Isu Politik, Ujian Profesionalisme TNI
Pada Kamis, 5 Oktober 2017, TNI merayakan hari ulang tahun ke-72, yang dipusatkan di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten. Pada acara HUT TNI, Presiden Joko Widodo didapuk sebagai inspektur upacara dan Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi sebagai komandan upacara.
Acara yang mengusung tagline 'Bersama Rakyat TNI Kuat' berlangsung sangat meriah. Deretan pejabat negara, tamu undangan, tak ketinggalan ribuan masyarakat tumpah ruah di Dermaga Indah Kiat. Hampir seluruh unsur kekuatan TNI ditunjukkan dalam acara tahunan ini. Acara dimeriahkan oleh demo tempur 5.932 pasukan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru dan canggih.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, mengatakan peringatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban TNI kepada rakyat dan Presiden sebagai panglima tertinggi militer. TNI menampilkan berbagai bentuk demonstrasi latihan gabungan dan kemampuan serta keterampilan prajurit TNI.
"Pertanggungjawaban dengan memperlihatkan perkembangan alutsista, pasukannya, agar (rakyat) benar-benar mengetahui dan mencintai TNI," kata Jenderal Gatot di Dermaga Indah Kiat.
Dengan kemampuan yang dimiliki prajurit TNI saat ini, wajar jika Presiden Joko Widodo yakin akan kekuatan TNI di masa mendatang. Presiden optimis TNI akan menjadi kekuatan militer yang disegani, tak hanya di regional Asia, tapi juga disegani dunia.
"Penuh keyakinan, saya percaya TNI akan selalu yang pertama terdepan menjaga keutuhan NKRI," kata Jokowi dalam pidatonya.
Dengan kehebatan itu, Presiden secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih atas profesionalisme TNI, yang menurutnya, terus meningkat. Jokowi memberikan apresiasinya atas komitmen TNI dalam menjaga sumpah dan janji prajurit. Menjaga NKRI, menjaga Pancasila dan kewibawaan negara.
Pada kesempatan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengingatkan kembali pesan Jenderal Besar Soedirman bahwa TNI harus patuh kepada pemerintah yang sah di Indonesia dengan satu komando sesuai pimpinan.
Kepala Negara yang juga panglima tertinggi menegaskan, TNI tidak boleh berurusan dalam hal politik praktis. "TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tidak terkotak-kotak kepentingan politik sempit dan tidak masuk kancah politik praktis," tegas Presiden.
Penekanan Presiden agar TNI tidak berpolitik memang sangat beralasan. Apalagi, isu yang muncul beberapa hari ini seolah ingin menyeret TNI dalam politik praktis. Ya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo banyak disebut tengah berpolitik dalam pernyataannya soal isu 5.000 pucuk senjata yang sengaja didatangkan oleh institusi non-militer.
Hal itu disampaikan Panglima saat bersilaturahmi dengan para purnawirawan TNI di Mabes TNI, Jumat 22 September 2017 lalu. Tak pelak, Jenderal Gatot jadi bulan-bulanan. Dituduh tengah berpolitik dan menyiapkan diri untuk Pemilu 2019. Kendati ada juga institusi yang 'gerah' dengan pernyataan Panglima TNI soal senjata.
Jelang HUT TNI-72 di Dermaga Indah Kiat, Panglima TNI tak menampik dirinya berpolitik. Ia menegaskan bahwa sikapnya ikut berkontestasi dalam politik Negara Indonesia. Langkah tersebut diklaim sesuai dengan kapasitasnya sebagai abdi negara.
"Panglima TNI pasti berpolitik, tapi politiknya negara, bukan politik praktis. Saya akan menjalankan tugas saya secara konstitusi," kata Gatot, yang ditemui di Pelabuhan Indah Kiat, usai memimpin gladi resik puncak peringatan HUT TNI ke 72, Selasa 3 Oktober 2017.
Kini, Gatot sedang mempersiapkan juniornya untuk menjadi Panglima TNI menggantikan posisinya. "Tugas saya menyiapkan adik-adik saya jadi pemimpin yang solid antar-TNI, antarmatra, dalam satu kesatuan komando, agar netral," terangnya.
Gatot yang menjadi panglima tiga Matra TNI, AL, AD dan AU itu jabatannya kini hanya tersisa enam bulan lagi. Jika tidak diperpanjang oleh Presiden, maka akan ada pergantian pimpinan di tubuh TNI pada April 2018. "Tugas saya secara administrasi tinggal enam bulan lagi," jelasnya.
Tradisi Orde Baru
Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun, menilai kontroversi yang mengikuti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bisa dibaca sebagai gelagat memiliki ambisi politik tertentu. Dengan modal sebagai TNI AD yang berasal dari suku Jawa dan merangkul kelompok Islam, Gatot patut diperhitungkan sebagai calon alternatif di Pemilu 2019.
Hanya saja dia mengingatkan, dengan modal tersebut, Gatot tidak boleh memanfaatkan jabatannya di luar tugas dan fungsinya sebagai Panglima TNI.
"Maka itu menurut saya, penting bagi TNI ke depan agar betul-betul menjaga etika bernegara," kata Refly saat menghadiri diskusi di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.
Gatot sebagai bawahan Jokowi, kata Refly, harus tunduk arahan dan keputusan Presiden. Sebab, dalam negara demokrasi, Jokowi dipilih atas mandat rakyat dalam hal ini kepala negara sekaligus menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata.
"Jadi mereka tidak boleh punya haluan sendiri. Tidak boleh punya agenda sendiri. Dia harus mensukseskan agenda Presiden," kata Refly.
Refly tak menampik banyak prajurit TNI yang memilih berpolitik setelah purna tugas. Hal tersebut wajar lantaran selama rezim orde baru tentara digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Apalagi doktrin dwifungsi ABRI yang berjalan di era pemerintahan mantan Presiden Soeharto melekatkan stigma itu bahwa tentara erat kaitannya dengan politik.
"Jadi begini, ada formal ada sosiologis. Memang dna TNI ini adalah berpolitik. Kenapa? Karena mereka dididik dalam rezim orde baru. Paling tidak selama 32 tahun dia berpolitik," ujarnya.
Menurutnya, menghilangkan label bahwa tentara akan terus dikaitkan dengan jabatan-jabatan sipil sulit dilakukan. Karena dulu, Angkatan Darat selalu dijadikan 'anak emas' oleh Soeharto untuk mengisi pos-pos jabatan penting.
Di era otoriter tersebut, angkatan darat tidak hanya mencengkeram dari sisi kekuasaan saja tapi ada motif ekonomi yang turut mengikuti.
Senada, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, juga menilai kontroversi yang mengikuti Gatot Nurmantyo selama ini bukan dalam konteks politik negara. Ia menyayangkan di akhir masa jabatannya, Gatot tidak memanfaatkan kesempatannya dengan baik.
"Itu politik personal. Demi apa? Ya demi kepentingan meningkatkan popularitasnya," kata Ray Rangkuti di Jakarta Selatan, Kamis, 5 Oktober 2107.
Ia meminta Panglima TNI Jenderal Gatot fokus melakukan perbaikan dan kinerja dengan baik untuk kemajuan TNI. Karena reformasi TNI belum tuntas dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan mantan Pangdam Brawijaya itu.
"Oleh karena itu, kiranya Pak Gatot itu terakhir kali ini untuk menjadikan TNI sebagai alat pertahanan yang profesional," ujarnya. (Viva.co.id)
