Perlawanan Duterte terhadap Kebijakan AS di Asia

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan, Amerika Serikat harus membayar jika ingin melanjutkan kesepakatan yang sudah berusia dua dekade tentang penempatan pasukannya di Filipina.

Duterte dalam pertemuan dengan pasukan Filipina, Jumat (12/2/2021), menuturkan aliansi antara kedua negara adalah sebuah tanggung jawab kolektif, tetapi bagian AS dari tanggung jawab ini tidak gratis dan bagaimanapun juga, kita yang harus mengeluarkan biaya ketika perang meletus.

Penempatan pasukan AS di wilayah Filipina merupakan sebuah prinsip penting bagi strategi Washington di Asia. Dengan kata lain, kesepakatan tersebut adalah sebuah elemen penting bagi strategi Negeri Paman Sam di Asia.

Saat ini, hubungan Washington dan Beijing sedang memanas karena intervensi AS dalam urusan internal Cina dan di perairan sekitar Cina. AS sebenarnya ingin membendung pengaruh Cina dengan melibatkan diri di Asia Timur. Jadi, pemerintah AS tentu saja tidak akan menarik pasukannya dari Filipina dalam situasi seperti itu.

Duterte yang dikenal sebagai nasionalis garis keras, secara terbuka menyampaikan ketidakpuasannya terhadap koalisi tradisional negaranya dengan AS. Tahun lalu, dia sepihak membatalkan Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA).

Batas waktu penarikan pasukan AS dari Filipina telah diperpanjang dua kali sehingga pejabat kedua negara dapat mencapai sebuah kesepakatan baru. Pejabat pertahanan AS dan Filipina bertemu pada Kamis lalu untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. Ini merupakan pertemuan pertama mereka di era pemerintahan Joe Biden.

Statemen keras Duterte yang disampaikan satu hari setelah pertemuan tersebut, tampaknya menjadi indikasi bahwa Washington dan Manila belum mencapai kesepakatan baru pertahanan bilateral.

Menurut sebagian pengamat, pernyataan Duterte tidak hanya mengenai persoalan pembayaran jika AS ingin mempertahankan pasukannya di Filipina, tetapi juga ada alasan lain. Desember lalu, Duterte mengancam akan mengusir pasukan AS dari negaranya jika tidak bisa menyediakan vaksin Corona untuk Filipina.

Pemerintahan Duterte berada di bawah tekanan publik Filipina setelah gagal mencapai kesepakatan dengan perusahaan farmasi Pfizer Amerika untuk mengamankan vaksin Covid-19. Padahal, negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura, berhasil mendapatkan vaksin buatan perusahaan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa hubungan Manila dan Washington mengalami gesekan setelah Rodrigo Duterte berkuasa di Filipina sejak 2016. Ketegangan antara kedua negara bahkan pernah mendorong Filipina untuk membatalkan kesepakatan militer bersama secara sepihak.

Di sisi lain, Duterte memilih memperbaiki hubungan negaranya dengan Cina dan Rusia. “AS ingin menambah jumlah pasukannya di wilayah kami, tetapi kami tidak bersedia karena kami ingin tetap netral,” tegasnya.

Statemen ini merupakan bentuk penolakan Manila terhadap kebijakan Washington di Asia Timur dan bentuk dukungan negara itu kepada Cina. Oleh karena itu, hubungan Manila dan Washington – dengan memperhatikan situasi di kawasan – diperkirakan akan tetap bergejolak di era Biden. Gedung Putih sepertinya akan meningkatkan kritikan terhadap situasi hak asasi manusia di Filipina sebagai cara untuk menekan Duterte. (RM)