Sudan Kian Membara

Krisis politik di Sudan menyusul berlanjutnya protes di negara ini semakin luas. Demonstran menuntut pengunduran diri Presiden Omar al-Bashir dari kekuasaan dan pembentukan pemerintahan transisi. Di sisi lain, bentrokan terbaru di Sudan berujung pada tewasnya lebih dari lima orang.

Di kondisi ini, Kepala Staf Gabungan Militer Sudan, Letjen. Kamal Abdul-Maarouf seraya menekankan persatuan dan solidaritas pasukan keamanan di negara ini dalam menjaga stabilitas dan ketenangan Sudan, menegaskan bahwa militer tidak akan membiarkan negara memasuki kondisi yang tak jelas.

Krisis di Sudan meletus sejak 19 Desember 2018 ketika terjadi demo rakyat memprotes kondisi ekonomi yang parah dan kenaikan harga barang khususnya roti dan bahan bakar. Protes ini semakin luas dimensinya hingga mencakup dimensi politik, ekonomi dan keamanan ketika militer mulai melakukan intervensi dan upaya mereka menumpas demonstran serta keterlibatan partai politik dan upaya mereka menyuarakan tuntutan rakyat termasuk kebebasan politik.

Aksi protes ini mendorong al-Bashir pada 22 Februari 2019 membubarkan pemerintah selama satu tahun dan mengumumkan kondisi darurat. Hal ini malah menyulut kemarahan lebih besar para demonstran.

Ketua Partai Umma Sudan, Sadiq al-Mahdi dan tokoh oposiis pemerintah memperingatkan berlanjutnya penumpasan demonstran di negara ini. "Waktu yang tepat untuk perubahan telah tiba, karena prores rakyat merupakan imbas dari menumpuknya kesulitan yang mereka hadapi," paparnya.

Selama beberapa hari lalu aksi protes di Sudan kembali meletus dan semakin intens. Aksi protes kali ini atas seruan Assosiasi Pekerjaan Profesional Sudan.

Asosiasi ini dalam statemennya meminta rakyat Sudan berpartisipasi luas di aksi protes dan membangun spirit revolusi baru dan memulai babak baru perjuangan unik mereka. Seruan ini mendapat respon luas dari rakyat Sudan dan membuat krisis di negara ini semakin mendalam.

Ribuan demonstran Sudan selama beberapa hari lalu turun ke jalan-jalan Khartoum dan untuk pertama kalinya sejak aksi protes mereka, berhasil mencapai lokasi Departemen Pertahanan. Ketika aparat keamanan berusaha membubarkan demonstran, militer Sudan mulai campur tangan dan mencegah pembubaran demonstran.

Terkait hal ini Kamal Abdul-Maarouf mengatakan, negara saat ini membutuhkan kecerdasan dan perhatian seluruh pihak untuk mempertahankan ketenangan dan stabilitas nasional serta mencegah meletusnya kekacauan. Menurutnya peluang bagi oknum-oknum yang ingin merusak stabilitas nasional harus dicegah dengan memanfaatkan nilai-nilai dan warisan nasional Sudan.

Kini kondisi politik di Sudan semakin rumit, bahkan sejumlah media mulai mengkonfirmasi pelarian Omar al-Bashir ke luar negeri dan penyerahan kekuasaan kepada militer. Namun sejumlah petinggi Sudan menepis isu ini.

Meski sejumlah pengamat menyakini kondisi saat ini di Sudan akibat intervensi asing, namun sepertinya isu dan kendala internal dan kebijakan gagal Omar al-Bashir kini menjadi pemicu utama protes politik dan sosial di negara ini.

Dalam hal ini, demonstran menuntut pengunduran diri al-Bashir dan pembentukan pemerintahan transisi untuk memulihkan kondisi politik dan ekonomi di negara ini.

Ibrahim al-Amin, Wakil ketua Partai Umma Sudan menilai pemerintahan al-Bashir sebagai pemicu utama krisis di negara ini dan menuntut pembubaran pemerintah saat ini serta seluruh instansi yang terkait. Ia juga menuntut pembentukan pemerintahan transisi.

Seiring dengan eskalasi protes di Sudan, kini potensi bentrokan luas antara rakyat dan aparat keamanan serta eskalasi kekerasan terhadap demonstran semakin meningkat. Sepertinya berlanjutnya kondisi saat ini membuat potensi langgengnya Omar al-Bashir di kekuasaan semakin tipis. (MF)