Saudi dalam Daftar Hitam Pelanggar Hak Anak-Anak
Masuknya nama Arab Saudi dalam daftar hitam pelanggar hak anak-anak memang berlangsung sangat lambat. Sekitar 30 bulan berlalu hingga akhirnya petro dolar Arab Saudi kehilangan efeknya dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersedia memasukkan nama Arab Saudi, sebuah rezim pembunuh anak-anak itu, dalam daftar hitam negara-negara pelanggar hak anak-anak.
Nama koalisi besutan Arab Saudi akhirnya setelah 30 bulan berlalu, secara resmi dicatat PBB dalam daftar hitam negara-negara pelanggar hak anak-anak karena pembantaian anak-anak Yaman. Langkah yang sempat tertunda pada masa kepemimpinan Ban Ki-moon karena pengaruh petro-dollar Riyadh.
Arab Saudi balik mengancam bahwa negara-negara Arab akan memutus bantuan mereka terhadap program PBB memberantas kemiskinan di Afrika. Berdasarkan data UNICEF antara Maret 2016 hingga Maret 2017, lebih dari 600 anak Yaman tewas dan 1.150 lainnya terluka. Laporan ini merupakan tantangan besar bagi Sekjen PBB. Karena yang pasti akan mempengaruhi hubungan PBB dengan negara-negara Arab.
Arab Saudi mengklaim laporan tersebut tidak akurat dan menyesatkan. Klaim tersebut sampai pada tahap di mana Abdullah al-Muallimi, perwakilan Arab Saudi di PBB, di hadapan para wartawan mengatakan, kami telah mengupayakan secara maksimum untuk berhati-hati dan menjaga nyawa warga sipil dan agar mereka tidak terkena dampak. Arab Saudi dan koalisi kembali menekankan bahwa telah diambil langkah-langkah penting untuk menjaga warga sipil dalam seluruh operasi militer, agar tidak merugikan warga Yaman dan mereduksi korban jiwa.
Namun Akshaya Kumar, Direktur Human Rights Watch (HRW) menyatakan, meski semua janji-janji Arab Saudi kepada PBB soal hak asasi manusia dan hak anak-anak, tidak ada kemajuan dalam kehidupan anak-anak Yaman. Sampai saat ini sekolah-sekolah menjadi target serangan. Bombardir terus berlanjut dan anak-anak tetap tewas.
Koalisi Arab Saudi bertanggungjawab atas 73 persen serangan terhadap rumah sakit dan sekolah-sekolah serta 13 kali serangan untuk mencegah penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga Yaman pada tahun 2016. Koalisi pimpinan Arab Saudi memulai serangan ke Yaman sejak Maret 2015.
Poin penting dalam hal ini adalah bahwa meski ada berbagai bukti sangat penting, namun kondisi perang Yaman dan pelanggaran rezim Riyadh, telah mempersulit proses pengumpulan bukti dan data akurat soal jumlah korban sipil akibat serangan koalisi pimpinan Saudi. Bahkan menurut sejumlah lembaga internasional, jumlah faktual korban akan lebih banyak dari jumlah yang telah diumumkan.
Selain itu, jika laporan dan data-data yang memiliki bukti kuat itu tidak dipublikasikan, maka akan berujung pada pelemahan tanggung jawab PBB di hadapan hak asasi manusia.
Meski Antonio Guterres pada bulan Februari telah menginstruksikan para penasehatnya untuk mempublikasikan laporan tersebut enam bulan lebih lambat. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada koalisi Saudi untuk meningkatkan kondisi hak asasi manusia khususnya hak anak-anak Yaman. Motivasi yang sama sekali tidak diyakini oleh rezim Saudi.
Jejak kehati-hatian Sekjen PBB dalam merilis laporan tersebut memang terlihat jelas. Guterres dalam hal ini menyatakan, koalisi Arab Saudi telah mengambil berbagai langkah untuk menjaga anak-anak. Dengan demikian Guterres sedang mencari aman dari berbagai tekanan dalam sikap mendatang Arab Saudi.
Reuters menulis, Antonio Guterres untuk lari dari kontroversi dan tekanan-tekanan tersebut, tahun ini membagi pelanggar anak-anak dalam dua list; pertama list pelanggar yang telah mengambi langkah-langkah perbaikan dan kedua adalah list pihak-pihak yang tidak ada tekad untuk memperbaiki kinerjanya.
Scott Richard, mantan analis di lembaga intelijen Amerika Serikat dalam wawancaraya dengan Press TV mengatakan, tahun ini pada akhirya Antonio Guterres berinisiatif dan mencantumkan nama Arab Saudi dan koalisi pimpinan Riyad yang juga meliputi Amerika Serikat, dalam daftar hitam.
Amerika Serikat bersama dengan Arab Saudi termasuk di antara para pemain utama dalam perang tidak seimbang di Yaman. Ini bukan pertama kalinya negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris mencampuri urusan dalam negeri Yaman. Akar dan sebab utama dari perang dan instabilitas di Yaman adalah kekuatan pengaruh yang ingin dipaksakan oleh Barat dan Arab Saudi terhadap pemerintah Yaman.
Di sisi lain, sumber-sumber Yaman menyatakan, Uni Emirat Arab yang masuk dalam koalisi agresor ke Yaman, sedang memperkokoh pijakannya di selatan Yaman dan mengimplementasikan program perampokan sumber-sumber kekayaan Yaman di wilayah tersebut.
Salah satu di antara tujuan Uni Emirat Arab dalam perang di Yaman adalah menggabungkan sejumlah pulau Yaman ke dalam wilayahnya. Di mana langkah-langkah awalnya telah dilakukan Uni Emirat Arab dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kader administrasi Yaman yang aktif di kepulauan tersebut.
Hasilnya adalah para analis di Yaman menilai langkah PBB memasukkan nama koalisi Arab Saudi dalam list daftar hitam itu belum cukup dan mendesak masyarakat dunia meningkatkan tekanan terhadap Arab Saudi guna mengakhiri agresinya ke Yaman.
Yaman juga menuntut PBB mengakhiri perang dan menghukum Arab Saudi karena berbagai kejahatan perangnya di Yaman. Perang yang telah berujung pada tragedi kemanusiaan di Yaman, dimana kehidupan rakyat Yaman menghadapi masalah serius.
