UNRWA: Israel Cegah Bantuan Mencapai Rakyat Gaza

Pars Today - Penasihat media Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), mengumumkan bahwa Israel menghalangi bantuan mencapai rakyat Gaza.

Menurut laporan IRNA mengutip Shehab Palestina, Adnan Abu Hasna, Penasihat Media UNRWA menjelaskan pendekatan Tel Aviv dan mengatakan bahwa UNRWA memiliki semua kemampuan logistik dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada jutaan warga Palestina di Jalur Gaza, tetapi pembatasan yang diberlakukan oleh Israel merupakan hambatan utama masuknya bantuan ini ke Gaza.

Abu Hasna mencatat bahwa berlanjutnya hambatan ini telah sangat mengganggu proses penyediaan layanan vital bagi penduduk yang membutuhkan.

Pernyataan pejabat UNRWA ini muncul setelah Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric pada Rabu lalu menyerukan penghapusan semua hambatan agar bantuan dapat mencapai Palestina lebih cepat.

Dujarric menambahkan bahwa sekitar 4.000 pengungsi telah kembali ke Gaza utara dalam seminggu terakhir, sementara penyediaan tempat tinggal dan bantuan musim dingin meningkat, tetapi kebutuhannya tetap tinggi.

Jubir Sekjen PBB mengatakan bahwa kabel serat optik di dekat perlintasan Erez telah terputus sejak 6 November, dan keterlambatan Israel dalam mengeluarkan izin perbaikannya berisiko memutus koneksi internet dan mengganggu operasi bantuan.

Menurutnya, sejak gencatan senjata dimulai, PBB dan mitranya telah memberikan bantuan tunai sebesar 66.000, dan harga kebutuhan pokok di pasar secara bertahap stabil.

Israel, dengan dukungan Amerika Serikat, melancarkan perang yang menghancurkan terhadap penduduk Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, menyusul Operasi Badai Al-Aqsa oleh kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin oleh Hamas, yang mengakibatkan lebih dari 69.000 warga Palestina gugur, di samping kerusakan besar dan kelaparan yang mematikan.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana 20 poinnya untuk gencatan senjata di Gaza pada 29 September 2025, dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Menanggapi rencana gencatan senjata Trump, Hamas pada 3 Oktober 2025 menyetujui penghentian total permusuhan, pertukaran tahanan, dan pemerintahan independen atas Gaza, serta menyerukan agar masa depan Gaza dikaji ulang dalam kerangka kepentingan nasional Palestina.

Perjanjian Damai Gaza ditandatangani oleh Trump pada 13 Oktober 2025, di hadapan lebih dari 20 pemimpin dunia di Sharm El-Sheikh, Mesir. Namun, Israel terus menghalangi implementasi ketentuan fase pertama gencatan senjata dan melakukan pelanggaran berulang dengan membunuh warga Palestina dan menghancurkan Gaza.

Sekarang, menyusul rencana Trump, AS telah menyerahkan rancangan resolusinya tentang komisi perdamaian dan pembentukan pasukan internasional untuk menstabilkan Gaza kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk disetujui di dewan ini juga.(sl)