Perundingan Regional dan Internasional soal Afghanistan

Setelah Taliban berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021, kekhawatiran regional dan internasional terkait kondisi negaraiin di era pemerintahan Taliban mendorong berbagai negara membahas dan membantu memulihkan kondisi di Afghanistan dalam bentuk pertemuan multilateral.

Mengingat bahwa tetangga Afghanistan menjadi pihak pertama yang akan terdampak kondisi Kabul ketimbang negara lain, maka pertemuan pertama membahas kondisi Afghanistan digelar oleh negara-negara tetangga ini. Sampai kini telah digelar dua pertemuan negara tetangga Afghanistan di Pakistan dan Iran.

Pertemuan pertama negara tetangga Afghanistan yang digelar secara virtual di Pakistan diikuti oleh perwakilan Cina, Iran, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Para peserta menjelaskan pandangan mereka mengenai solusi untuk menerapkan stabilitas di Afghanistan.

Sementara pertemuan kedua negara tetangga Afghanistan, para menlu Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan dan Pakistan hadir secara fisik, sementara menlu Cina dan Rusia mengikuti pertemuan ini secara virtual.

Di statemen sebelas butir pertemuan negara tetangga Afghanistan di Tehran, para peserta menilai pembentukan sebuah struktur politik komprehensif dengan partisipasi seluruh etnis sebagai solusi tunggal menyelesaikan isu Afghanistan.

Di antara statemen pertemuan negara tetangga Afghanistan di Tehran adalah permintaan kepada komunitas internasional untuk memberi bantuan kemanusiaan segera termasuk makanan, obat-obatan, peralatan musim dingin dan lainnya untuk mencegah krisis kemanusiaan dan gelombang pengungunsi di Afghanistan serta mencegah syok baru ke negara-negara tetangga dan komunitas internasional.

Selain itu, statemen ini meminta pihak Afghanistan bergerak secara hati-hati dan rendah diri dalam menjalankan kebijakan dalam dan luar negerinya. Afghanistan juga diminta segera memulihkan keteraturan di tengah masyarakat, merealisasikan kinerja efektif instansi pemerintah, memberi layanan publik, memulihkan kondisi kehidupan masyarakat dan menjaga hak-hak utama individu termasuk etnis, perempuan dan anak-anak di Afghanistan.

Di acara pertemuan negara tetangga Afghanistan pada 8 September lalu di Islamabad dan sidang kedua yang digelar 27 Oktober 2021 di Tehran, perwakilan Taliban absen karena pemerintah ini belum diakui di tingkat internasional.

Di dua pertemuan negara tetangga Afghanistan, perwakilan yang hadir seluruhnya menegaskan pentingnya pembentukan pemerintahan inklusif di Afghanistan. Dengan demikian mereka mendesak Taliban mempersiapkan peluang bagi partisipasi seluruh etnis di masa depan politik negara ini.

Mengingat janji Taliban yang diucapkan di hari-hari pertama penaklukan Kabul untuk membentuk pemerintahan inklusif di Afghanistan dengan partisipasi seluruh etnis, yang merupakan tuntutan utama komunitas internasional kepada milisi ini, tapi sampai kini Taliban belum juga mengambil langkah tepat yang menjamin bagi persiapan bagi partisipasi seluruh etnis di negara ini di proses pembentukan pemerintah.

Negara-negara tetangga Afghanistan dengan berbagai alasan politik, ekonomi dan keamanan terus mencermati dengan teliti perkembangan di negara ini, lebih giat dari negara lain dalam menekankan pentingnya Taliban menghindari ideologi khusus dalam membentuk pemerintah, serta urgensitas memberi kesempatan seluruh etnis berpartisipasi di pemerintahan.

Menyusul pertemuan regional dan internasional untuk meninjau situasi di Afghanistan dan mengadopsi cara untuk membantu memperbaiki situasi di negara ini, pemerintah India baru-baru ini menjadi tuan rumah pertemuan sekretaris dan penasihat keamanan nasional dari tujuh negara di wilayah tersebut. Para peserta pertemuan tersebut menekankan perlunya membentuk pemerintahan yang terbuka dan inklusif yang merupakan kehendak seluruh rakyat Afghanistan.

Para sekretaris keamanan nasional dan sekjen Dewan Keamanan Nasional negara peserta di Sidang Keamanan India di statemennya menekankan, wilayah Afghanistan tidak boleh menjadi tempat berlindung, pelatihan dan perencanaan atau segala bentuk aksi teroris.

Menyusul pertemuan internasional tentang situasi di Afghanistan, dalam pertemuan terakhir ini, pemerintah Pakistan, Minggu, 19 Desember 2021 menjamu para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI. Para menteri luar negeri negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sepakat pada pertemuan di Islamabad untuk membentuk dana bantuan kemanusiaan bagi Afghanistan untuk mengatasi krisis ekonomi yang mendalam di negara itu, yang telah menyebabkan jutaan orang kelaparan di musim dingin.

Direktur Progam Pangan PBB di Afghanistan, Mary-Ellen McGroarty mengatakan bahwa selama 20 masa kerjanya di lembaga ini, ia belum pernah menyaksikan krisis kemanusiaan yang cepat merebak dan muncul seperti yang terjadi saat ini di Afghanistan. Paceklik dan perang terbaru di Afghanistan memicu gelombang tsunami kemiskinan di negara ini.

Di statemen yang dirilis di akhir pertemuan para menlu negara anggota OKI di Pakistan ditekankan, penting bagi Afghanistan untuk mengakses sumber finansial guna mencegah keruntuhan ekonomi negara ini dan juga penting untuk mengkaji pelolosan aset miliaran dolar dari simpanan Bank Sentral Afghanistan yang dibekukan.

Maulvi Amir Khan Muttaqi, penjabat Kemenlu Afghanistan di pertemuan ini meminta negara-negara peserta menekan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Afghanistan setelah Taliban berkuasa.

Pertemuan Menteri Luar Negeri OKI diadakan di Islamabad pada saat Taliban telah meningkatkan upaya mereka dalam beberapa bulan terakhir untuk membujuk masyarakat internasional untuk mengakui kedaulatan kelompok ini di Afghanistan. Pertemuan ini juga peluang bagi delegasi Taliban untuk berkonsultasi dengan menteri luar negeri negara-negara yang berpartisipasi acara ini.

Meski berbagai pejabat pemerintah Taliban berulang kali meminta komunitas internasional untuk mengakui pemerintahan milisi ini, tapi sampai kini belum ada negara yang mengakui secara resmi kekuasaan Taliban di Afghanistan.

Di sisi lain, komunitas internasional masih ragu untuk mengakui secara resmi kekuasaan Taliban di Afghanistan mengingat sejarah perilaku dan aksi radikal milisi ini selama perang Afghanistan serta tidak adanya tekad serius milisi ini untuk menggalang kepercayaan di dalam negeri melalui pembentukan sebuah pemerintahan inklusif dengan partisipasi seluruh etnis serta penghormatan terhadap kebebasan individu, sosial, media dan hak kaum hawa.