Pars Today

Transformasi Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya permintaan Nancy Pelosi, Ketua DPR AS dari pemimpin Republikan di Senat untuk meratifikasi RUU membawa senjata.

Selain itu, ada isu lainnya seperti kritik Trump terhadap Pelosi tentang kesepakatan perdagangan AS dengan Meksiko dan Kanada, meningkatnya perselisihan Amerika dan Korea Selatan dan langkah baru untuk memakzulkan Trump.

Nancy Pelosi Meminta Senat Meratifikasi RUU Senjata

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, Nancy Pelosi, tanggal 20 November mendesak pimpinan mayoritas Republikan di Senat Senator Mitch McConnell untuk mengesahkan perubahan RUU Senjata sesegera mungkin. Dalam hal ini, Pelosi mengatakan, "90 persen rakyat Amerika Serikat mendukung undang-undang yang membahas latar belakang (untuk membeli, membawa dan menyimpan senjata). Saya pribadi menyampaikan pesan ini kepada Presiden (Donald Trump."

Pelosi dan Demokrat lainnya menginginkan Senat yang mayoritas dikuasai Partai Republik memilih mendukung undang-undang yang meninjau pembelian, membawa dan kepemilikan senjata. Ketua DPR AS meminta Ketua Mayoritas Senat untuk memberikan suara pada sebuah RUU untuk meninjau latar belakang masalah senjata yang telah disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Amerika Serikat selalu menyaksikan penembakan berdarah dalam sejarahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penembakan, terutama di sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum, serta jumlah korban dari insiden ini telah meningkat secara dramatis, dan opini publik menuntut agar pemerintah memperketat undang-undang kontrol senjata.

Trump Mengkritik Pelosi Soal Kesepakatan Dagang AS dengan Meksiko dan Kanada

Presiden AS Donald Trump mengkritik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atas kesepakatan dagangnya dengan Meksiko dan Kanada.

"Nancy Pelosi akan dikenang sebagai Ketua Perwakilan Rakyat yang paling tidak produktif dalam sejarah, dimana paling tidak konstruktif dari semua. Meksiko dan Kanada siap melarikan diri setelah enam bulan menunggu persetujuan, dan siapa yang bisa menyalahkan mereka? Sungguh sangat buruk," ungkap Trump dalam akun Twitter-nya hari Rabu, 20 November.

Sebelumnya, Trump juga mengatakan bahwa Pelosi adalah seorang Demokrat tidak berguna yang berada di posisi ketua DPR AS dan saya berharap ia tidak lama di posisi ini, ia harus meratifikasi kesepakatan segi tiga Amerika, Meksiko dan Kanada yang sudah berada di atas meja kerjanya selama berbulan-bulan. Pemerintahan Trump sedang melanjutkan pembicaraan dengan anggota DPR AS untuk membahas keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat tentang kesepakatan dagang ini yang rencananya akan menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) senilai 1 triliun dolar.

Kritik Trump muncul ketika Nancy Pelosi mengatakan kesepakatan itu bisa menjadi model yang baik untuk perjanjian perdagangan lainnya. Presiden Amerika Serikat, Meksiko dan Perdana Menteri Kanada menandatangani perjanjian perdagangan baru pada 8 November 2019, menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA). Trump menyebut negosiasi untuk perjanjian perdagangan baru itu sebagai pertempuran, dengan mengatakan perjanjian itu akan mengubah lanskap bisnis selamanya.

Perjanjian baru, yang disebut "Perjanjian Amerika-Meksiko-Kanada" (USMCA), harus disetujui oleh parlemen dari ketiga negara. Perjanjian Perdagangan Bebas antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, yang dikenal sebagai NAFTA, ditandatangani sekitar 25 tahun yang lalu, tetapi Trump selalu menjadi kritik terhadap perjanjian itu dan melihatnya sebagai hal yang merugikan kepentingan AS. Trump telah berulang kali mengancam akan menarik diri dari perjanjian  jika tidak ada perbaikan yang dibuat dalam perjanjian ini dan memberlakukan tarif impor dari kedua sisi perjanjian. Tujuan Trump merevisi NAFTA adalah untuk mengurangi defisit perdagangan luar negeri AS.

Eskalasi perselisihan Amerika dan Korea Selatan

Presiden AS Donald Trump telah menyerukan penambahan biaya untuk menampung pasukan AS dari negara-negara sekutunya, termasuk Korea Selatan, untuk mengakhiri apa yang disebut tumpangan gratis kepada negara-negara sekutunya. Namun, tuntutan Washington mendapat tanggapan negatif dari Seoul.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa pembicaraan soal pengeluaran  pertahanan antara AS dan pejabat Korea Selatan telah gagal. Delegasi AS menyalahkan Seoul karena "kurangnya akuntabilitas", sementara Seoul menyalahkan Washington karena gagal mengadakan pembicaraan bilateral.

Negosiator senior Korea Selatan, Jeong Eun Bo, menuduh pihak AS melakukan ketamakan "ekstrem", seraya menekankan bahwa masih ada jalan panjang sebelum kesepakatan untuk meningkatkan bagian dari biaya mempertahankan kehadiran militer AS di Korea Selatan.

Pemerintah Trump baru-baru ini meningkatkan tekanan pada sekutu AS di Asia Timur, yaitu Korea Selatan dan Jepang, untuk melipatgandakan kuota tuan rumah untuk menampung puluhan ribu pasukan AS. Ini telah membuat marah para pejabat senior di kedua negara Asia tersebut.

Seoul dan Tokyo percaya bahwa uang yang mereka bayarkan untuk kehadiran pasukan AS sama dengan uang yang dibayarkan oleh negara-negara Eropa di mana pasukan AS ditempatkan. Namun, pemerintahan Trump bersikeras dengan tuntutannya dan telah meningkatkan tekanan pada kedua negara, terutama Korea Selatan.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper setelah melakukan pertemuan dengan para pejabat Korea Selatan pada hari Jumat, 15 November, menyatakan bahwa Korea Selatan harus meningkatkan anggaran yang diperlukan untuk menutupi biaya dan pengeluaran pasukan AS serta kerja sama militer dan keamanan dengan Amerika Serikat. Esper mengatakan, "Korea Selatan adalah negara kaya dan bisa serta harus meningkatkan biaya kerja sama militer dengan Amerika Serikat."

Selama perjalanannya pada Juni 2019 ke Korea Selatan, Trump juga menekan Seoul untuk meningkatkan anggaran bagi penempatan militer AS di Korea Selatan.

Sementara dalam perjalanannya pada bulan Juli 2019 ke Korea Selatan, John Bolton Penasihat Keamanan Nasional AS waktu itu mengirim pesan serupa kepada para pejabat Korea Selatan lainnya tentang mempertahankan pasukan Amerika. Bolton telah meminta Korea Selatan untuk membayar 5 kali lipat dari jumlah saat ini untuk menutupi biaya penempatan pasukan AS di sana.

Korea Utara menanggapi seruan AS pada Korea Selatan untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan, dengan mengatakan itu adalah indikasi penjarahan AS dan penguatan dominasi militernya di wilayah tersebut.

Saat ini ada 28.500 tentara AS yang ditempatkan di Korea Selatan. Amerika Serikat ingin Korea Selatan menganggarkan biaya sebesar 5 miliar dolar per tahun untuk kerja sama militer, dimana jumlah itu menunjukkan terjadi peningkatan lima kali lipat dari tahun 2018. Dalam hal ini, Institut Persatuan Nasional Korea Selatan baru-baru ini melakukan jajak pendapat di antara orang-orang Korea Selatan, yang menunjukkan bahwa 5% orang Korea Selatan menentang peningkatan pengeluaran untuk kerja sama militer dengan AS.

Sikap para pejabat senior Korea juga menunjukkan bahwa mereka berniat untuk menolak ketamakan dan tuntutan luar biasa dari pemerintah Trump. Tentunya, ini akan me

Langkah Baru untuk Memakzulkan Trump

Kesaksian Gordon Sondland, Duta Besar AS untuk Uni Eropa saat ini, di Komite Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Rabu, 20 November, mendorong pemakzulan Presiden Donald Trump untuk mengundurkan diri. Pentingnya kesaksian Sandland adalah bahwa dalam pemerintahan Trump, ia saat ini memegang posisi kunci Kedutaan Besar AS di Uni Eropa. Sementara itu, media mengutip Sandland, bersama dengan utusan AS untuk Ukraina Kurt Volker, dan Rick Perry, mantan Menteri Energi AS sebagai "kelompok tiga orang" tekanan pada pemerintah Ukraina untuk meluncurkan penyelidikan ke dalam keluarga Biden.

Sondland bersaksi di Dewan Perwakilan Rakyat dengan tegas mengatakan bahwa Trump, melalui pengacaranya sendiri, Rudy Giuliani telah membayar bantuan militer AS ke Ukraina yang disetujui oleh Kongres AS untuk mengejar tujuan-tujuan politik melawan kemungkinan saingannya dalam pemilu presiden dan akhirnya membuat timpalannya dari Ukraina, berada dalam tekanan.

Ini adalah pernyataan yang paling eksplisit dan terdokumentasi terhadap Trump dalam proses pemakzulannya. Sondland, tentu saja, mengatakan Trump tidak secara pribadi memerintahkan penangguhan bantuan militer ke Ukraina, tetapi ia telah menginstruksikan pihak berwenang terkait untuk bertindak atas saran Giuliani, yang tidak memiliki posisi resmi dalam pemerintahan. Sandland, di sisi lain, menekankan bahwa semua pejabat senior pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Kepala Staf Gedung Putih Mike Malone, sadar akan keputusan Trump untuk menekan Ukraina. Beberapa media bahkan membawa nama Wakil Presiden Mike Pence ke skandal Gerbang Ukraina setelah Sandland bersaksi di DPR.

Trump dan anggota kunci pemerintahannya sekarang lebih dari sebelumnya dituduh menyalahgunakan kekuasaan, memeras, menerima suap dan membantu negara-negara asing memenangkan pemilu.

"Kami percaya telah berada pada titik yang sangat kritis dalam penyelidikan ini. Periode ini akan dianggap sebagai tuduhan definitif terhadap Trump dan memakzulkan presiden AS secara tak terelakkan," ungkap Adam Schiff, Ketua Komite Intelijen DPR setelah akhir sesi kesaksian Sunderland.

Itulah sebabnya Trump menulis dalam Twitt-nya, "Menyelidiki kemungkinan persidangan parlementer saya sangat buruk bagi negara kita dan proses penuntutan harus dihentikan sekarang."

Namun, Gedung Putih memiliki harapan yang sangat kecil bahwa Demokrat di DPR akan kehilangan kesempatan untuk memakzulkan presiden. Sekalipun demikian, Trump dan para penasihatnya masih berharap mayoritas Senat dari Partai Republik tidak akan memilih pemakzulan presiden. Berdasarkan perkiraan awal, sikap Senat menolak pelengseran Trump tampaknya sangat mungkin kecuali penyelidikan lebih lanjut membuktikan informasi yang tak terbantahkan dan tidak dapat ditolerir tentang pelanggaran Presiden AS, termasuk menerima suap dari orang asing dan berbohong. Dengan gambaran ini, nama Trump akan didaftarkan sebagai presiden pertama yang dilengserkan dari sejarah Amerika, atau namanya akan tetap bersama Richard Nixon, presiden terpilih pertama Amerika Serikat yang mengundurkan diri.