Iran, 40 Tahun Pasca Revolusi Islam (24)

Demokrasi religius bersumber dari ajaran dan keyakinan Islam, dan memiliki keterikatan nyata dengan masyarakat. Sistem seperti ini menyimpan karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh sistem-sistem populer lain seperti, demokrasi liberal.

Di banyak negara dengan sistem demokrasi dan liberalisme, hubungan antara masyarakat dan para pejabat negara tidak mengakar dan emosional. Padahal, ini merupakan salah satu pilar legitimasi sistem dan bukti dari keberadaan demokrasi yang nyata.

Salah satu kriteria demokrasi di Iran pasca revolusi adalah pelaksanaan secara teratur pemilu dan partisipasi mayoritas masyarakat di dalamnya. Selama tahun-tahun setelah revolusi, Iran rata-rata menyelenggarakan satu pemilu setiap tahun dan ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sistem demokrasi lain di dunia.

Rata-rata partisipasi masyarakat dalam pemilu di Iran jauh lebih tinggi daripada di negara-negara yang mengaku demokratis. Dalam banyak sistem politik di dunia, ada sebuah proses yang umum yaitu parlementer atau presidensial, tetapi bentuk partisipasi di Iran berbeda dengan di negara lain.

Masyarakat mengawasi para pejabat negara mulai dari mereka yang memiliki posisi yang paling tinggi sampai mereka yang paling rendah. Pemilihan Dewan Ahli Kepemimpinan, parlemen, dewan-dewan kota dan desa, serta pemilu presiden, masing-masing membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk menentukan nasib mereka. 

Model demokrasi religius di Iran bertolak belakang dengan sistem demokrasi liberal di Barat yang sumbernya adalah humanisme dan pandangan materialistik terhadap manusia. Dalam sistem Barat, masyarakat tidak terlibat dalam penetapan kebijakan dalam maupun luar negeri, dan para politisi Barat tidak terlalu menganggap penting pengawasan publik, pasalnya yang terpenting bagi mereka adalah kekuatan, sumber ekonomi, dan kekayaan.

Fakta yang tidak bisa diabaikan adalah kuantitas partisipasi masyarakat di negara-negara lain di dunia. Di banyak negara, tingkat partisipasi warga dalam pemilu tidak begitu besar meskipun mereka memiliki pengalaman panjang dalam berdemokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat partisipasi di Barat justru berkurang karena krisis politik dan ekonomi.

Sebagai contoh, Amerika Serikat selama satu abad terakhir, separuh dari warga biasanya tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu presiden. Persentase partisipasi warga untuk memilih anggota Kongres selalu berfluktuasi antara 30 sampai 40 persen.

Tingkat partisipasi warga dalam pemilu parlemen Perancis juga antara 40 sampai 60 persen. Keikutsertaan warga dalam pemilu pada periode tertentu mencatat angka di bawah 50 persen.

Sementara di Republik Islam Iran, persentase partisipasi warga bervariasi dari 51 hingga 71 persen di semua pemilu parlemen yang diadakan selama 40 tahun terakhir. Dengan melihat statistik ini, persentase rata-rata keikutsertaan warga dalam pemilu parlemen di Iran lebih tinggi daripada rata-rata di negara-negara Barat.

Di Asia Barat dan Timur Tengah, masalah pelaksanaan pemilu dan partisipasi masyarakat dalam proses politik masih menjadi sebuah tantangan utama.

Revolusi Islam dengan menghadirkan model lain dari sistem demokrasi, sebenarnya telah menciptakan sebuah perbedaan mendasar dalam struktur teoritis dan legitimasi dunia modern.

Dengan mengandalkan kekuatan internal melalui pembentukan infrastruktur publik yang sah, Iran mampu menegakkan sistem demokratis dan terdepan dalam melembagakan pemilu. Ini adalah unsur pembentuk infrastruktur model demokrasi di Republik Iran Islam.

Selama 40 tahun terakhir, sumber hakiki kekuasaan dan legitimasi telah menjaga kedaulatan nasional dan independensi Iran dengan bertumpu pada suara rakyat. Suara ini disalurkan melalui pemilu yang bebas dan adil.

Mengenai pentingnya pemilu, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei mengatakan, "Di Republik Islam, demokrasi dan agama bukan hanya tidak terpisah satu sama lain, tetapi demokrasi justru berasal dari agama."

Demokrasi di Iran merupakan salah satu model demokrasi yang layak ditawarkan kepada negara-negara kawasan dan dunia internasional. Pimpinan redaksi surat kebar al-Siyasah Irak, Adel al-Manik menuturkan, "Muncul dan berkembangnya demokrasi di Iran telah membuat takut negara-negara Arab di Teluk Persia dan memaksa mereka untuk melakukan perlawanan."

Unsur-unsur pembentuk demokrasi telah melembaga di Iran. Namun di banyak negara Asia Barat, mereka justru tidak mengenal sistem pemilu atau mereka menerima pelaksanaan pemilu, tetapi peran masyarakat benar-benar dibatasi.

Di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Yordania, para raja atau emir sekaligus memainkan peran sebagai penguasa dan kepala pemerintahan. Rakyat tidak memiliki peran sedikit pun dalam mengangkat atau memakzulkan mereka atau bahkan tidak punya hak untuk mengkritik penguasa.

Menurut Ayatullah Khamenei, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan penuh persaingan menjadi mimpi bagi bangsa kawasan. Namun, partisipasi rakyat Iran di arena dan kotak suara merupakan indikasi dari kepercayaan dan kecintaan rakyat terhadap pemerintahan Republik Islam.

Perlakuan tak lazim terhadap kaum perempuan di negara-negara Arab juga menjadi sorotan lembaga-lembaga hak asasi manusia. Sistem monarki di negara-negara Arab Teluk Persia pada dasarnya tidak mengakui peran apapun untuk rakyat.

Meskipun jujur dalam berdemokrasi, Republik Islam Iran tetap menjadi sasaran propaganda dan serangan negatif oleh negara-negara arogan, karena rakyat – sebagai pendukung dan penguasa asli Republik Islam – memainkan peran utama dalam menentukan nasib dan mempertahankan revolusi.

Saat ini, realitas demokrasi religius di Iran telah menjadi sebuah model bagi bangsa-bangsa di kawasan dan ini adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. (RM)