bahwa operasi militer di Libya merupakan kesalahan terbesar era kepemimpinannya.

Menurut para pengamat, instabilitas, kehadiran kelompok-kelompok militan bersenjata, kemajuan pesat Daesh dan kontrol banyak wilayah strategis oleh kelompok teroris Takfiri itu dan juga friksi politik di dalam negeri, membuat banyak negara asing, tidak terkecuali sejumlah negara Arab, untuk memilih intervensi militer di Libya.

Kondisi politik saat ini di Libya membentur jalan buntu. Perekonomian negara produsen minyak paling berkualitas di dunia itu kini lumpuh dan instabilitas telah memaksa warga negara itu mengungsi. Banyak sekolah yang diliburkan.

Sekarang dengan pembentukan pemerintahan rekonsiliasi nasional, muncul harapan kondisi krisis itu akan segera berakhir dan stabilitas akan kembali terwujud. Namun di lain pihak, sejumlah negara asing nampak ingin mengamankan tempat bagi mereka di Libya. Selain masalah instabilitas dan kehadiran kelompok teroris Takfiri Daesh, kondisi perbatasan negara itu yang menjadi jalur lintas para pengungsi menuju Eropa, menjadi salah satu alasan bagi negara-negara Eropa untuk mengintervensi Libya.

Menurut rencana, para menlu dan menhan negara-negara anggota Uni Eropa pada Senin akan bersidang di Luxemburg untuk membahas pelatihan pasukan polisi dan penjaga perbatasan Eropa di Libya.

Pekan lalu, Martin Cobler, utusan PBB untuk Libya, mengkritik intervensi militer Barat di Libya dan menekankan bahwa negara ini memerlukan sebuah pasukan militer nasional untuk memerangi Daesh. Menyinggung negara-negara Barat telah melakukan kesalahan fatal di Libya pada 2011, Cobler mengatakan, Barat sedang bersikap semaunya terhadap Libya.

Nampaknya opsi permintaan bantuan dari Barat untuk melaksanakan operasi militer di Libya guna memberantas Daesh dan mengamankan perbatasan negara itu, akan ditolak oleh pemerintah rekonsiliasi nasional Libya. Oleh karena itu, segala keputusan dan aksi oleh barat di Libya dengan alasan apapun harus dinilai sebagai intervensi nyata dan berbahaya. (IRIB Indonesia/MZ)